Kepala Daerah Diminta Bayar Sendiri Gaji Honorer

Nasional

JAKARTA-Pemerintah tetap berkomitmen mengangkat sisa tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tercatat sudah bekerja sebelum 1 Januari 2005. Terhadap tenaga honorer yang direkrut pemerintah daerah setelah tanggal itu, pemerintah pusat menegaskan tidak akan mengurusinya.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, setelah Januari 2005 pemda dilarang merekrut tenaga honorer.


Namun, yang membuat Gamawan jengkel, faktanya masih saja di banyak daerah dilakukan rekrutmen tenaga honorer. Kata Gamawan, mereka tidak akan diangkat menjadi CPNS, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemda, dalam hal ini kepala daearahnya.

Rekrutmen tenaga honorer yang sulit dihentikan ini ikut membebani keuangan daerah, karena harus dibayarkan honor mereka. Pusat tak mau mengeluarkan uang untuk membayar honorer yang diangkat pasca 2005.

“Karena pusat sudah melarangnya, dengan PP 48, sudah dilarang mengangkat honorer. Mungkin kepala daerahnya merasa punya uang banyak, ya bayar sendiri (tenaga honorer itu, red). Daerah yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab pusat, karena sudah kita larang,” cetus Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin.

Dikatakannya, ada kalanya di suatu daerah, bupatinya sudah tidak merekrut tenaga honorer karena patuh pada aturan PP 48. Hanya saja, begitu ada bupati baru, direkrut lagi tenaga honorer. “Nah, bayar sendiri lah,” imbuhnya.
Menurut Gamawan, jika keinginan daerah yang terus-terusan merekrut honorer dituruti, yakni agar mereka diangkat jadi CPNS, maka upaya penataan pegawai tidak akan kelar. “Capek angkat-angkat terus. Bisa nggak jadi penataan pegawai itu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah tenaga honorer naik dari 197.687 menjadi 370 ribu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu menyebut, dalam periode pertama pemerintahannya, telah melakukan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer mencapai lebih dari satu juta pegawai.

Sedang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan belum memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PNS. Pasalnya, masih menunggu laporan lengkap dari hasil verifikasi.
Dia mengakui, ada jumlah ratusan ribu yang didaftar dalam proses verifikasi itu. Pengangkatan juga diprioritaskan pada honorer yang tercatat sebelum 2005. “Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,” katanya.

Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKD Provsu Kaiman Turnip menjelaskan, di unit Setda Provsu ada sedikitnya 223 tenaga honorer. “Namun, yang 223 orang ini merupakan tenaga honorer yang diangkat sebelum diterbitkannya PP No48/2005 itu. Jadi mereka masih digaji melalui APBD maupun APBN. Dan mereka juga masih bisa diusulkan untuk menjadi PNS,” katanya, kemarin (8/9).

Menurutnya, di berbagai daerah maupun SKPD tak ada lagi yang mengajukan tenaga honorer. “Namun, sebagian daerah dan SKPD masih ada yang mengangkat tenaga honorer. Tapi mereka menyebutnya bukan lagi tenaga honorer, melainkan tenaga bantu atau pun outsourching. Dan data itu ada tembusannya ke kami (BKD, Red),” terang Kaiman.
Lantas, saat wartawan menanyakan, bagaimana daerah atau SKPD menggaji tenaga bantu yang mereka angkat tersebut? Kaiman menuturkan, kebanyakan daerah dan SKPD menggaji melalui dana operasional. “Namun, secara teknisnya saya juga tak begitu paham, karena itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Di PP No 48/2005 sudah jelas ditegaskan, tak dibenarkan untuk mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya. Jika daerah atau SKPD masih mengangkat tenaga honorer atau sejenis maka harus ditanggung sendiri. Nah, cara pembayaran gaji tentunya diterapkan oleh daerah dan SKPD masing-masing,” jelasnya.

Kembali wartawan menyatakan, jika digaji melalui dana operasional, tentunya hal tersebut masih menggunakan APBD atau pun APBN. Menjawab hal tersebut, ia menerangkan, itu menjadi tanggung jawab kepala daerah mau pun kepala SKPD masing-masing. “Nantinya akan ada audit, maka itu harus bisa dipertanggung jawabkan nanti,” ujar Kaiman lagi. (sam/saz)

loading...

1 thought on “Kepala Daerah Diminta Bayar Sendiri Gaji Honorer

  1. yg terhormat bapak gamawan fauzi,,maaf pak ,kami tenaga honorer pemprov sumbar merasa iba hati dengan komentar bapak…bapak jangan menganak tirikan kami tenaga honorer setelah tgl 1 januari 2005..kami sebanyak 80 orang tenaga di pemprov sumbar diangkat sebelum PP 48 th 2005 disahkan[november 2005],,ada yg diangkat tgl 17 januari,,ada yg di bulan maret dsb…artinya kami diangkat secara sah..tapi mengapa dalam pelaksanaan PP tersebut diberlakukan surut,,sehingga kami tidak terakomodir dalam database BKN…seharusnya penerimaan tenaga honorer dihentikan setelah tanggal disahkanya PP 48 tahun 2005 tersebut,,sehingga tenaga honorer yg diangkat sebelum bulan november 2005 itu harus diakomodir dalam database terbaru yg dikeluarkan BKN..kami mohon kepada bapak untuk dapat mempertimbangkan hal ini…ingat pak,,kami diangkat di masa bapak menjadi gubernur sumbar…siang malam kami menjaga rumah beserta keluarga bapak..tolonglah kami pak !! maaf klau ada kata yg salah ,,terima kasih..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *