Kepala Dispora Tak Masuk Kantor, Pemko Diminta Cari Solusi

Metropolis
Ilustrasi-ASN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, Syahrul Efendi Rambe, dikabarkan tak masuk kantor beberapa waktu terakhir. Akibatnya, beberapa program di dinas tersebut, menjadi terhambat atau berkurang kinerjanya.

Menanggapi hal ini, pengamat pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi menegaskan, hal ini sudah mencederai dan mencoreng nama Pemko Medan.


“Kalau benar kabar itu, ya jelas ini sangat memalukan. Seorang pejabat tinggi dengan tingkat eselon II, mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari,” ungkap Agus melalui telepon selular, Rabu (9/10).

Agus juga menyebutkan, hal ini jelas akan mengganggu kinerja Dispora Kota Medan. Selaku kepala dinas, harusnya menjadi yang terdepan dalam menjalankan, serta menyukseskan program-program dinas, yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pemko Medan. “Tapi kalau kepala dinasnya sendiri tidak masuk-masuk kantor, lantas bagaimana roda pemerintahan di dinas itu bisa berjalan? Bagaimana dengan program-program yang sangat membutuhkan peran utama dari kepala dinasnya? Secara otomatis ini tentu akan mengganggu kinerja OPD itu sendiri,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, sikap kepala dinas yang tidak masuk kantor tersebut, merupakan contoh buruk bagi ASN dan pejabat lainnya di Dispora Kota Medan. “Kalau kepala dinasnya saja tak masuk-masuk kerja, terus bagaimana dia bisa menuntut kinerja yang maksimal dari seluruh bawahannya? Berilah contoh yang baik, agar dapat diikuti oleh para bawahan,” harap Agus.

Di sisi lain, Agus juga menanyakan perekrutan atau proses lelang jabatan Dispora Kota Medan yang diikuti oleh Syahrul Efendi Rambe. Menurutnya, bila melalui seleksi yang ketat dan dilakukan proses fit and propertest yang benar, maka hal tersebut diyakini tidak akan terjadi. “Sebelum diangkat oleh Wali Kota Medan, tentu harusnya ada yang namanya fit and propertest, untuk menguji kelayakan yang bersangkutan. Tapi yang ada, baru menjabat dalam hitungan bulan, oknumnya sudah tidak disiplin,” sesalnya.

Jangan Sampai Mengganggu Kinerja Dinas

Untuk itu, menurutnya, Wali Kota Medan harus memberikan evaluasi kepada setiap pejabat di jajaran Pemko Medan, bila melanggar disiplin kerja. Hal itu harus dilakukan agar memberikan nilai positif bagi sisa waktu kepemimpinannya, yang hanya berkisar satu tahun mendatang. “Mengangkat, melakukan evaluasi, hingga memberhentikan dari jabatannya, adalah hak prerogatif dari Wali Kota Medan. Maka, bila memang tidak disiplin, Wali Kota Medan berhak mengevaluasinya, bahkan memberhentikannya dari jabatan. Karena kalau tidak, justru Wali Kota Medan yang dinilai salah dalam memilih dan mengangkat pejabatnya,” jelas Agus.

Berbeda dengan Agus, Anggota DPRD Medan sekaligus Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, Pemko Medan harus melakukan cross check lebih dulu terhadap Kepala Dispora Kota Medan. “Karena yang saya dengar beberapa waktu lalu, beliau itu sedang sakit, sempat masuk rumah sakit dan sempat mau saya jenguk. Tapi saya dengar, sudah keluar dari rumah sakit. Ini justru saya baru tahu, kalau beliau tak masuk-masuk kantor. Kami harapkan ada peran aktif dari Pemko Medan untuk mengecek kondisi beliau,” cetusnya.

Bila memang sedang sakit dan butuh waktu istirahat yang cukup panjang, sambungnya, maka Pemko Medan seharusnya mencari solusi dari hal tersebut. “Mungkin bisa menunjuk pejabat sementara, atau solusi lainnya. Intinya, jangan karena hal ini, kinerja di Dispora menjadi terganggu,” pungkas Afif. (map/saz)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *