Ketua KC FSPMI Palas Tersangka, Polres Palas Dilaporkan ke Polda Sumut

Hukum & Kriminal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penetapan status tersangka Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas), Maulana Syafi’i SHI, oleh Kepolisian Resort (Polres) Palas berbuntut panjang.

Bersama: Direktur LBH FSPMI Sumut Rohdalahi Subhi Purba SH MH berfoto bersama Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH, di depan Kantor Ditreskrimum Polda Sumut, Rabu (11/11).Dewi/Sumut Pos.
Bersama: Direktur LBH FSPMI Sumut Rohdalahi Subhi Purba SH MH berfoto bersama Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH, di depan Kantor Ditreskrimum Polda Sumut, Rabu (11/11).Dewi/Sumut Pos.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Sumut dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSPMI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaporkan dugaan kesalahan prosedural dalam penetapan status tersangka Maulana dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Polres Palas ke Kabag Wassidik Polda Sumut di Medan.


Direktur LBH FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba, SH MH bersama Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/11), mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan dan merasa keberatan atas penetapan status tersangka atas nama Ketua KC FSPMI Palas, oleh jajaran penyidik Polres Palas yang dinilai terburu-buru.

“Seharusnya pihak penyidik Polres Palas bisa menelaah kasusnya sejak di awal, apakah ini tindak kejahatan pidana murni, atau konflik internal dalam organisasi serikat pekerja di lingkup KC FSPMI Palas, terkait dana perjuangan Uang THR tahun 2020 kepada pekerja BHL,” Ujar Rohdalahi Subhi Purba, didampingi Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH di depan Aula Reskrimum Polda Sumut.

Menurutnya, sesuai bukti dan fakta yang diterima pihaknya, persoalan perjuangan uang THR pekerja BHL Tahun 2020 itu, merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dibentuknya serikat pekerja FSPMI di lingkungan perusahaan.

“Acuannya sangat jelas, ini disebutkan dalam ketentuan UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU 21/2000, tentang SP/SB. Hal ini juga secara detail diatur dalam AD/ART FSPMI dan Peraturan Organisasi. Jadi, jelas sekali, ini kasus internal organisasi bukan delik perkara pidana,” terangnya.

Sementara, Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo SH menduga, bahwa pelapor Awaluddin Rambe dihasut oleh oknum-oknum di perusahaan untuk membuat laporan. Ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis buruh atas nama Maulana Syafi’i, SHI. Yang mana, sampai saat ini aktif sebagai Ketua KC FSPMI Palas memperjuangkan hak-hak normatif buruh di lingkungan perusahaan PT PHS/PHG. Sementara, kita menduga masih banyak perusahaan yang melanggar hak-hak normatif terhadap buruh di sana.

“Semoga Kapoldasu dapat menuntaskan persoalan ini, dan meminta agar jajaran kepolisian profesional dalam melakukan tugas dan pungsinya di tengah-tengah masyarakat” pungkasnya. (mag-1/azw)

loading...