LUBUKPAKAM- Kapolres Deliserdang, AKBP Dicky Patrianegara menyangkal ada meminta uang Rp200 juta ke Perusahaan Perkebunan London Sumatera (PP Lonsum) dengan dalih merehab gedung Mapolres DS. Hal ini dikatakan perwira berpangkat dua melati emas di pundaknya itu saat dikonfirmasi kru koran ini, Kamis (3/10) siang. Ia mengaku tak pernah datang ke kantor PP Lonsum, apalagi minta uang sebesar Rp200 juta.
“Saya tidak bodoh mau minta uang ke perusahaan itu. Datang ke sana saja saya tak pernah, apalagi meminta uang,” sangkal Dicky.
Diakui Dicky, pasca dihempas isu miring itu, ia langsung ditelepon Kapoldasu. “Saya bersumpah demi istri dan anak-anak. Saya tak pernah mendatangi dan minta uang dari PP Lonsum. Kalau ada, tak mungkin saya berani bersumpah demi keluarga,” bilang Kapolres DS. Selain itu, orang nomor satu di Polres DS itu juga membantah ada menerima uang pengamanan Operasi Ketupat beberapa waktu lalu dari PT Angkasapura sebesar Rp153 juta.
“Tidak sampai seratus juta uang pengamanan itu. Uang tersebut untuk biaya operasional anggota yang bertugas selama operasi ketupat digelar. Ada tiga pos pengamanan di bandara dan satu pos di sekitar Jati Kembar menuju Bandara KNIA, lalu untuk biaya patroli anggota. Untuk lebih lengkapnya silahkan konfirmasi ke Kabag Ops Polres DS, karena dia yang tahu soal operasi ketupat itu,” bilangnya.
Terpisah Kabag Ops Polres DS, Kompol S Hady Santoso yang ditemui awak koran ini mengaku kalau dana bantuan dari pihak PT Angkasa Pura hanya sebesar Rp76 juta.
Setelah dipotong pajak 6 persen, maka yang diterima Polres DS sebesar Rp 73,7 juta. Uang itu diperuntukkan sebagai biaya makan anggota sebanyak 76 orang yang bertugas sejak 3 Agustus 2013 hingga 22 Agustus 2013 lalu. Memang, sebelumnya Polres DS ada mengajukan dana bantuan biaya pengamanan sebesar Rp153 juta, tapi pihak PT Angkasa Pura hanya menyetujui Rp76 juta saja. “Dana sebanyak itu hanya untuk makan anggota. Kekurangannya berasal dari dana dukungan operasi Kapolres DS,” ujarnya.
Hal senada juga diungkap Kapolres DS, AKBP Dicky Patrianegara dalam suratnya bernomor B/5143/X/2013 yang sampai ke meja redaksi.
Selain itu, dalam surat tersebut, Kapolres DS juga menyangkal biaya pengamanan Pilkada Deliserdang yang dianggarkan bendahara pelaksana sebesar Rp4,8 miliar. Melainkan untuk putaran pertama sebesar Rp 1.978.642.000, putaran kedua sebesar Rp 1.335.200.000. Biaya itu juga mencakup 4 polres, diantaranya Polresta Medan, Polres Deliserdang, Polres Pelabuhan Belawan dan Polres Binjai. Dana pengamanan itu diberikan kepada Polres Deliserdang secara bertahap, sesuai dengan tahapan Pilkada yang akan digelar.
Bantahan senada juga dikatakan bagian hukum PT Lonsum, Boni F Sianipar, SH yang datang menyambangi Graha Pena, Kamis (3/10) sekira pukul 14.30 WIB. Kepada awak koran ini, Doni juga menyangkal tudingan yang menyebut Kapolres DS ada meminta uang Rp200 juta.
“Tudingan itu tidak benar. Selaku perusahaan yang sudah go public, PT PP Lonsum tak pernah ada masalah dengan Kapolres Deliserdang,” katanya seraya mengaku sangat menyayangkan tudingan yang ia anggap telah mengganggu dan merusak citra dan nama baik PP Lonsum.
Sementara, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Raden Heru Prakoso mengaku sudah menanyakan dugaan pemerasan tersebut kepada Kapolres Deliserdang. Tapi AKBP Dicky Patrianegara membantah tudingan itu. “Katanya sama saya tidak ada minta dana kepada PP Lonsum,” ujar Heru, Kamis (3/10) malam. Pun begitu, apabila PP Lonsum keberatan, dapat membuat pengaduan ke Bidang Propam Poldasu. “Setelah buat pengaduan, nanti akan diproses dan dilidik,” tegasnya. (ala/man/deo)