KPU Sumut & Ganteng Membantah

Nasional

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara maupun pasangan calon Gubernur Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi (Ganteng), sama-sama membantah tudingan yang disampaikan pemohon sidang gugatan Perselisihann
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu), Gus Irawan Pasaribu-Soekirman (GusMAn) dan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi (ESJA).

PERKARA: Pasangan ESJA saat menghadiri gelar perkara  MK Jakarta, Selasa (2/4).//KEN GIRSANG/SUMUT POS
PERKARA: Pasangan ESJA saat menghadiri gelar perkara di MK Jakarta, Selasa (2/4).//KEN GIRSANG/SUMUT POS

Menurut Kuasa Hukum KPU, And M Asrun, dalil yang disampaikan kedua pemohon pada persidangan yang digelar Selasa (2/4) kemarin, terkesan penuh pengulangan dan terkesan dipaksakan untuk sekadar menggambarkan terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. “Tuduhan itu tidak benar, kabur, menyesatkan dan bersifat asumtif-spekulatif,” ujarnya di hadapan sidang yang dipimpin Ketua Majelis MK, Akil Mochtar di Jakarta, Jakarta, Rabu (3/4).


Sebagai contoh, Asrun membeber terkait tudingan adanya kesengajaan dari KPU Sumut untuk tidak memberitahu dan mengirim undangan kepada pemilih, sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya di beberapa kota. Seperti di Medan, Langkat, Deliserdang, Binjai, dan Padangsidimpuan. “Kalaupun benar, tidak serta merta memiliki pengaruh terhadap rendahnya partisipasi pemilih. Karena sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetap dapat memilih. Dan mereka yang tidak memilih tersebut juga tidak bisa dikatakan merupakan pendukung pemohon,” ujarnya.

Demikian juga terkait tudingan pencoblosan berulang-ulang yang ditandai dengan bukti video. Asrun menilai video dimaksud tidak jelas siapa yang merekamnya. Menurutnya, pihak pemohon seharusnya mengadukan ke panitia pengawas Pemilu kalau memang benar ditemukan adanya pelanggaran. Sehingga dapat diusut hingga tuntas. Tapi nyatanya tidak ada laporan pengaduan oleh karenanya pengaduan patut ditolak (MK),” ujarnya.

Hal yang sama juga dikemukakan kuasa hukum pihak terkait pasangan Ganteng, Taufik Basari. Menurutnya, memang telah terjadi money politic dengan adanya penyebaran kupon pembagian sembako. “Namun itu bagian dari kampanye hitam yang diarahkan seolah-olah pelakunya pasangan nomor urut 5 (Ganteng), sehingga masyarakat datang ke kantor DPD PKS.

Kenyataannya tidak ada, DPD PKS membantah dan meminta masyarakat tidak terpengaruh,” ujarnya.
Melihat uraian yang dikemukakan, kuasa hukum termohon (KPU Sumut) dan terkait (Ganteng), meminta majelis hakim menyatakan menolak seluruhnya permohonan kedua pemohon.

MK tentu tidak dapat memenuhi begitu saja permintaan tersebut. Menurut Ketua Majelis Hakim, Akil Mochtar, atas dalil pemohon, bantahan termohon dan terkait, perlu pembuktian. Karena itu pada sidang selanjutnya Kamis (4/4), ia mempersilahkan masing-masing pihak menghadirkan saksi guna didengar keterangannya. “Tapi menurut ketentuan, saksi harus dilengkapi bukti diri yang sah,” ujarnya.

Selain itu Akil juga menyarankan agar masing-masing pihak proporsional dalam mengajukan jumlah saksi yang akan dihadirkan. Menanggapi usul ini, Kuasa Hukum pemohon pasangan ESJA, Arteria Dahlan, tetap berharap MK menyetujui jumlah saksi yang akan mereka hadirkan, yaitu 1.500 orang. Alasannya, mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi di 33 wilayah kabupaten/kota di Sumut. Ia juga memastikan kalau saat ini, 200 saksi telah berada di Jakarta. Namun begitu Majelis Hakim berharap jumlah saksi tetap disesuaikan. Apalagi selain mengingat waktu, pihak termohon sendiri memastikan hanya menghadirkan 33 saksi, sementara pihak terkait juga hanya 30 orang saksi.

Dihubungi usai persidangan, Arteria juga mengaku tidak heran dengan bantahan baik yang dikemukakan kuasa hukum termohon maupun terkait. “Saya katakan begini, bicara mengenai dugaan pelanggaran di Nias Selatan misalnya, itu tukang fotonya ada dan sudah mengaku. Selain itu juga bicara mengenai Labuhanbatu Utara, bahkan tersangkanya sudah P-21 (berkas pemeriksaan di kepolisian dinyatakan lengkap). Jadi bukan kami yang katakan pelanggaran, tapi aparat penegak hukum dan Panwaslu. Jadi kok dibilang masih tidak ada temuan?” katanya.

Untuk itu mengulang permintaan sebelumnya, Arteria kembali berharap Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang merupakan pasangan calon Gubernur nomor 5, bersedia hadir dalam persidangan gugatan di MK. “Karena ada beberapa sebagian masyarakat Sumut yang ingin memberikan kesaksian yang menyatakan bahwa pak Gatot berperilaku tidak benar dalam Pemilukada,” ujarnya yang berharap MK nantinya memberi peluang kepada pihaknya untuk memutar video bukti-bukti pelanggaran yang dimiliki. Namun begitu jika tidak diizinkan, pihaknya akan menyajikan analisa video.

Sementara itu, Tengku Erry Nuradi merasa yakin akan kemenangan dalam sengketa tersebut. Dijelaskannya, isi gugatan adalah sebuah kebebasan dalam bentuk pesta demokrasi. Tetapi, apakah nanti akan dikabulkan atau tidak, dirinya tidak mengetahui dengan pasti. “Jadi, biasa saja nya itu,” ujarnya saat ditemui dalam acara Musrembang di Hotel Santika Medan kemarin (3/4).

Erry menambahkan, terkait sikap santai ini dikarenakan dirinya yakin akan majelis yang berwenang dalam memberikan keputusan. “Kita kan ada hakim, yang berhak memutuskan. Jadi, sebesar apapun permintaan itu, kita serahkan pada hakim MK saja nanti. Yang akan melihat bukti dan alasan-alasan berdasarkan yang sesuai konstitusi.” tambahnya. (gir/ram)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *