Lagi, KPK Sita Lahan Sawit Diduga Hasil Kejahatan Korupsi

Hukum & Kriminal Sumatera Utara

LABUHANBATU, SUMUT POS – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit di sejumlah titik di Labupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Rabu (2/9). Penyitaan sekaitan dugaan kasus korupsi yang melibatkan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (NHD) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK
Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK

Lahan seluas 33.000 M2 yang terletak di desa Padang Bulu Lama kecamatan Barumun Selatan Kab. Padang Lawas Sumut disegel pihak KPK. Setelah sebelumnya, pada pertengahan bulan Agustus 2020 lalu, KPK RI juga menyita seluas 530 hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten yang sama.


Demikian dikatakan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam siaran Pernya yang diterima SUMUT POS, Kamis (3/9).

“Disita untuk penyidikan kasus yerkait perkara atasnama tsk NHD dkk,” bebernya.

Kata dia, sejak Senin 1 September 2020 tim Tim Penyidik KPK berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kristanti Yuni Purnawanti untuk melanjutkan proses penyidikan perkara TPK dugaan Suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016 dengan tsk NHD dkk.

Sedangkan Rabu, (2/9) Penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan penyitaan aset.

“Penyitaan lahan kebun sawit dan dokumen pendukungnya. Disaksikan oleh perangkat desa dan pihak yang menguasai dan mengetahui terkait aset tersebut untuk memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit dimaksud,” tambah Ali.

Selain itu, ungkap Ali, penyidik KPK juga melakukan penyitaan uang tunai dari salah satu saksi sebesar Rp100 juta yang diduga dari hasil pengelolaan kebun sawit tersebut.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penyitaan lahan kebun sawit di kabupaten padang lawas ini dengan luas yang dilakukan penyitaan kurang lebih sekitar 530,8 hektar.

KPK, menurut dia akan terus berupaya maksimal dalam penyidikan ini dengan terus mengejar aset-aset yang diduga hasil kejahatan dalam perkara dimaksud.

Terkait kasus tersebut, KPK menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra, Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. (fdh/ril)

loading...