Lurah Dilatih Cara Mengelola Dana Kelurahan

Metropolis Sumatera Utara
FOTO: Asisten Administrasi Umum Kota Medan, Renward Parapat, foto bersama para narasumber dalam Pelatihan Pengelolaan Dana Kelurahan di Hotel Madani Medan, Senin (9/3).
FOTO: Asisten Administrasi Umum Kota Medan, Renward Parapat, foto bersama para narasumber dalam Pelatihan Pengelolaan Dana Kelurahan di Hotel Madani Medan, Senin (9/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana kelurahan di lingkungan Pemko Medan, Pemko melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan, menggelar Pelatihan Pengelolaan Dana Kelurahan di Lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 di Hotel Madani Medan Jalan Sisingamangaraja, Senin (9/3).

Pelatihan yang dibuka Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Administrasi Umum Kota Medan, Renward Parapat, tersebut ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada 2 orang peserta.


Pelatihan juga dibagi menjadi 3 kelas dan berlangsung selama 10 hari dimulai 9 – 20 Maret 2020. Sebanyak 151 peserta dibagi dalam 5 angkatan, terdiri dari Lurah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara.

Dalam sambutannya, Renward mengatakan para peserta harus diberikan pemahaman secara komprehensif tentang aspek hukum dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan masing-masing.

“Untuk itu, saya minta bapak/ibu semua mengikuti pelatihan dengan serius dan bersama-sama membangun suasana kelas yang konstruktif. Jangan sungkan untuk bertanya, bila ada materi yang belum dimengerti,” ucap Renward.

Renward mengungkapkan, sesuai laporan yang diterima, pemanfaatan serta penyerapan dana kelurahan cukup baik, walaupun belum maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan aparatur dalam memahami tata kelola dana kelurahan, terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pembuatan pertanggungjawabannya.

Menurut Renward, pelatihan ini sangat penting dan strategis. Walaupun ada beberapa dari peserta sudah memahami tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun ada baiknya pemahaman itu diperdalam. Terutama bentuk kegiatan yang boleh dilakukan dalam pemanfaatan dana kelurahan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Jangan sampai niat kita yang baik untuk membangun kelurahan, memperbaiki sarana prasarana lingkungan menjadi lebih baik, menjadi terkendala bahkan membawa Bapak/Ibu berhadapan dengan hukum, karena ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku,” sebutnya.

Maka dari itu Renward berharap, melalui pelatihan ini peserta dapat memahami apa saja yang harus dikerjakan sebagai KPA, PPTK, maupun Bendahara Pembantu. Selain itu, dia juga berpesan agar peserta dapat menjalin komunikasi serta berkoordinasi dengan semua pihak sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi. “Saya minta bapak/ibu dapat melaksanakan prinsip kehatihatian sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara,” pesannya.

Tingkatkan Profesionalisme

Kabid SDM BKD & PSDM Adrian Saleh dalam laporannya menjelaskan, tujuan dilaksanakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana kelurahan di lingkungan Pemko Medan. “Untuk memperlancar pelatihan tersebut, kami juga menghadirkan narasumber di antaranya Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Provinsi Sumatera Utara Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM MKn, beserta tim,” sebut Adrian.

Adrian menjelaskan materi yang diberikan dalam pelatihan ini yakni mengenai aspek hukum penyelenggaraan dan ketentuan umum penyelenggaraan dan ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah serta tugas dan tanggung jawab para pihak, tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah; penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara baik dan benar, serta kiat-kiat untuk menghindari permasalahan hukum.

Selanjutnya, review dan evaluasi tahun 2019 dan persiapan tahun 2020 dalam pelaksanaan perencanaan, persiapan, dan pemilihan penyediaan pengadaan; gambaran umum pengelolaan dan pelaksanaan serta penatausahaan keuangan daerah; hak dan kewajiban bendahara; pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu; pembuatan surat pertanggungjawaban pengeluaran; pelaksanaan belanja untuk penggunaan uang persediaan, dan kewajiban perpajakan bendahara. (map)

loading...