Mendikbud Adukan Wakilnya ke SBY

Nasional

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh kembali beraksi dengan dugaan korupsi yang dilakukan wakilnya, Windu Nuryanti. Setelah mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin dia mengadu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

KEMENDIKBUD: Wamenbud Windu Nuryanti  Mendikbud M Nuh.//jawa pos/jpnn
KEMENDIKBUD: Wamenbud Windu Nuryanti dan Mendikbud M Nuh.//jawa pos/jpnn

“Secara lisan saya sampaikan (ke Presiden), tapi kan semuanya menunggu hasil dari KPK,” kata Nuh, di halaman parkir Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/6).

Ia tak mau memberikan informasi soal apa saja penjelasan lisan yang disampaikannya ke SBY. Nuh juga tidak menjelaskan apa respons SBY atas laporan lisan yang disampaikan. “Pokoknya sudah saya sampaikan,” tegasnya.


Nuh juga tak mau menjelaskan apakah laporannya ke SBY disertai dengan dokumen hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ihwal dugaan korupsi Wiendu. “Nanti pada saatnya saya sampaikan,” katanya.

Di sisi lain, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengatakan M Nuh memang dipanggil oleh SBY untuk menerangkan kasus yang diduga melibatkan Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) itu. “Bapak Presiden memanggil Mendikbud untuk menindak lanjuti apa yang sesungguhnya terjadi di sana (Kemendikbud),” jelasnya, kemarin.

SBY pun menginstruksikan agar hasil temuan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. “Sebagaimana juga telah diperintahkan Bapak Presiden melalui Mendikbud dan arena ini berkaitan dengan ranah hukum, maka kemudian ditindaklanjuti oleh Mendikbud. Namun, sebagai Mendikbud tidak memiliki kewenangan tindaklanjuti, sehingga diserahkan ke KPK,” urainya.

Tidak Dicopot

Ketika disinggung apakah ada arahan dari presiden untuk mencopot Windu, Julian membantah hal tersebut. Dia menekankan, SBY hanya menginstruksikan agar penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tidak sampai ke sana (pencopotan). Jelas instruksi Presiden semua harus dikembalikan kepada prosedur dan aturan yang berlaku. Semua harus taat hukum, jadi biarkan nanti proses hukum yang berjalan. Dan itu yang harus kita hormati dan patuhi bersama,” tegasnya.

Sementara saat ditemui di kantornya, Nuh menguraikan persoalan yang sedang bergejolak di tempatnya itu. Nuh mengatakan persoalan ini tidak lepas dari bergabungnya bidang Kebudayaan dari Kementerian Pariwisata ke Kemendikbud sejak 2011 silam. “Tradisi dan style (orang-orang Kebudayaan) yang dulu masih gandeng dengan Pariwisata ya seneng-seneng (senang-senang, Red),” paparnya.

Nuh yang juga pernah menjadi Menteri Pariwisata sementara mengakui jika iklim di kementerian itu banyak senang-senangnya. “Seperti ketika saya menemui Miss World,” jelas dia.

Nah saat ini Nuh mengatakan memiliki tiga agenda penting untuk mengubah pola kerja orang-orang Kebudayaan yang eksodus atau bedol deso ke Kemendikbud. Nuh mengatakan agenda pertama adalah adaptasi kultur. Dia menegaskan jika kultur bekerja di Kemendikbud berbeda dengan di Kementerian Pariwisata.

Agenda kedua adalah peningkatan kapasitas, khususnya soal pengelolaan anggaran. Nuh mengatakan anggaran Kebudayaan ketika masih berada di Kementerian Pariwisata antara Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Tetapi dalam APBN 2013 ini, anggaran bidang Kebudayaan di Kemendikbud naik drastis menjadi Rp2 triliunan. Jika tidak ada penguatan kapasitas pengelolaan anggaran, terlebih iklim bekerja masih seperti di Kementerian Pariwisata dulu, dikhawatirkan penggunaan anggaran jumbo tadi tidak optimal.

Sebelumnya diberitakan, hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan WinduNuryanti diduga kuat terlibat kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam tujuh halaman laporan kesimpulan, Irjen Kemendikbud menyebutkan dengan jelas peran Wiendu. “WinduNuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” demikian laporan yang ditandatangani Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Umar.

Dari laporan itu, setidaknya ada empat perusahaan yang ditunjuk melaksanakan kegiatan promosi budaya dengan nilai proyek Rp27,31 miliar. Kegiatan pertama adalah konferensi Federasi Promosi Budaya Asia di Surakarta, September 2012. Lelang proyek ini dimenangi PT Fokus Konvesindo dengan nilai kontrak Rp910 juta, menyisihkan dua perusahaan lain dengan tawaran harga lebih rendah.

Hasil investigasi oleh Inspektorat, PT Fokus berafiliasi dengan Yayasan Stuppa Indonesia, organisasi pengelola pertunjukan dan budaya milik Wiendu. Dua karyawan Fokus, yaitu Ilham Derajat dan Dwi Kusumaningsih, membenarkan afiliasi itu. Sedangkan karyawan Divisi Riset Stuppa, Wayan Suweta, mengakui Dwi bekerja di Stuppa sebagai tenaga ahli untuk PT Karmawibangga, perusahaan yang beralamat sama dengan Stuppa di Jogjakarta. “Kami satu angkatan di arsitektur Universitas Gadjah Mada,” kata Wayan.

Proyek lain adalah persiapan World Culture Forum 2013 di Bali senilai Rp13,85 miliar. Investigasi Inspektorat menyebutkan, PT Patihindo Convex sebagai pemenang lelang tak membayar sewa ruangan di sebelah kantor Windudi lantai 2 Gedung A Kementerian Pendidikan. Inspektorat merekomendasikan Kementerian tak membayar sisa pembayaran untuk Patihindo senilai Rp1,6 miliar. (ken/wan/bbs/jpnn)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *