Menunggu Izin Pinjam Pakai Lahan TNGL

Sumatera Utara
Bupati Karo Terkelin Brahmana, saat meninjau areal jalan yang akan dibuka, Senin (18/3) siang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan tembus Langkat-Tanah Karo menjadi prioritas untuk direalisasikan. Namun Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara masih menunggu izin pinjam pakai kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari pemerintah pusat.

“Selama ini prosesnya terhambat karena lahan yang dibutuhkan merupakan kawasan hutan lindung TNGL. Kalau izin pakai kawasan sudah keluar, pelaksanaan pekerjaan tidak ada masalah,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas BMBK Provsu, Iswahyudi, menjawab Sumut Pos, Kamis (11/10).


Izin pinjam pakai atas kawasan TNGL tersebut sampai sekarang belum turun. Padahal sesuai perencanaan, pembangunan jalan tembus itu akan dimulai tahun ini. “Agustus (2018) kalau saya tidak salah, pelaksanaannya sudah dimulai,” katanya.

Meski masuk dalam rencana prioritas pembangunan, Iswahyudi mengaku tidak mengetahui detil progres pengerjaan jalan tembus tersebut. “Yang saya tahu pengerjaan sudah mulai dilakukan. Lebih baik ditanya ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) setempat,” pungkasnya.

Sebelumnya warga Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat mendesak Dinas BMBK Sumut dan pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), untuk memproses keluarnya surat perjanjian kerja sama izin masuk alat berat di kawasan hutan TNGL. Sebab selama surat tidak keluar, pembangunan jalan tembus Langkat-Karo tidak dapat dilaksanakan.

“Pembangunan jalan dihentikan karena pihak BB­TNGL belum mengeluarkan surat perjanjian kerjasama izin masuk alat berat,” ungkap Ferdi Purba, tokoh pemuda Kecamatan Sei Bingei didampingi warga Desa Telagah.

BB­TNGL juga melarang kontraktor pembangunan jalan melakukan aktifitas. Alasannya, jalan merupakan kawasan hutan TNGL.

Karena pembangunan jalan tembus terancam tidak dilanjutkan, warga meminta pihak terkait secepatnya memproses segala administrasi. “Pemprovsu menganggarkan pembangunan jalan dalam APBD Sumut 2018. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan izin pembangunan jalan. Namun BBTNGL belum jua mengeluarkan surat perjanjian kerjasama,” bebernya.

Pembangunan jalan tembus Langkat- Karo diharapkan akan menjadi jalan alternatif ba­gi masyarakat Langkat menuju Tanah Karo.

Terpisah, Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Polrestabes Medan, AKBP Juli Prihatini, mengatakan sudah saatnya pemerintah membangun jalur alternatif Medan-Tanah Karo. Setidaknya jalur itu berguna untuk memecah arus. “Seperti kejadian kemarin. Karena tidak ada jalur alternatif lain, begitu ada kecelakaan, arus lalulintas lumpuh total,” ungkapnya kepada Sumut Pos.

Ia menyebut, jalur alternatif sangat diperlukan untuk memecah arus lalulintas di waktu-waktu musim liburan. Kepadatan arus lalulintas di masa liburan dan akhir pekan sangat padat.

“Mudah-mudahan pemerintah setempat segera membuat jalur alternatif Medan-Tanah Karo,” pungkas Juli.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan lalulintas di Jalan Jamin Ginting Km 40, Dusun III, Simpang Pasarbaru, Desa Rumah Sumbul, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Selasa (9/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

Truk tronton BB 9014 LY dari arah Medan menuju arah Tanah Karo ditabrak truk trado bermuatan alat berat. Alhasil, terjadi kemacetan parah di jalur lintas Medan-Tanah Karo. Arus lalulintas lumpuh total sekitar 9 jam. (dvs/prn)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *