JEMBATAN DARURAT: Jembatan darurat Sicanang dikhawatirkan ambruk karena kerap dilintasi truk.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejak amblasnya Jembatan Titi Dua Sicanang selama proses pembangunan, masyarakat yang ingin melintas hanya bisa lewat jembatan darurat sebagai satu-satunya akses ke seberang.
Namun masyarakat khawatir, jembatan sementara itu tidak bertahan lama karena kualitasnya yang seadanya.
“Kami takut jembatan darurat itu ambruk. Karena itu, kami mendesak Pemko Medan agar segera menuntaskan perbaikan jembatan itu tahun ini juga,” kata Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen, Kamis (28/2).
Ia melihat, jembatan darurat itu tidak akan bertahan lama, mengingat banyaknya truk kecil membawa muatan tanah yang melintas dari atas jembatan. Untuk itu, Pemko Medan selaku regulasi diminta segera menganggarkan dan membangun kembali jembatan tersebut.
“Kemarin sudah ada kesepakatan, pembangunan jembatan itu harus tuntas tahun ini. Kita sebagai masyarakat sudah resah,” kata Togu.
Ketua Laskar Merah Putih Belawan ini juga telah mempertanyakan pelaksanaan pembangunan jembatan itu ke dinas terkait. Mengingat Pemilu mau dekat, dinas terkait mengatakan, pembangunan akan dilaksanakan usai pesta demokrasi.
“Kita paham, menjelang Pemilu tidak ada kegiatan proyek di Pemko Medan, karena takut dipolitisasi. Tapi kita tegaskan, selesai Pemilu harus dilaksanakan,” tegasnya.
Harapan Togu, panitia lelang terbuka dan melibatkan kontraktor yang berkompeten atau berkualitas. Warga tidak ingin pembangunan jembatan gagal lagi, sehingga masyarakat dirugikan.
“Kita sama-sama tahu, jembatan itu terbengkalai karena pemenang tender adalah orang yang sama untuk ketigakalinya menangani proyek jembatan itu. Makanya, kami tidak ingin ini terulang kembali. Masyarakat siap mengontrol proses tender hingga pembangunan selesai,” beber Togu.
Terpisah, Ketua Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbaksu), Saharudin mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara untuk mengaudit kembali anggaran senilai Rp13,6 miliar jembatan tersebut, yang dianggarkan di tahun 2018.
Karena proyek jembatan itu diduga banyak penyimpangan. Misalnya, ada dugaan termin pembayaran dan penyiasatan waktu adendum pertambahan waktu, untuk memberikan keuntungan kepada PT Jaya Sukses Prima selaku pelaksana proyek.
“Sampai saat ini belum ada penjelasan dan publikasi BPKB mengenai hasil audit. Kita menilai ada indikasi KKN dalam proyek. Begitu juga TP4D yang dilibatkan, harus komitmen melakukan penyelidikan,” tegas Saharudin.
Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP dikonfirmasi menjelaskan, pembangunan jembatan itu akan dilaksanakan tahun ini. Tapi pelaksanaan ditender setelah Pemilu. (fac)