Orangtua calon polisi, boru Sinaga (jaket biru) dan para calon polisi yang tidak lulus, ramai-ramai berdiri di pintu 4 Gedung Serba Guna Pempropsu, Jumat (29/5/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kekesalan orangtua para Calon Siswa (Casis) Bintara Polri makin menjadi. Sebab aksi menuntut keadilan ke rumah dinas Kapolda Sumut, Irjen Eko Hadi Sutedjo dan Wakapolda, Brigjen Ilham Salamudin Sabtu (30/5) lalu, tak berhasil. Dasar itupula, mereka berencana menggelar aksi lagi, Senin hari ini (1/6) di Gedung Serbaguna Pemprovsu Jl. Willem Iskandar Medan.
Tujuannya, memaksa anak-anak mereka ikut ujian lanjutan. Apalagi mereka belum menerima jawaban dari pihak panitia dan hasil ujian psikotes. Seperti penuturn Br Silaban (50) warga Binjai. Dia janji akan terus meminta keadilan kepada Kapoldasu, Irjen Eko Hadi Sutedjo karena kecurigaan kecurangan dalam penerimaan bintara kali ini.
Itupula yang membuatnya melakukan protes bersama puluhan casis lainnya, di pintu 4 Gedung Serbaguna Pemprovsu, Minggu (31/5) siang. “Kami minta ujian ini transparan. Jangan ada dimain-mainkan panitia,” teriaknya. “Kalau memang anak-anak kami kalah dari semula, kami tidak akan protes. Tapi, kenapa sudah menang, beberapa jam kemudian kalah lagi. Inikan pasti ada ‘main mata’ pihak panitia,” teriaknya.
“Kami meminta Kapoldasu turun tangan untuk menyelesaikannya. Perjuangan kami ini tidak hanya sebatas hari ini saja. Besok kami juga akan datang untuk meminta keadilan. Kan aneh, sudah menang, tapi tiba-tiba kalah. Kami duga ada permainan di ujian psikotes ini. Bila perlu kami akan telanjang di sini untuk mendapatkan keadilan,” ancamnya dihadapan petugas kepolisian.
Tak itu saja, dia juga janji akan melaporkan soal ini kepada Presiden Jokowi dan KPK. Sebab, dugaan kecurangan-kecurangan sudah terlihat. Diantaranya tidak adanya hasil ujian psikotes yang ada hanya daftar nilai saja. “Tidak adanya keterangan dari panitia penyebab kekalahan para casis dan yang ketiga panitia terkesan tutup mata dalam protes kami ini. Bukan saya saja, puluhan casis dan orangtuanya akan datang besok untuk meminta penjelasan pantia,” ucapnya didampingi orangtua casis lainnya Br Sinaga.
Teriakan dan protes yang dilakukan oleh boru Silaban dan boru Sinaga tidak mendapat tanggapan dari panitia penerimaan. Melihat itu, boru Silaban mencoba meringsek masuk ke dalam lokasi ujian. Namun, petugas provost langsung menghalanginya.
Br Silaban yang sangat kecewa tersebut kembali berteriak dan berontak meminta agar Kapoldasu segera memberikan kejelasan terhadap nasib anaknya dan casis lainnya. Setelah beberapa menit berontak, Br Silaban akhirnya menghubungi salah seorang anggota DPR RI komisi III yang belakangan diketahui Junimart Girsang. Melalui seluler, boru Silaban mengutarakan semua kecurangan yang terjadi saat penerimaan siswa di SPN Sampali.
“Bukan hanya kepadanya saya melapor, ke Jokowipun saya akan melapor. Tidak beres lagi ujian ini,” tambahnya didampingi para orangtua Casis yang kalah. Senada dikatakan Br Sinaga. Wanita berjilbab yang sudah jauh-jauh datang dari Kisaran tersebut sangat kecewa dengan penerimaan bintara tahun ini.
Pasalnya, anaknya yang sudah lulus tiba-tiba kalah. Parahnya lagi, alasan kalah anaknya tersebut tidak diketahui, apakah nilainya kurang atau lainnya. “Kalau dari pertama kalah saya terima, tapi pengumuman kedua kok kalah,” sesalnya.
“Nampak kali permainan panitia-panitia tersebut dan kami akan datang dan menyarankan anak-anak kami untuk ujian. Kalau panitia berani, silahkan lakukan ujian psikotes ulangan, supaya tahu siapa yang pintar. Apalagi, kemarin waktu di SPN Sampali, yang kalah meminta keterangan dari panitia, tapi malah dibentak-bentak petugas di sana. Tapi, penerimaan polisi transparan, ini kok malah bertolak belakang. Besok kami aksi besar-besaran di sini,” tegasnya.
Terpisah, Kabid Humas Poldasu, Kombes Helfi Assegaf, kembali menegaskan, bila merasa terdapat kejanggalan atau permainan, silahkan melapor ke meja pengaduan. Soal dugaan kecurangan itu, pihaknya sudah melakukan prosedur penerimaan dengan baik.
“Calon yang protes tidak memperhatikan dengan baik hasil yang ditayangkan di layar, sehingga merasa berbeda dengan yang ditempel di papan pengumuman. “Kalau keberatan, silahkan mengadukannya ke meja pengaduan,” tuturnya. Apalagi, sambung Helfi, selain dari internal Poldasu, pengawasan dilakukan pengawas eksternal yang berasal dari LSM, dosen perguruan tinggi negeri.
“Pengawasan itu telah dilakukan dari sebelum berlangsungnya seleksi. Dipastikan, tidak ada peluang sedikitpun terjadinya tindak penyimpangan yang dilakukan panitia. Prosedur penerimaan sudah kita lakukan,” pungkasnya. (gib/smg/trg)