TINJAU: Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Kadis PU Medan Khairul Syahnan, pihak BWSS II, Pemprovsu dan warga sekitar saat meninjau Sungai Sikambing, di Jalan Tinta Ujung Kec. Medan Petisah, Senin (30/7) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan banjir yang selama ini ‘menghantui’ warga Kota Medan, akan segera teratasi. Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II berkomitmen segera melakukan pengerukan di sejumlah sungai yang melintasi wilayah Ibukota Provinsi Sumut.
Salah satu titik pengerukan yang akan dilakukan BWSS II dalam waktu dekat, yakni di Jalan Tinta Ujung, Kecamatan Medan Petisah, atau Sungai Sikambing.
Demikian terungkap paskapeninjauan ke lokasi Sungai Sikambing yang digagas Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Senin (30/7) sore. Parlindungan turut mengundang pihak BWS yang langsung dihadiri Kepala BWS Roy Panagom Pardede, Kepala Dinas PU Medan Khairul Syahnan, pihak Pemprovsu dan PT KAI, di rumah warga setempat, Mukhtar Panjaitan.
Menurut Parlindungan, ada lima kesepakatan yang terbangun dari pertemuan tersebut. Pertama, dalam empat hari (terhitung Selasa) pihak BWSS II akan mengadakan survey lapangan, tentang titik mana saja yang akan dinormalisasi. Kedua, dari Pemko Medan melalui pihak kecamatan dan kelurahan, bisa mengetahui alat berat dan hasil kerukan ditempatkan di mana. “Ada kesepakatan juga bahwa yang mengeruk adalah BWSS, tapi yang memindahkan hasil kerukan adalah Pemko Medan. Hal ketiga disepakati perlu membentuk komunitas peduli sungai,” katanya.
Hal keempat, sambung dia, soal kesepahaman bersama (MoU) yang didesak segera ditandatangani stakeholder terkait. Meski drafnya sudah ada, kata Parlindungan, bagaimana agar Dirjen Cipta Karya, Dirjen SDA, Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan segera menyepakati penanganan sungai-sungai yang ada di Kota Medan.
“Dalam waktu dekat (Rabu ini, Red) saya akan ketemu Menteri PUPR, supaya dia segera datang menandatangani MoU tersebut. Sehingga, kalaupun ada yang dikerjakan Pemko Medan memiliki dasar hukum,” katanya.
Kemudian yang terakhir terkait dengan PT KAI, sebutnya, di mana saja yang bisa cepat diperbaiki dilakukan segera supaya tidak menghambat alur air. “Saya juga sudah bicara dengan Menhub dan Dirjen Kereta Api, dan mereka sudah tahu mengenai hal ini. Pertemuan ini sangat baik untuk mengatasi persoalan yang selama ini dirasakan warga Medan,” pungkasnya.
Kepala BWSS II, Roy Panagom Pardede mengakui sebelum melakukan survey lapangan pihaknya memang akui ada terjadi penyempitan di Sungai Sikambing. Di mana, akibat penyempitan sempadan sungai sampai rel kereta api itu, mengakibatkan efek pembendungan. “Kami juga lihat porsi sampah perlu ada penanganan. Air ini merupakan urusan bersama. Masyarakat harus merasa ini masalah bersama. Termasuk masalah kebersihan lingkungan sekitar sungai,” katanya.
Pihaknya menyebut, bisa saja melakukan normalisasi sungai sebagai antisipasi penanganan banjir di Kota Medan. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena sulitnya mengakses sungai. Selain itu, sampah atau bekas kerukan sungai tidak tahu mau dibuang kemana.”Ada dua eskavator milik BWSS II. Tapi bagaimana mau masuk sampai ke bibir sungai,” katanya.
Roy juga mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab mereka. Sebab, ia meminta ada pembagian pekerjaan normalisasi sungai dengan Dinas PU Kota Medan. “Bagian mana saja yang mau dikerok. Terus sampah hasil pengerukan dibuang kemana. Kalau hanya diletakkan di bibir sungai sama saja, akan menimbulkan keresahan masyarakat,” tuturnya seraya membenarkan sejak 1995 di sungai tersebut belum pernah mereka lakukan pengerukan.
Khairul Syahnan pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya sudah intens mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dimana warga hanya mengetahui tanggung jawab banjir adanya di Pemko Medan. “Kami sangat apresiasi pertemuan ini, terutama kepada Bapak Panjaitan. Sehingga, dari pertemuan ini kita bisa ambil kesimpulan, pihak mana saja yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan dikasih waktu 4 hari survey nantinya, setelah itu kita akan berkoordinasi dan bekerjasama lagi dalam menuntaskan masalah ini,” katanya.
Termasuk, lanjut Syahnan, penanganan sendimentasinya seperti apa, pembuangan hasil kerukan dipindahkan ke mana serta hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan lagi. Pihaknya mengakui sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan akan hal ini, sehingga dalam pengerjaan nantinya berjalan lancar dan maksimal. “Harapan kami dari pertemuan ini mendapat berkah dari Tuhan, sehingga bisa menghasilkan komitmen yang sangat baik terutama pemerintah pusat, provinsi dan Pemko Medan,” pungkasnya.
Mukhtar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan terima kasih kepada Parlindungan Purba yang sudah memediasi masyarakat setempat dengan stakeholder terkait, guna mencari solusi atas masalah banjir yang selama ini mereka rasakan.
Warga begitu berharap setelah empat hari survey yang BWSS II lakukan nanti, ada action atas penanganan masalah banjir di Medan terkhusus di lingkungan mereka.
Pemko Tak Punya Formula Kongkrit
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai tak punya formula atau cara kongkrit untuk mengatasi persoalan banjir.
Menurut Anggota DPRD Medan Ilhamsyah, meskipun saat ini Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum telah berupaya melakukan normalisasi drainase, namun tetap saja terjadi genangan di sejumlah titik.
“Kota Medan ini seperti kuali yang dikelilingi oleh beberapa sungai, sehingga jika datang air dari hulu maka langsung menerima dampaknya. Oleh sebab itu, Pemko harus memiliki solusi yang nyata bukan hanya sekedar melakukan normalisasi drainase saja,” ujar Ilhamsyah, kemarin.
Diutarakan dia, dalam mengatasi banjir ini seharusnya Medan memiliki waduk. Jadi, setiap limpahan air hulu datang bisa ditampung dalam waduk tersebut. “Solusi lainnya, koordinasi dengan BWS (Balai Wilayah Sungai Sumatera II) untuk terus dilakukan pengerukan sungai. Namun, jangan hanya sekedar koordinasi tanpa ada realisasi,” kata Anggota Komisi IV DPRD Medan.
Ilhamsyah menuturkan, akibat dari kiriman air hulu maka pendangkalan drainase juga cukup tinggi. “Makanya, Pemko harus punya formula yang konkrit dan segera dilakukan. Kalau tidak, mau sampai kapan banjir terus terjadi,” paparnya.
Anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya, Daniel Pinem mengatakan, kondisi Kota Medan harusnya dipelajari benar-benar agar bisa dicari solusi untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi. “Geografis Kota Medan harus diperhatikan. Kemudian masalah drainase dan sungai juga berperan penting dalam permasalahan banjir di Medan,” ucapnya.
Dengan kondisi sekarang, sebut anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, hendaknya BWS Sumatera II melakukan pengerukan terhadap sungai yang ada di wilayah Medan. Kemudian, di beberapa titik hendaknya juga menjadi perhatian karena selalu menjadi langganan banjir. “Geografis Medan ini di beberapa tempat seperti kuali, jadi perlu ada penanganan khusus agar air tidak tergenang di wilayah itu,” tuturnya.
Daniel Pinem mengatakan, permasalahan drainase yang tidak tertata dengan baik harus dicari solusi untuk penanganannya. Pemko Medan harus mencari cara bagaimana air dapat dialirkan dari hulu menuju hilir. Kemudian saluran yang ada harus dipelihara dengan baik dan bagian yang tumpat segera diperbaiki.
“Kalau bisa, di Kota Medan ini hendaknya dibuat setidaknya dua waduk sebagai antisipasi banjir dan tempat penampungan air. Sehingga, selain bisa menjadi tempat penampungan air di kala hujan deras, juga sebagai tempat penyimpanan air bagi warga Kota Medan,” tegasnya. (prn/ris/ila)