MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menambah tunjangan anggota dewan di seluruh Indonesia, mendapat sambutan positif kalangan legislatif Kota Medan. Kabar ini seketika menjadi angin segar ditengah penghapusan jatah bahan bakar minyak (BBM) anggota dewan, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.
“Hari ini (Rabu, Red) ada kabar baik kalau Presiden Jokowi segera mengeluarkan peraturan kenaikan gaji anggota dewan,” kata anggota DPRD Medan Edward Hutabarat di ruang Komisi D DPRD Medan, Rabu (31/8). Secara spontan hal itu ia sampaikan kepada rekannya di Komisi D, yakni Sabar Syamsuria Sitepu dan Beston Sinaga.
Edward melanjutkan mendapat kabar positif itu setelah membaca surat kabar terbitan nasional. “Syukur jugalah kita gaji dewan akhirnya ditambah tahun ini. Di koran yang kubaca tadi ketua, Jokowi bilang tinggal menomori suratnya saja,” kata politisi PDI Perjuangan itu dihadapan Sabar dan Beston.
Meski demikian, persetujuan kenaikan tunjangan ini sebenarnya bukan hal baru. Sabar Sitepu mengatakan persetujuan kenaikan gaji dewan itu sudah sejak periode 2004-2009. “Semasa saya pimpinan dewan periode lalu, bersama Ikrimah Hamidy (PKS) sudah berjuang untuk itu,” katanya.
Dia menambahkan, efektifnya kebijakan ini berjalan setidaknya pada 2017 mendatang. Apalagi dalam perjalanannya, seluruh pemda masih membuat perubahan organisasi perangkat daerah sesuai amanat PP 18/2016. “Setidaknya menunggu itu dulu. Baru nanti disesuaikan dengan keuangan daerah. Kuncinya ada di wali kota, kalau mau dibuat perwal (peraturan walikota) untuk itu, maka secepatnya hal tersebut berjalan,” ujar politisi Golongan Karya ini.
Beston Sinaga tak ketinggalan nimbrung dalam obrolan itu. Ia tampak sumringah dan berharap kebijakan ini cepat terealisasi. “Secara akumulasi gaji dewan di Medan itu Rp21 juta, itu sudah termasuk berbagai tunjangan-tunjangan yang kita terima. Tapi kalau cerita gaji pokok, gaji kita dibawah UMR (Upah Minimum Regional),” katanya.
Politisi PKPI itu melanjutkan, dibanding gaji berikut tunjangan anggota dewan seperti Kota Bandung dan Surabaya, gaji para legislator di Medan tergolong kecil. “Bandung dan Surabaya justru sudah lama mereka dapat kumulatif Rp29 juta per bulan. Bedanya sama kami, tunjangan komunikasi mereka nol. Tapi kami pun di sini kalau ditotal semua termasuk tunjangan beras, anak dan istri serta yang lainnya sekitar Rp76 ribu saja,” ujarnya tersenyum.
Sabar menambahkan, pada prinsipnya menjadi anggota dewan bukan orientasi mencari kekayaan. Namun tetap saja harus memerhatikan cakupan kerja yang mereka lakukan. “Pada prinsipnya DPRD ini bukan tempat cari penghasilan. Tapi harus logika jugalah pemko menyikapi anggaran untuk kita. Karena itu belum lagi biaya-biaya lain seperti setoran ke partai, proposal dan macam-macam,” katanya.
Diberitakan, Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi. “Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini,” kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8) kemarin.
Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi. (prn/ije)