MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengharapkan kepada Pemerintah Pusat, untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha yang sukses skala internasional, untuk memberikan pengalaman di bidang usaha pariwisata di Danau Toba. Tujuannya, untuk mendorong perekonomian masyarakat sekitar.
“Contohnya, Samosir memerlukan hotel-hotel ternama bintang lima. Mengapa? Karena di Samosir hotel-hotel kebanyakan dikelola dengan pemahaman lokal. Ada hotel berbintang. Tetapi karena manajemennya lokal tastenya pun lokal, dan hasilnya pun standar lokal,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Ombang Siboro kepada Sumut Pos, Minggu (30/9).
Menurutnya, jika manajemen hotel dilakukan secara profesional, hasilnya pasti lebih baik lagi. Contohnya, masih banyak wisatawan yang bertanya ke pihka hotel: ada air panasnya? “Jika ada hotel-hotel dikelola dengan manajemen profesional, tidak akan ada lagi pertanyaan tersebut,” ucap Ombang.
Untuk itu, Ombang berharap kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk memerintahkan 8 Pemkab yang berada di Danau Toba, agar serius mengelola dan mengembangkan Danau Toba ke depannya.
“Kemendagri berwenang memerintahkan Pemkab yang ada di kawasan Danau Toba, agar menjadikan pariwisata sebagai prioritas. Cek SKPD-nya, sudah sadar pariwisata atau belum. Cek lembaganya, apa pariwisata bercampur-campur? Misalnya, dinas pariwisata, olahraga, dan perindustrian. Kadisnya apa berkompeten mengelola pariwisata atau tidak,” tutur Ombang.
Menurutnya, target Kementerian Pariwisata untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta wisatawan tahun 2019, merupakan target yang harus dicapai bersama.”Kita berlari kencang untuk mengalahkan Malaysia. Dari 10 destinasi prioritas yang dikembangkan, Danau Toba menjadi super prioritas.
Jadi kita tidak bisa bermain-main,” sebut Ombang.
Ia juga mengkritisi soal indikasi pencemaran alam dan air di Danau Toba. Ombang meminta Pemerintah Pusat menyelesaikan permasalahan tersebut, demi kelestarian alam Danau Toba.
“Langkah-langkahnya harus jelas. Jangan berhenti di forum-forum diskusi. Pakailah time line.
Petakan siapa perusak-perusak Danau Toba. Time line pembangunan infrastruktur sudah ada. Tapi penindakan perusahaan-perusahaan pencemar Danau Toba, kapan?” tanyanya.
Jika ada time line, menurutnya, masyarakat akan sadar dan tidak membuka keramba baru. “Harus ada instrumen clear untuk itu semua, di sini saya memakai istilah time line,” jelas Ombang.
Di sisi lain, Ombang menilai Kemenpar masih minim melakukan promosi-promosi terhadap objek wisata Danau Toba, dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. “Aku melihat dari slot-slot di televisi, promosi Danau Toba masih kurang. Danau Toba ada di 8 Kabupaten, ‘kan banyak harus dipromosikan? Apalagi di Danau Toba banyak yang baru. Harusnya promosinya diblow up. Banyak event-event di Danau Toba yang tidak pernah masuk di slot-slot televisi,” kata Ombang.
Ia juga berharap Pemerintah Pusat membangun perguruan tinggi, yakni akademi pariwisata di Danau Toba. “Untuk pembangunan SDM, harus membangun akademi pariwisata di Danau Toba. Itu menjadi tanda dibukanya tenaga-tenaga profesional dalam bidang pariwisata,” sebutnya.
Ia menilai, perkembangan pariwisata di Bandung terjadi berkat Akademi Pariwisata. “Kabupaten Samosir juga perlu sadar pariwisata. Tetapi yang dibangun baru SMK Pariwisata. Nah, itu bisa ditingkatkan menjadi Akademi Pariwisata Danau Toba,” jelasnya.
Pemerintah Pusat bersama pemkab se-kawasan Danau Toba diharapkan bekerja sama memberikan edukasi sadar pariwisata kepada masyarakat. Sehingga Danau Toba semakin banyak pengunjungnya.
“Untuk pendidikan informal melakukan advokasi kepada masyarakat, anggarannya diperbanyak. Pendidikan kepada masyarakat itu digarap beramai-ramai, untuk mengubah mindsetnya,” pintanya. (gus)