MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan Sumatera Utara selaku penyelenggara penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak bisa memberikan solusi terhadap kekacauan PPDB tahun ini. Setidaknya, ada 15 orangtua calon peserta didik baru yang membawa persoalan ini ke DPRD Sumut.
Mereka adalah para orangtua yang anaknya seharusnya lulus, namun tidak lulus. Meski Kadis Pendidikan Sumut Prof Syafruddin hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut, namun ia tidak bisa menggaransi apa-apa, Kamis (1/7).
“Nanti ada dicatat sama ketua PPDB,” kata Syafrudin menjawab wartawan terkait nasib belasan siswa tersebut.
Para orangtua mengaku kesal dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Kadisdik Sumut dalam rapat itu. Pasalnya, jawaban-jawaban itu tidak solutif dan terkesan membela diri.
Misalnya, saat orangtua mempertanyakan alasan anaknya tak lulus, padahal nilainya di atas yang lulus. Pertanyaan itu dijawab Syaifuddin, kemungkinan karena data peserta tidak valid atau tidak terverifikasi.
Padahal, sebagaimana diakui orangtua yang hadir di rapat itu, mereka tidak tahu apakah data anaknya valid atau tidak, karena tidak ada pemberitahuan di sistem/server. Ironisnya, portal kerap tidak bisa dibuka.
Menanggapi itu, Syaifuddin malah menyarankan orangtua siswa yang tak lulus jalur prestasi mengikuti jalur zonasi. “Silakan ikut jalur zonasi,” kata Syaifuddin.
Hal lain yang dipersoalkan yakni mengenai pembulatan pecahan desimal pada nilai siswa. Dijelaskan Syaifuddin, untuk pecahan desimal dilakukan pembulatan sesuai aturan matematika. Namun menurut orangtua dan Komisi E pembulatan itu tidak tepat karena sudah pasti berpengaruh terhadap nilai akhir yang akan merugikan salah satu pihak.
“Apa alasan pembulatan desimal itu? Itukan merugikan orang tertentu. Sudahlah kita cari solusi ini, PPDB online ini banyak masalahnya, saya curiga ada oknum di Dinas Pendidikan yang bermain,” tegas politisi PDI Perjuangan, Poarada Nababan.
Anggota Komisi E dari Fraksi PKS, Hariyanto, mengingatkan Syaifuddin untuk tidak mencari pembenaran. Ia meminta Syaifuddin menerima kritikan dan mencari solusi dengan lapang dada.
“Kenapa tidak dengan hati dingin, menerima kritikan dengan lapang dada. Ini bapak malah mengancam anggota bapak yang mengkritisi. Padahal gubernur dan wakil gubernur saja sudah mengakui ada masalah PPDB tahun ini dan meminta maaf kepada masyarakat,” katanya.
Senada disampaikan Anggota Komisi E lainnya, Viktor Silaen. Ia mengingatkan agar sistem diperbaiki dan Syaifuddin menampung keluhan orangtua dan mencari solusinya. Begitu juga Ketua Komisi E Dimas Tri Adji yang memimpin rapat. Dimas meminta Syaifuddin mendata keluhan orangtua dan memastikan sistem diperbaiki. Menanggapi itu, Syaifuddin tetap bertahan pada pendapatnya bahwa tidak ada yang salah di sistem. “Itu sistemnya tidak salah. Mungkin kemampuan memahami instruksi yang kurang oleh petugas di sekolah,” katanya bersikukuh.
Adapun kesimpulan akhir RDP menurut Dimas, bahwa Komisi E akan mengawal masalah ini bahkan bila perlu mendampingi orangtua menghadap gubernur. “Saya pastikan, kalau tidak diselesaikan, kami akan dampingi orangtua melaporkan ini ke Gubernur Edy Rahmayadi,” pungkasnya. (prn)