Site icon SumutPos

Puluhan Bangunan Tanpa IMB di Jalan Punak

Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
RDP: Ahmad Arif (tengah) memimpin RDP terkait puluhan bangunan di Jalan Punak berdiri tanpa SIMB, Kamis (31/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Puluhan bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) berdiri di Jalan Punak, Kelurahan Sei Putih Timur I, Medan Petisah. Demikian terungkap dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Medan dengan pihak kecamatan, Satpol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan serta ahli waris, di ruang Komisi D, Kamis (31/8).

RDP dipimpin Anggota Komisi D Ahmad Arif, didampingi anggota komisi lain seperti Jumadi, Paul Mei Anton Simanjuntak dan Beston Sinaga. Komisi D akhirnya merekomendasi pembongkaran bangunan tersebut karena belum mengantongi SIMB.

“Jika saudara merupakan ahli warisnya, boleh ditunjukkan kepada kami bukti bahwa benar saudara merupakan ahli waris atas tanah di Jalan Punak tersebut,” kata Ahmad Arif saat membuka RDP.

Ia sebelumnya mempertanyakan hak kepemilikan tanah dan kendala yang ditemui sehingga muncul permasalahan bangunan yang terletak di Jalan Punak. Waris Sabari selaku ahli waris, langsung menyerahkan berkas yang merupakan bukti bahwa dirinya termasuk salah satu ahli waris atas tanah yang saat ini telah berdiri bangunan sebanyak 12 pintu tersebut. “Saya merupakan salah satu ahli waris atas tanah yang terletak di Jalan Punak. Kami ada 12 bersaudara, pihak pembeli tanah sudah menyelesaikan 6 orang saudara saya, dan 6 lagi belum diselesaikan sampai saat ini termasuk saya, sehingga tidak ada dasar pemilik bangunan langsung membangun perumahan di atas tanah yang masih merupakan hak saya,” ungkap Sabri.

Arif sejenak tertegun dan mengatakan bahwa permasalahan ganti rugi semestinya bukan dibawa ke Komisi D. Namun karena permasalahannya seputar SIMB, maka pengaduan Sabri Waris diterima pihaknya.

Anggota Komisi D Fraksi PKS, Jumadi, mempertanyakan kepada pihak Dinas PKP2R Kota Medan terkait perizinan yang dimiliki bagunan di Jalan Punak, dan menyarankan untuk meneliti kembali seluruh berkas yang dimiliki pemilik bangunan, karena masih ada permasalahan internal terkait ganti rugi tanah kepada ahli waris.

Sedangkan Beston Sinaga dari Fraksi PKPI hanya mempertanyakan kepada pihak kecamatan yang dinilai seolah tidak mengetahui adanya bangunan berdiri tanpa memiliki SIMB dan terkesan membiarkan. “Kalau saya menilai ini ada permainan mulai dari tingkat kepala lingkungan, lurah dan camat. Kenapa bangunan berdiri mereka tidak mengetahui. Saat ditanya pura-pura bingung dan tidak mengetahui, apa anggota di lapangan tidak pernah melaporkan,” sindir Beston.

Paul Mei Anton lebih fokus mengenai regulasi yang ditetapkan oleh bagian penindakan dan penertiban Satpol PP Medan. Ia menilai Bagian Trantib Satpol PP Medan kurang bernyali untuk menindak berbagai pelanggaran perda yang ada di Kota Medan, salah satunya bangunan yang diketahui tidak memiliki SIMB.

“Saya kecewa dengan Trantib Satpol PP Kota Medan. Sebab sering memberikan janji tidak pasti. Mengikuti perkataan suadara Indra sebagai Kabid Trantib Satpol PP Medan, tempo 21 hari batas surat menyurat selanjutnya harus ditindaklanjuti dan dibongkar. Bagaimana ini, padahal saya sudah ikuti permasalahan ini hampir 2 bulan, namun apa yang sudah dilakukan pihak trantib Satpol PP Medan, tidak ada,” tegas politisi PDIP itu seraya meminta agar Satpol PP mengambil tindakan paska RDP ini dilakukan.

Menanggapi hal itu, Kabid Penegakan dan Perundang-undangan Daerah (P2D) Satpol PP Medan, Indra Siregar berjanji pihaknya akan melakukan penindakan sehabis lebaran haji. “Berhubung mendekati lebaran haji, kami akan menindaklanjutinya sehabis lebaran haji,” bilang Indra.

Selain mengeluarkan rekomendasi bongkar, Komisi D DPRD Medan sepakat dalam waktu dekar turun langsung ke Jalan Punak untuk melihat situasi di lapangan. “Secepatnya kita akan turun ke lokasi melihat langsung, bersama Satpol PP, pihak kecamatan dan kelurahan,agar semua sama-sama mengetahui,” timpal Ahmad Arif. (prn/ila)

 

 

Exit mobile version