Dialog Politik Akhir Tahun
MEDAN-Pemilu Gubsu dan Wagubsu (Pilgubsu) 7 Maret 2013 menjadi taruhan bagi masa depan demokrasi. Kualitas gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi taruhan kesuksesan pilkada nantinya. Demikian salah satu kesimpulan strategis Dialog Politik akhir tahun 2012 di gerbang 2013 di Studio Utama TVRI Sumut di Medan, Senin (31/12) sore.
Dialog menghadirkan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM selaku Ketua Desk Pilkada Pemprovsu, Ketua KPUD Sumut H Irham Buana Nasution, Dir Intelkam Poldasu Kombes Pol Drs Mohamad Abdul Kadir MSi dan pengamat politik FISIP USU Dadang Darmawan SSos MSi.
Hadir antara lain Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP selaku penggagas dialog, Kepala Biro Keuangan Pemprovsu H Baharuddin Siagian SH MSP, aktivitas organisasi kemahasiswaan seperti dari HMI dan sejumlah Dai muda.
Topik yang dibahas sekitar Pilgubsu 2013 dan nuansa politik menjelang tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres mendapat respon positip dari narasumber maupun peserta dialog secara dinamis dan produktif.
Secara teknis semua narasumber sepakat Pilgubsu harus disukseskan dengan kesiapan semua pihak terutama pemerintah daerah, KPUD, Panwas dan pihak keamanan, termasuk peran semua komponen mengajak masyarakat menggunakan hak pilih.
“Alangkah sayangnya berbagai persiapan ini termasuk biaya yang cukup besar, sekira Rp700 milar, jika angka golput (masyarakat tidak menggunakan hak pilih – red) cukup besar jumlahnya. Oleh sebab itu dorong masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS),” ujar Nurdin Lubis.
Dadang Darmawan mengingatkan sukses Pilgubsu sebagaimana pilkada umumnya tidak hanya ditentukan jumlah pemilih, juga kualitas kepala daerah terpilih.
“Terdapat korelasi kuat antara kualitas kepala daerah terpilih dengan jumlah golput. Jika kepala daerah terpilih tidak mumpuni dan tidak menunjukkan kualitas akibat terpilih melalui indikasi politik transaksional atau money politics misalnya, maka masyarakat akan kecewa,” ujarnya.
Jika masyarakat kecewa atas kualitas calon terpilih kata Dadang selanjutnya masyarakat akan malas dan apatis mengikuti pilkada. “Jadi kualitas calon terpilih merupakan taruhan sukses pilkada ke depan,” ujarnya.
Secara umum Dadang memaparkan cukup banyak nama-nama calon muncul di setiap pilkada di sejumlah daerah namun dalam sistim Pilkada seperti saat ini, sulit melahirkan pimpinan yang mumpuni.
Banyak fakta, katanya kepala daerah terpilih karena populeritasnya, yang tak ada kaitannya dengan kualitas atau keperluan menyelesaikan daerah yang akan dipimpinnyan sehingga tidak ada hubungan antara pemilih (konstituensi) dengan kompetensi.
“Seseorang calon kepala daerah walaupun dipilih dengan perolehan suara terbanyak tidak berarti menjadi kepala daerah yang memiliki kemampuan. Karena, dalam realitasnya proses rekrutmen pilkada, aspek kualifikasi kemampuan termarjinalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial, dan parpol pengusung,” ujarnya. (rel)