Site icon SumutPos

Lapangan Merdeka Macet Parah

MEDAN-Penyelesaian pembangunan skybridge city check in Lapangan Merdeka dipastikan molor dan tidak akan selesai pada 25 Juli mendatang. Prediksi ini dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan Gunawan Lubis.  “Melihat situasi sekarang, dimana waktu kita sudah sempit, saya pastikan kalau pembangunan skybridge itu akan molor. Tidak mungkin selesai pada 25 Juli nanti. Mungkin, pengoperasian kereta api ke Kualanamu nanti tidak menggunakan skybridge ini kenyataan yang harus kita terima,” kata Gunawan Lubis.

Dijelaskan Gunawan, pembangunan skybridge itu tergantung dari pedagang buku Lapangan Merdeka. Artinya, pembangunan akan dilanjutkan kalau pedagang buku sudah pindah semua. Selama, pedagang masih bertahan, sehingga pihaknya sulit memulai pembangunan. “Kita akan memulai pembangunan kalau pedagang buku itu sudah pindah ke Jalan Pegadaian. Tidak mungkin kita melakukan pembangunan disaat orang lain juga berada di lokasi itu. Kita tunggu dulu persoalan itu selesai,” paparnya.

Namun, lanjutnya, pihaknya memang sudah mengerjakan skybridge, tapi sebelah stasiun kereta api. Namun, untuk sebelah Lapangan Merdeka, hingga kini belum bisa dikerjakan karena masih ada berdiri beberapa kios pedagang buku. Pihaknya sebelumnya yakin kalau skybridge itu selesai sebelum 25 Juli. Karena itu, pihaknya mendahulukan pembangunan di sebelah stasiun Kereta Api.

Sedangkan Pemerintah Kota Medan saat ini sedang menunggu surat keputusan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) terkait soal penegasan status lahan di Jalan Pengadian. Pemko Medan akan kembali mempersiapkan langkah bila surat dari PT KAI itu sudah keluar. “Kita sedang menunggu surat dari PT KAI. Kita akan mengambil keputusan bila surat itu sudah diterima. Sekarang, kita belum bisa melakukan tindakan apapun,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin MSi kepada Sumut Pos, Senin (1/7).

Dijelaskan Eldin, surat yang akan dikeluarkan PT KAI itu adalah soal penegasan status lahan di Jalan Pengadian. Surat itu juga akan menjawab berapa lama lahan tersebut bisa dipakai untuk ditempati pedagang buku. “Surat itu akan menegaskan status dan jangka waktu pemakaian lahan di Jalan Pegadaian itu. Itu sesuai dengan tuntutan para pedagang buku, jadi kita penuhi. Kita akan membuat sikap kalau surat itu sudah ditangan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerhati Lalu Lintas Kota Medan Bakti Alamsyah menilai, belum siapnya skybridge dan lapangan parkir di Lapangan Merdeka itu akan membuat arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut menjadi macet. Apalagi, awalnya hanya kereta api menjadi akses satu-satunya menuju Kualanamu. “Jalan tol belum selesai, jadi kereta api akan menjadi akses resmi satu-astunya ke bandara itu. Keadaan ini membuat masyarakat akan tumpah di stasiun kereta api Lapangan Merdeka dan timbulkan kemacetan mengerikan,” jelasnya.

Disebutkan, seharusnya Pemko Medan sudah memiliki konsep terhadap pembangunan skybridge dan lapangan parkir itu ketika pembangunan Kualanamu dimulai. Karena itu, Bakti juga heran kalau pembangunan sky bridge itu menjadi terkendala. “Seharusnya Pemko Medan sudah memiliki konsep, tapi mengapa pembangunan skybridge itu menjadi molor. Pemko Medan sepertinya kurang serius dari awal,” paparnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Herry Zulkarnain mengatakan, semua pihak harus melihat kepentingan Medan ke depan. Artinya, semua pihak harus mengutamakan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Pemko Medan harus terlebih dahulu memperhatikan para pedagang buku itu. “Pedagang buku tuntut legalitas, ya Pemko Medan harus memenuhinya. Ini dilakukan demi kepentingan nasional ke depan,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Medan ini menambahkan, bentuk kesepakatan antara Pemko Medan dengan PT KAI itu juga haruus dalam jangka waktu panjang. Artinya, jangan nanti ada lagi istilah penggusuran dari Jalan Pegadaian. Selain itu, dia juga meminta agar setelah legalitas ini keluar, pedagang buku jangan meminta hal yang lainnya. “Kalau memang legalitas ini menjadi tuntutan, cukup itu saja. Ini demi kepentingan bersama. Melakukan perlawanan juga tidak ada artinya lagi,” tandasnya. (dek)

Exit mobile version