Site icon SumutPos

Ricuh, APSI Geruduk Ruang Kerja Wali Kota

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
UNJUK RASA_Sejumlah pengawas sekolah yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) berunjuk rasa di halaman Kantor Walikota Jalan Kapten maulana lubis Medan, Kamis (2/11). Mereka mendesak Pemkot Medan merevisi kebijakan penghapusan insentif kepada para pengawas sekolah yang telah berlaku sejak Juli 2017.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Aksi yang dilakukan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (2/11) diwarnai tindakan tidak terpuji. Pasalnya, para pengawas sekolah ini berani sampai menyisir Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin hingga ke ruang kerjanya di lantai II.

Aksi ini berlatar belakang Perwal 44/2017 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang baru-baru ini diterbitkan Wali Kota Medan. Akibat terbitnya perwal itu, kini para pengawas sekolah di Kota Medan tidak dapat menikmati TPP lagi. TPP itu sudah digabung pada dana sertifikasi yang mereka terima per tiga bulan sekali.

Sebelum memaksa masuk, para pengawas ini tidak percaya dengan penjelasan yang disampaikan Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan bahwa wali kota sedang tidak berada di kantor pada hari itu. Penjelasan Sofyan pun tak mereka terima begitu saja dengan tetap memaksa masuk.

“Kami ingin masuk ke dalam dan memastikan langsung apakah Wali Kota memang benar tidak ada di tempat atau tidak,” kata salah seorang pengawas.

“Kami minta buka pintu ini. Biarkan perwakilan kami masuk ke dalam didampingi pihak kepolisian dan Satpol PP. Kami tidak merusak dan merusuh. Hanya mau memastikan saja,” imbuhnya.

Upaya ini sempat tidak ditanggapi. Sebab, hasil pembicaraan sebelumnya sudah disepakati, bahwa apa yang menjadi tuntutan mereka akan disampaikan ke wali kota.

Setelah perdebatan hebat dan upaya diplomasi, mereka pun berhasil menyisir ruangan wali kota di lantai II. Tiga orang perwakilan pengawas sekolah didampingi pihak kepolisian dan juga Satpol PP Kota Medan masuk ke dalam Kantor Wali Kota Medan.

Pantauan Sumut Pos, para pengawas bahkan sampai masuk ke ruang kerja wali kota. Hanya saja begitu sampai di ruang ajudan, setelah mereka memastikan wali kota tak berada di tempat, langsung kembali turun ke bawah dan bergabung dengan rekan-rekannya.

Selain memaksa masuk, aksi kali ini berakhir ricuh. Itu dipicu karena tidak ada tanggapan konkrit dari Pemko Medan terkait tuntutan yang disampaikan pengawas sekolah mulai tingkat TK, SD dan SMP di Kota Medan.

Apalagi ratusan pengawas itu sudah datang ke kantor Wali Kota Medan sejak pukul 09.00 WIB. Namun, sampai sore jawaban yang mereka tunggu tak kunjung didapatkan. “Kami mau bertemu dengan pak wali (Wali Kota Medan Dzulmi Eldin). Kami ingin menyampaikan tuntutan soal revisi Perwal No44/2017,” ungkap Ketua Umum APSI Kota Medan, Lambok Pamancar Saragih.

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
UNJUK RASA_Sejumlah pengawas sekolah yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) berunjuk rasa di halaman Kantor Walikota Jalan Kapten maulana lubis Medan, Kamis (2/11). Mereka mendesak Pemkot Medan merevisi kebijakan penghapusan insentif kepada para pengawas sekolah yang telah berlaku sejak Juli 2017.

Ia membeberkan, sudah hampir tiga bulan lebih mereka memperjuangkan agar revisi perwal ini disahuti wali kota. Bahkan segala upaya sudah dilakukan, termasuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Medan. “Tolonglah hargai kami, kami ke mari bukan mau buat rusuh. Kami ingin ketemu dengan pak wali, dengar jawaban dia langsung. Lima menit saja pun jadi,” kata Saragih.

Merasa permintaan mereka tak kunjung ditanggapi, mereka akhirnya bereaksi menerobos masuk. Tapi dengan sigap personel Satpol PP dan polisi menghalau aksi tersebut.

“Sesuai aturan, tidak dibenarkan aksi di dalam kantor. Kalau mau di luar pagar. Ini kantor kita bersama. Harus kita jaga,” ungkap Kasatpol PP M Sofyan.

Permintaan Sofyan pun tak digubris. Para pengawas tetap memaksa diri dan bertahan sampai bertemu dengan wali kota. Selang tak lama kemudian, Sofyan memerintahkan anggotanya mencabut spanduk dan plank tuntutan pengunjuk rasa yang dipasang di halaman kantor wali kota.

Hal ini menimbulkan emosi para pengawas, berbagai hujatan pun disampaikan. “Kami bukan pedagang lontong. Kami bukan pedagang cabe. Kami bukan PKL. Kami juga ASN. Sama-sama digaji rakyat. Ini sudah arogan,” teriak salah seorang pengawas.

“Apabila ada yang rusak, maka kami tuntut. Ini sama saja dengan pengerusakan,” sambung pengawas lainnya. (prn/ala)

 

Exit mobile version