MEDAN, SUMUTPOS.CO – Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Mustafrizal menjelaskan, Sumut mengalami defisit listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik bergilir oleh PT PLN. Defisit listrik disebabkan pemeliharaan terhadap dua unit pembangkit listrik. Dua pembangkit listrik itu ada di PLTU Pangkalansusu Unit II dan PLTU Naganraya.
“Memang ada peliharaan di Pangkalan Susu Unit II itu butuh waktu dua bulan hingga Desember. Selain itu ada pemeliharaan di PLTU unit Nagan Raya,” kata Mustafrizal saat dihubungi via seluler, kemarin.
Masing-masing pembangkit itu mengalami defisit 200 MW dan 90 MW. Pemadaman bergilir dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB.“Saat siang hari kita kan melakukan pemeliharaan. Itu butuh pemadaman. Makanya ada pemadaman jam 09.00 WIB sampai 16.00 WIB,” katanya.
Mustafrizal mengatakan, pemeliharaan pada unit pembangkit listrik rutin dilakukan PLN. Ia berharap, tahun 2017 Sumut tidak mengalami defisit listrik.“Kalau mesin kita beroperasi dengan baik, tidak akan defisit. Mudah-mudahan, awal 2017 kita sudah tidak defisit listrik,” pungkasnya.
Mustafrizal menerangkan, ada runutan pihak mana saja yang mendapat jatah pemadaman listrik pascadefisit listrik yang terjadi. Dia mengklaim lebih utama untuk tidak memadamkan listrik bagi pelanggan rumah tangga.“Jadi ketika terjadi beban puncak PLN akan memadamkan aliran listrik ke industri-industri yang ada di Sumut. Nah setelah pemadaman listrik dilakukan kepada pelaku indsutri, kita lihat lagi apakah masih terjadi defisit listrik. Bila masih padam, kita lakukan pemadaman ke pelanggan besar yang tersebar di masyarakat, misalnya hotel-hotel,” terang Mustafrizal.
Dia mengatakan, bila sudah terjadi pemadaman siang hari PLN tidak akan melakukan pemadaman listrik di malam hari. “Demikian sebaliknya. Jadi ketika pemadaman listrik di kawasan Industri di padamkan dan masih defisit, kita langsung datang ke pelanggan tersebar yang berdaya besar itu. Jadi petugas kita datang langsung ke sana, karena jaringan listrik pelanggan tersebar itu berjaringan dengan pelanggan rumah yang disubsidi,” sebutnya.
Nah ketika defisit masih terjadi setelah kawasan industri dipadamkan aliran listriknya juga pelanggan besar tersebar juga diputus aliran listriknya, barulah pemadaman listrik menyasar kepada pelanggan rumahtangga.
Begitupun perlu dicatat, lanjut Mustafrizal, PLN lebih komit untuk memberikan penerangan kepada masyarakat rumahtangga ketimbang pelaku industri.“Kenapa saya bilang begitu, mengingat pihak yang pertama sekali dilakukan pemadaman listrik ketika terjadi beban puncak adalah pihak industri dan pelanggan listrik dengan daya besar. Kalau bicara soal keuntungan, tentunya ini tidak untung. Tapi inilah komitmen PLN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli meminta kepada PT PLN untuk tidak melakukan pemadaman bergilir menjelang Natal dan Tahun baru. Ini dilakukan agar masyarakat Kristiani dapat fokus dalam menjalankan ibadah.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli mengungkapkan bahwa beberapa hari terakhir sering terjadi pemadaman listrik.”Harusnya pihak PLN sudah memahami kebutuhan umat Kristiani pada saat merayakan Natal. Apalagi, perayaan Natal umumnya dilaksanakan di malam hari, sehingga sangat membutuhkan penerangan,” katanya Jumat (2/12/2016)
Menurutnya, perayaan tahun baru harus dijadikan sebagai momentum untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.”PLN wilayah Sumut harus menyampaikan laporan terkini dari pembangkit yang ada di Sumut, laporannya harus berdasarkan kemampuan mesin pembangkit dalam menghasilkan daya listrik yang sebenar-benarnya. Sebab belakangan ini listrik sering padam harus menjadi perhatian serius dari pihak PLN,” ujarnya.
Anggota Komisi D Fraksi PDI-P, Baskami Ginting menambahkan, kondisi pasokan yang tidak lagi mengalami defisit atau sudah surplus perlu dipertanyakan, karena dalam kondisi surplus terjadi pemadaman berhari-hari.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup Gus Irawan Pasaribu dalam kunjungan reses ke daerah-daerah pemilihan baru-baru ini menyatakan keluhan tentang pemadaman listrik masih tinggi. Gus Irawan Pasaribu, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI, mengungkapkan temuan itu kepada wartawan. Dia menyatakan hampir semua daerah yang dikunjunginya ada pengaduan soal listrik.
“Masyarakat kan sudah dari awal tahu bahwa saya di Komisi VII membidangi energi. Menyuarakan keluhan masyarakat kepada perusahaan milik negara yang mengurusi listrik, minyak dan gas. Jadi ketika saya datang lagi ke daerah otomatis keluhan mengemuka lagi,” tuturnya.
Walaupun PLN sudah mengupayakan banyak perubahan pelayanan, namun di level masyarakat tetap tidak terima ketika ada pemadaman listrik. “Masyarakat maunya listrik hidup terus. Tidak ada istilah padam walau satu jam atau dua jam. Sebab kan mereka beranggapan sudah membayar lunas kewajibannya,” kata Gus.
Tetapi dari kewajiban yang mereka bayar, ada hak yang tak sepenuhnya mereka terima ketika listrik padam. Gus mengaku masyarakat sekarang lebih kritis jika terjadi pemadaman. Gus menyatakan sebenarnya sebagai perusahaan publik kan harus ada standar pelayanan minimal terhadap pelanggan. “Secara umum pemadaman di Sumut sudah mulai berkurang. Walau kadang-kadang karena ada gangguan lalu padam,” kata Gus lagi.
Dia mengatakan dengan cadangan listrik masih minim pemadaman sebenarnya tak terhindarkan. Apalagi kalau ada salah satu mesin pembangkit besar di Belawan sedang overhaul. Itu biasanya makan waktu lama,. “Kalau cadangan listrik Sumut sudah ada 1.000 watt misalnya tak perlu kita khawatir ada pemadaman bergulir,” bilang Gus.
Pada prinsipnya, kata ketua DPD Gerindra Sumut itu, mereka mendorong percepatan pembangunan pembangkit. Bahkan dia juga mendesak PLN segera menyelesaikan proyek ketenagalistrikan yang berhenti di tengah jalan alias mangkrak. Saat ini sebanyak 34 proyek listrik terhenti akibat berbagai macam hal.
Gus meminta PLN mencari solusi atas mangkraknya proyek ketenagalistrikan itu. Jika memang bisa dilanjutkan, PLN harus melakukan intervensi dan tindakan sehingga manfaat pembangunan proyek bisa dirasakan cepat oleh masyarakat.”Kita minta di Komisi VII DPR agar ada solusi segera dari apa yang disebut mangkrak itu,” ujar Gus.
Berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, sedianya PLN akan melanjutkan beberapa proyek dari 34 pembangunan pembangkit listrik yang masih mangkrak. Dari total proyek yang mangkrak, rencananya PLN akan melanjutkan 21 proyek. (mag-1/dik/ila)