UNBK SMP_Peserta UNBK mengerjakan soal ujian di SMPN 1 Jalan Bunga Asoka Medan, Selasa (1/4) Siswa/i sekoa Medan tingkat SMP hari ini (1/4) serentak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK)
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kota Medan seharusnya menjadi tolak ukur dalam hal penyelenggaran Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP. Nyatanya, belum bisa menjadi acuan maupun contoh karena penyelenggara UNBK khusus SMP Negeri (SMPN) masih minim dan hanya tiga sekolah mampu melaksanakannya, yakni SMPN 1, SMPN 9, dan SMPN 40.
Mirisnya, jika dibuat urutan persentase se-kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) untuk penyelenggara UNBK SMP, Medan berada pada peringkat paling bawah atau peringkat 15 (lihat grafis, Red).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan Hasan Basri mengakui, jumlah SMP yang melaksanakan UNBK memang masih sedikit, hanya 52 sekolah. Untuk total yang mengikuti UN, baik itu UNBK maupun UNKP, ada 448 satuan pendidikan.
Meski demikian, Hasan mengaku sudah merancang langkah-langkah agar lebih banyak lagi SMP di Kota Medan sebagai penyelenggara UNBK. Di antaranya dengan mendekati universitas-universitas serta stakeholder swasta untuk ikut membantu.”Sedang diusahakan pengadaan komputer dan jaringannya. Di antaranya sekolah bisa membeli komputer dengan sistem cicilan,” ujar Hasan baru-baru ini.
Kepala SMP Negeri 3 Medan, Nurhalimah Sibuea mengaku, tahun ini semua sekolah sub rayon di bawahnya belum ada yang melaksanakan UNBK. Sehingga, sekolahnya masih tetap harus mengambil banyak naskah UNKP. Dia berharap tahun depan sekolahnya sebagai sub rayon sudah bisa sebagai penyelenggara UNBK.
“Sarana pendukung akan dioptimalkan, terutama perangkat komputer dan jaringan internet. Kita rancang kerja sama dengan universitas untuk membantu pelaksanaan,” ujar Nurhalimah kepada wartawan.
Hal senada dikatakan Kepala SMP Negeri 7 Medan, Mahmud. Ia menuturkan, sekolah yang dipimpinnya belum bisa menjalankan UNBK. Hal ini lantaran keterbatasan perangkat komputer yang dimiliki.”Jumlah komputer yang dimiliki belum mencukupi. Akan tetapi, kita sedang menyusun rencana dan mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi menyelenggarakan UNBK,” ujarnya.
Sekretaris Disdik Kota Medan Ramlan Tarigan menyampaikan, saat ini ada 52 SMP di Medan yang sudah menerapkan UNBK. Sedangkan sisanya masih UNKP (Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil). Namun Disdik tetap berupaya dan pada 2018 mendatang dipastikan akan meningkat menjadi 70 persen.
Untuk itu, Ramlan tetap berharap kepada DPRD Medan agar ikut mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Medan. Sama halnya pengalokasian anggaran di APBD supaya diperjuangkan. “Kita harapkan juga dukungan DPRD Medan. Sehingga pelaksanaan UNBK dalat menyeluruh disemua tingkat SMP,” ucapnya.
Sebelumnya, di sela tinjauannya ke SMPN I Medan kemarin, Wali Kota Dzulmi Eldin mengatakan Disdik Kota Medan sudah berencana pada tahun selanjutnya seluruh SMP negeri dapat melaksanakan UNBK secara mandiri. “Insya Allah secara bertahap dalam dua tiga tahun mendatang seluruh SMP Negeri di Kota Medan sudah dapat melaksanakan UNBK,” katanya.
Terpisah, Praktisi Pendidikan dari Universitas Negeri Medan, M Rizal Hasibuan menuturkan, faktor utama kenapa SMP Negeri di Medan banyak tak menyelenggarakan UNBK karena tidak ada fasilitas komputer yang memadai. Padahal, seharusnya tingkat SMP itu sudah bisa menggunakan teknologi dan jangan sampai ketinggalan.
“Bisa dilihat pada SD tertentu yang akreditasinya A dan B. Untuk ujiannya sudah berbasis komputer. Artinya, ini menunjukkan karena persoalan fasilitas,” tuturnya.
Menurut Rizal, SMP Negeri yang ada di Medan harus mempertimbangkan komputer sebagai sarana pembelajaran. Sebab, tidak bisa dipungkiri lagi kemajuan teknologi tetap diikuti sebelum jauh tertinggal.
“Saat ini zamannya teknologi. Kalau menerapkan UNBK, tingkat transparansinya sangat tinggi. Artinya, nilai kejujuran yang diutamakan. Untuk itu, kedepannya jika ingin maju dunia pendidikan maka pelaksanaan UN harus diterapkan sistem komputerisasi. Malu kita sekolah negeri yang harapannya menjadi terdepan dari sekolah swasta justru ketinggalan,” kata dia.
Ia berharap, ke depan kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dapat memperhatikan masalah tersebut. Karena, saat ini zamannya teknologi. “Kalau menerapkan UN berbasis komputer, tingkat transparansinya sangat tinggi. Artinya, nilai kejujuran yang diutamakan. Untuk itu, kedepannya jika ingin maju pelaksanaan UN harus diterapkan sistem komputerisasi,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Muhammad Nasir meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan bergerak cepat mendukung fasilitas semua sekolah di Medan, agar bisa menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada 2019 mendatang.
“Untuk itu, guna mewujudkan sekolah yang berbasis komputerisasi ke depan, kita meminta Pemerintah Kota Medan mendukung program ini dengan memenuhi sarana dan prasarana di semua sekolah,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/5).
Dalam persoalan ini, Nasir juga meminta Pemko Medan terus melakukan sosialisasi sehingga setiap sekolah di Medan ke depan bisa melaksanakan UNBK.”Sebagai Ibukota Provinsi Sumut, Medan seharusnya menjadi contoh dan barometer untuk bisa melaksanakan terobosan UNBK disetiap sekolah yang ada,” katanya.
Apalagi, diakui Nasir yang ikut serta meninjau pelaksanaan UN hari pertama bersama Wali Kota Medan kemarin, UNBK sangat penting dan banyak manfaatnya serta bisa menyelesaikan banyak masalah yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan UN. Juga berguna meningkatkan kualitas pendidikan dan penguasaan informasi teknologi (IT) peserta didik.
“Sistem UNBK ini sudah tentu bisa menghambat permasalahan kebocoran soal, pemerintah juga tidak perlu menggeluarkan anggaran pengawalan, cetak soal dan lainnya sehingga ada proses yang bisa dipangkas sehingga anggaran juga bisa dihemat,” kata politisi senior PKS ini.
Ditambahkan Nasir selaku politisi PKS ini, penerapan UNBK dinilai sangat penting . Selain itu dipastikan dapat meminimalisir tingkat kebocoran soal. “DPRD siap untuk membantu pengalokasian anggaran untuk biaya pembelian komputerisasi,” ujar Nasir. (ris/prn/ila)