Memiliki Satu Juta Pemilih, Perlu Ikut Tentukan Figur Gubsu
MEDAN- Sekitar satu juta orang karyawan dan pensiunan perkebunan berikut keluarga perlu ikut menyeleksi sekaligus memilih figur calon Gubsu, yang memiliki komitmen serta konsisten terhadap kelangsungan hidup perusahaan, juga mampu melindungi dan menciptakan rasa aman yang berkeadilan terhadap para pekerja perkebunan.
Wakil Ketua Komunitas Peduli Perkebunan Negara (KP2N) Bidang Hukum/HAM Muliadi mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan, kemarin. Dia didampingi Wakil Ketua Bidang Perkebunan/Pertanian Ramli Hasibuan, Bendahara Sulaiman Lubis dan Kadiv Ekonomi/Keuangan Kamsir Aritonang.
Menurut Muliadi, selama ini suara warga perkebunan cukup signifikan, namun para tokoh perkebunan seperti tidak melakukan konsolidasi pada saat berlangsungnya Pikada Bupati maupun Gubsu. “Sehingga dalam perjalanannya, banyak peristiwa perselisihan yang terjadi antara pihak perkebunan dengan pihak luar, namun selalu saja perkebunan dianggap bersalah,” jelasnya.
Sedangkan pihak luar seperti penggarap maupun sindikat pencurian produksi cukup cerdik, dengan sedini mungkin menjalin komunikasi keluar. Sehingga bila terjadi persengketaan dengan perkebunan, mereka langsung dibela habis-habisan dan opini pun dikembangkan seolah-olah pihak perkebunan bersalah.
“Kondisi tersebut membuat perilaku para mafia, penggarap tanah maupun sindikat pencurian hasil produksi kian menjadi-jadi, hingga mereka terus merongrong dan mengganggu aset perusahaan. Gangguan tersebut akan tetap berlangsung bertahun-tahun jika tidak disiasati,” kata Muliadi.
Oleh karena itu, lanjutnya, para stakeholder di perkebunan negara maupun swasta yang ada di Sumatera Utara kiranya dapat melakukan antisipasi terhadap gangguan itu. Momentum yang paling ideal, menurutnya, adalah saat ini dengan konsolidasi menyatukan persepsi menjaga keutuhan serta menjaga kelangsungan jalannya perusahaan.
Ia mengaku, tidak berlebihan jika masyarakat perkebunan disebut akan mampu mengantar Cagubsu menjadi Gubsu, karena memiliki suara pemilih yang cukup signifikan. “Ada sekitar satu juta pemilih yang terdiri dari karyawan dan keluarga berikut para pensiunan PTPN maupun mitra kerja lain. Lumbung-lumbung suara tersebut berada di unit seperti PTPN II, PTPN III, PTPN IV, Lonsum, Tolantiga, Sifef dan perkebunan swasta lain,” jelas Muliadi.
Modal pemilih tersebut dapat dijadikan membangun komunikasi politik, sehingga pada gilirannya Gubsu yang didukung dapat mempertahankan hak-hak perusahaan perkebunan. Untuk itu, pimpinan SPBUN bersama Serikat Pekerja yang ada di perkebunan swasta mampu melakukan konsolidasi serta menyeleksi Cagubsu yang mempunyai komitmen serta konsisten terhadap aspirasi perkebunan, ujar Muliadi yang juga pengacara.
Wakil Ketua KP2N Bidang Perkebunan/Pertanian Ramli Hasibuan menambahkan, Aliansi Masyarkat Perkebunan (AMPER) perlu diaktifkan kembali oleh stakeholder perkebunan sebagaimana yang telah dilaksanakan di awal tahun 2000. Ketika itu, pihak perkebunan banyak dirongrong para penggarap tanah maupun sindikat pencurian hasil produksi. Tekanan yang dialami itu membuat masyarakat perkebunan melakukan perlawanan dengan membentuk AMPER yang dimotori SPBUN PTPN III. Selain bahu membahu menjaga aset perusahaan, AMPER juga melakukan aksi unjuk rasa di kantor-kantor pemerintah, untuk mengimbangi unjuk rasa yang dilakukan penggarap. Bahkan unjuk rasa SPBUN sampai ke gedung DPR RI di Senayan Jakarta, sehingga gangguan dapat diminimalisisir.
Namun akhir-akhir ini, lanjut Ramli, gejolak gangguan terhadap perkebunan mulai marak, sehingga stakeholder perkebunan perlu ikut mencari solusi untuk mengantisipasi munculnya gangguan yang berkepanjangan.
Sementara ini alternatif yang perlu dibangun membuka komunikasi kepada pemerintah melalui momentum Pilgubsu, sehingga ke depan ada partner yang punya komitmen terhadap aspirasi warga pensiunan. (mea/rel)