MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas program Desa Inovatif Digital era Revolusi Industri ke – 4, menjadikan Belawan menjadi pilot project, perlu dikaji ulang.
Aktivis nelayan, Alfian MY mengatakan, program untuk menggali potensi perikanan dan pertanian di wilayah pesisir dinilai baik. Hanya saja, program itu harus jelas sasaran wilayah dan tujuannya secara hokum agar tidak menimbulkan kerugian sepihak di kalangan nelayan.
Sebab, kata pria yang menjabat Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU) ini, di wilayah Belawan, lahan yang akan dimanfaatkan dianggap tidak efesien, mengingat pemanfaatan lahan sudah dipadati pemukiman masyarakat. Selain itu, lahan pesisir susah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tambak perorangan.
“Ini harus dikaji ulang, kita bukan tidak mendukung program itu. Tapi, kalau program itu harus menggusur masyarakat dan mensengsarakan nelayan lebih baik program itu jangan dilaksanakan,” tegas Alfian.
Secara teknologi, pemanfaatan lahan pesisir untuk dijadikan lahan pertanian padi dan budidaya udang, sangat baik untuk kemajuan pengembangan industri bagi nelayan. Hanya saja, melihat kewilayahan tidak sesuai program itu dilaksanakan di Belawan.
“Intinya, jangan hanya kepentingan dari program itu, masyarakat pesisir jadi korban. Lihatlah, kondisi banjir pasang semakin hari volumenya naik, kalau program itu diterapkan, otomatis resapan air banyak yang tertutup, maka banjir pasang pasti semakin meningkat,” kata Alfian.
Hal senada juga dikatakan tokoh nelayan, Isa Al Basir. Pemanfaatan lahan pesisir untuk perikanan bersinergi dengan pertanian merupakan langkah untuk membangkitkan ekosistem laut. Namun, tidak sesuai dengan wilayah yang akan diterapkan di Belawan.
Sebab, wilayah Belawan, kata Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan ini, banyak lahan dijadikan sebagai areal tambak dan areal penangkapan ikan. Maka, pemanfaatan lahan itu disangsikan akan menimbulkan gejolak di nelayan.
“Ini harus disosialisasikan, janga hanya dilaksanakan, tapi arah dan tujuannya tidak jelas. Kita tidak mau ini jadi masalah di kalangan nelayan, jadi, lahan yang mau dimanfaatkan pun harus jelas,” pungkas Isa Al Basir. (fac/ila)