MEDAN-Walikota Medan Drs H Ruhudman Harahap MM mengharapkan agar Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang bakal disalurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), lebih besar dari daerah lain karena dilihat dari pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor Pemko Medan.
“Kalau dilihat dari hasil pejak kendaraan bermotor dan PAD, tentunya BDB yang akan diterima Pemko Medan lebih besar dari daerah lainnya,” ujar Rahudman Harahap kepada Sumut Pos, ketika menghadiri acara syukuran di Kantor Dispenda Medan, Senin (4/2).
Menurut Rahudman, pembagian dana BDB itu merupakan wewenang Pemprovsu. Namun, pihaknya berharap agar pembagiannya dilakukan secara adil berdasarkan jumlah PAD yang disetorkan oleh satu daerah. “Kita berharap agar BDB itu dibagikan secara adil. Jangan nantinya daerah yang mendapat PAD lebih besar, mendapat BDB lebih kecil,” harapnya.
Wali Kota menegaskan, dana BDB ini hampir sama dengan Dana Alokasi Umum. Artinya, dana tersebut harus dibagikan kepada 33 kabupaten/kota. Karena itu, Pemko Medan akan terlebih dahulu melihat jumlah alokasi dana BDB yang disalurkan Pemprovsu. “Kita akan melihat dulu alokasi dana BDB itu ke daerah lain, bila daerah lain yang PAD-nya lebih kecil dari Medan mendapat dalam jumlah besar, maka kita akan bertanya ke Pemprovsu,” jelasnya.
Dikatakan Rahudman, Pemko Medan belum mengetahui jumlah dana BDB yang diterima dari Pemprovsu. Namun, dia berharap agar dana tersebut segara direalisasikan. “Kita berharap agar dana BDB tersebut bisa secepatnya disalurkan Pemprovsu. Apalagi, Pemprovsu sudah berjanji akan menyelesaikan pada bulan ini,” harap Rahudman.
Pemko Medan sendiri dikatakan sudah menyurati Pemprovsu, terkait penyaluran dana BDB itu. Bahkan, para anggota DPRD Medan pun sudah bertanya kepada Pemprovsu, namun hingga kini dana itu belum terealisasi. “Hingga kemarin, kita belum mengetahui kapan dana BDB itu disalurkan. Kita berharap agar permasalahan ini cepat diselesaikan,” pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy juga berharap agar anggaran yang dialoksikan melalui BDB kepada Pemko Medan lebih besar. Namun, Pemko Medan juga harus melihat pembangunan di daerah lain. “Sebagai warga Medan, saya pribadi setuju penetapan BDB itu berdasarkan PAD, tapi kita juga harus lihat pembangunan di daerah lain,” katanya.
Ikrimah menjelaskan, dana BDB tersebut memang untuk kesejahteraan daerah-daerah tertinggal, jadi wajar bila untuk Pemko Medan lebih kecil. “Saya rasa, kalau ditentukan berdasarkan PAD, maka daerah lain yang PAD-nya kecil, pasti akan sulit berkembang, karena BDB mereka juga kecil,” tambahnya.
Ikrimah mengungkapkan, pada tahun ini, Pemko Medan mengajukan BDB kepada Pemprovsu sebesar Rp95 miliar. Bila dana sebesar itu disetujui, maka itu dinilai sudah cukup adil. (mag-7)