Sejumlah orangtua atau calon murid melihat hasil pengumuman ujian PPDB di SMA Negri 3 Medan, Jumat (15/7). Para calon murid atau orang tua sangat antusias melihat hasil ujian sampai rela berdesak-desakan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fenomena siswa sisipan acapkali terjadi paskapenerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri favorit di Kota Medan. Salah satu sekolah yang kini jadi sorotan kalangan DPRD Medan adalah SMA Negeri 4.
Parahnya, praktek itu dilakukan setelah dua hari inspeksi mendadak (sidak) Komisi B ke sekolah yang berlokasi di Jalan Gelas tersebut.
Hal ini diungkap anggota Komisi B Bahrumsyah, di mana berdasar informasi yang ia peroleh, Kamis, (4/8) di sekolah itu, puluhan siswa sisipan disuruh berkumpul di ruang guru untuk pendataan dan kemudian disuruh masuk ruangan sesuai arahan oknum guru.
Dirinya mengaku sangat menyayangkan adanya siswa sisipan itu. Bahkan penerimaannya dilakukan ketika proses belajar sudah berlangsung tiga pekan. Apalagi sebelumnya pihak SMAN 4 dituding menerima ratusan siswa sisipan dan menjadi sorotan publik.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, sistem PPDB tahun ini sangat buruk. Fakta itu membuktikan dunia pendidikan di Medan benar-benar amburadul. “Yang terjadi hari ini membuktikan sistem pendidikan tidak normal lagi. Terjadi pembohongan publik dengan manipulasi data daya tampung siswa disetiap sekolah,” terangnya.
Melihat kondisi ini, lanjut Bahrum, banyak siswa yang apatis untuk belajar. Siswa yang pintar, terdidik dan rajin ternyata kalah dan tidak boleh masuk ke sekolah yang diminatinya. Ketua DPD PAN Kota Medan itu juga minta kepada Wali Kota Medan agar mengevaluasi total kepala sekolah (kasek) dan jajarannya, yang terbuti memiliki karakter kapital.
Begitu juga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) supaya dihapuskan karena mengaku sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan, tapi terbukti corong menarik upeti untuk kepentingan kelompok.“MKKS sering berperan menarik upeti demi kepentingan kelompok seperti dana BOS maupun lainnya. Jangan harap mutu pendidikan di Kota Medan akan lebih jika tidak dilakukan evaluasi total. Maka dengan evaluasilah visi dan misi wali kota soal peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud,” pungkasnya.
Kolega Bahrum di Komisi B dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irsal Fikri, mengatakan kondisi amburadulnya PPDB 2016 tak terlepas dari buruknya manajerial Kadisdik Marasutan Siregar. Menurut Irsal, apa yang telah disepakati kadisdik soal petunjuk teknis (juknis) PPDB sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada.
“Saya akan kutip kembali pernyataan beliau (Marasutan) saat pertemuan bahas juknis PPBD Juni lalu, yang dihadiri seluruh kasek SMA/SMK, SMP dan SD negeri di Kota Medan, bahwa ia minta tolong kepada kami (Komisi B) tidak ada lagi sebutan kelas siluman. Karena apa? Memakai juknis yang disepakati. Namun apa yg terjadi? Tidak sesuai dengan fakta hari ini. Hal itu mengisyaratkan ucapan Marasutan tidak sesuai kenyataan,” katanya kepada Sumut Pos di gedung DPRD Medan, Kamis (4/8).
Ia mengatakan, apa yang dilakukan koleganya di Komisi B melalui sidak tiga hari yang lalu, guna membuktikan bahwa transparansi dari juknis yang ditetapkan itu tidak sesuai fakta. “Masak ketika melihat ada kecurangan PPDB kami diam saja, atau kami tidur saja?” tanya Sekretaris Fraksi PPP DPRD Medan itu.
Punya Gerbong
Kesempatan itu Irsal secara terang-terangan mengatakan semua anggota DPRD Medan punya kepentingan mengakomodir permintaan masyarakat, termasuk kolega di partai politik maupun kerabat dekat.
“Saya katakan dari awal 50 orang (anggota dewan) pasti punya gerbong. Semua kawan-kawan mau duduk lagi di periode kedua. Dalam arti kata semua ingin amankan gerbongnya. Kita gak usah membohongi diri sendirilah, siapa sih 50 anggota dewan tidak bawa gerbong? Kita tidak menutup mata dalam hal ini,” ungkapnya.
Menurutnya kalau kepentingan dewan diakomodir semua oleh Kadisdik Marasutan Siregar, maka dewan tidak akan ribut soal PPDB ini. Parahnya, lanjut dia, sudahlah tidak akomodir kepentingan dewan, justru juknis yang ditetapkan tidak transparan diumumkan semua sekolah.
“Mana daftar yang 70 persen lulus jalur NEM? 20 persen testing (ujian) dan 10 persen siswa miskin? Kenapa itu tidak diumumkan dengan gamplang oleh pihak sekolah. Itu artinya ketentuan sesuai juknis tidak dilaksanakan dan tidak transparan diumumkan,” pungkasnya seraya menambahkan, atas sejumlah temuan maupun tidak transparannya juknis itu, pihaknya ngotot memanggil Kadisdik Marasutan Siregar.
Unjuk Rasa
Terkait amburadulnya PPDB 2016, puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (4/8). Dalam aksi yang dimotori Muhammad Taufik Tanjung itu, massa meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa Kadisdik Kota Medan, sebagai orang paling bertanggungjawab terhadap kecurangan PPDB di Kota Medan.
Guna meminimalisir kecurangan PPBD, mereka meminta kepada Wali Kota Medan menetapkan PPDB jujur mandiri agar dana yang dihimpun dari masyarakat masuk ke kas daerah Kota Medan. Karena selama ini justru uang yang dikutip sekolah dengan memark-up jumlah siswa melebihi ketentuan juknis PPDB, dan kelas siluman masuk ke kantong oknum-oknum.
“Variabel utama kesuksesan suatu negara adalah pendidikan, menyelamatkan pendidikan berarti menyelamatkan negara. Kita prihatin melihat tata keloka pendidikan hari ini, pengelolaan pendidikan korup, jauh dari etika dan moral pendidikan,” ujar Taufik
Aksi massa ditampung dua anggota Komisi B, Rajudin Sagala dan Wong Chun Sen. Dalam kesempatan itu anggota Komisi B minta agar mahasiswa menyampaikan data-data terkait adanya indikasi kecurangan PPDB, untuk disampaikan kepada Wali Kota
Medan. “Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sangat kita apresiasi, namun alangkah baiknya
jika aksi ini dilengkapi dengan data-data terkait indikasi kecurangan PPDB,” kata Rajuddin Sagala. (prn/ije)