MEDAN- Belasan mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Mahasiswa (PPM-UISU) berencana akan melakukan aksi di gedung DPRD-Sumut, Rabu (4/11). Aksi menuntut pemerintah agar bersikap tegas dalam penyatuan UISU akhirnya batal karena massa ingin menanyakan kejelasan masalah ke petinggi kampus.
Beberapa hari lalu, ratusan mahasiswa juga telah beberapa kali melakukan aksi terkait permasalahan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
Pantauan Sumut Pos di lokasi unjuk rasa, 50 angkutan umum berwarna merah, Rahayu memadati halaman kampus UISU Al-Munawwarah, di Jalan Sisingamangaraja. Direncanakan angkot tersebut akan digunakan massa aksi, namun sekitar pukul 13.00 WIB, angkot tersebut membubarkan diri, aksi batal.
“Ada beberapa hal yang harus kita sikapi dalam proses penyatuan kampus ini, terutama kita sebagai mahasiwa yang berada di kamus UISU dengan landasan tidak berpihak ke mana pun, karena secara legalitas UISU telah menjadi UISU Medan. Yang harus disikapi bersama adalah bagaimana mengawal proses penyatuan kampus agar tidak dimanfaatkan oleh elit-elit kampus yang tidak menginginkan proses penyatuan ini,” ujar Koordinator Lapangan PPM-UISU, Ahmad Habibi.
Sebelum meninggalkan UISU dan akan menuju ke DPRD-Sumut, Ahmad juga mengatakan saat ini yang harus menjadi perhatian adalah data mahasiswa, apakah mahasiswa UISU sudah terdaftar di Dirjen Dikti. “Yang harus diperhatikan, bagaimana dengan data mahasiswa, apakah kita mahasiswa UISU sudah terdaftar di Dirjen Dikti sebagai mahasiswa,” katanya.
Lanjut Ahmad, pihaknya mengimbau kepada mahasiswa untuk mempertanyakan masalah ini kepada petinggi-petinggi kampus. “Yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, kita harus mempertanyakan ini kepada petinggi kampus kita sendiri apakah data kita sudah dikirim dan sudah kooperatifkah mereka dalam penyatuan UISU yah juga dengan meminta pertanggung jawaban pemerintah,” katanya.
Disertai rekan-rekannya, ia mengatakan perjuangan mahasiswa adalah perjuangan kepentingan mahasiswa untuk UISU. “Maka itu kami mengatasnamakan PPM-UISU menyatakan sikap tegas kami ke DPRD-SU untuk percepat proses pendaftaran EPDBED/PD-PT Mahasiswa UISU dan memaksa pihak yayasan, rektorat dan dekanat se UISU harus kooperatif dalam penyelesaian UISU Medan,” katanya sembari mengatakan aksinya berlanjut ke kantor Gubernur Sumut.
Saat melakukan aksi, perwakilan dari DPRD-SU tidak memberikan respon dan aksi berlanjut ke kantor Gubernur. “DPRD tidak ada respon karena katanya semua lagi reses. Kalau di kantor Gubsu, ada perwakilannya yang bilang kami disuruh buat tembusan ke Polda, DPRD dan Muspida lainnya agar bisa difasilitasi bertemu dengan Dikti,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu sopir angkot, Kana mengatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya diminta untuk membawa massa aksi yang berkumpul dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. “Kami disewa sama UISU Sisingamangaraja ini. Tapi sejak dari tadi pagi tidak ada kejelasan. Siang ini kami bubarlah, bayaran sewa dibayar 60 persen. Awalnya Rp170 ribu jadi Rp 110 ribu,” ujar supir angkot 121 ini.
Lanjutnya, pihaknya dikabarkan akan dipanggil kembali 3 hari mendatang. “Saya juga tidak tahu siapa orang-orangnya yang nyewa kita. Kami cuma diajak saja yang penting dibayar. Tapi infonya tiga hari mendatang akan disewa lagi karena aksi hari ini gagal. Katanya gagal karena sudah ada diskusi, karena kalau kita gerak macetnya lagi. Rute yang dikasih tahu ke kami katanya ke UISU Kedokteran, setelah itu gak tahu lagi mau kemana,” ujarnya. (put)