MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi II DPRD Medan, Hj Netty Juniati Siregar meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan untuk rutin melakukan penertiban dan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis (gepeng) pada titik-titik persimpangan lampu merah di Kota Medan. Pasalnya, keberadaan gepeng dinilai mengganggu pengguna jalan dan memperburuk citra Kota Medan sebagai kota berkah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Hj Netty Juniati Siregar saat pertemuan dengan Dinas Sosial Kota Medan bersama anggota DPRD Medan di ruang Komisi II DPRD Medan kemarin.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari didampingi Netty Siregar (Gerindra), Modesta Marpaung (Golkar), Wong Cun Sen (PDIP), Syaiful Ramadhan, Janses Simbolon dan Johannes Hutagalung. Hadir saat rapat Kepala Dinsos Khoiruddin Rangkuti bersama Fahrul Rozi Pane dan Rati Utami.”Pak Kadis, tolong lah itu ditertibkan dan dilakukan pembinaan, jangan ada kesan pembiaran. Miris kita melihatnya, malu kita warga kita dibiarkan begitu saja,” ucap Netty.
Dikatakan Netty, keberadaan gepeng sungguh sangat mengkhawatirkan, khususnya dengan anak perempuan dibawah umur. “Takut juga kita terjadi pergaulan bebas dan tindak kejahatan lainnya,” ujarnya.
Sama halnya dengan keberadaan ‘manusia silver’ dan manusia badut yang kerap menggangu pengguna jalan, Netty juga meminta Dinas Sosial Kota Medan untuk menertibkan dan melakukan pembinaan. “Harapan kita jangan hanya ditertibkan, tapi juga harus ada pembinaan bagi mereka,” katanya.
Menyahuti saran dari DPRD Medan, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengaku akan menampung saran dan masukan yang disampaikan kepada pihaknya. Khoiruddin pun mengaku akan segera melakukan penertiban dan pembinaan kepada pengamen di persimpangan jalan.
“Saat ini kita sedang membangun panti sosial. Nantinya bagi warga yang kita tertibkan, akan kita bina di panti sosial. Tahun 2022 ini kita perkirakan pembangunannya selesai, dan tahun 2023 sudah dapat difungsikan,” pungkasnya. (rel)