PNS saat mengikuti salah satu kegiatan di Stadion Teladan
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut kemungkinan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Agustus 2018 mendatang. Tetapi tentang formasinya, Pemprov Sumut belum mendapat informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Kaiman Turnip mengatakan, pihaknya sudah menerima kabar pembukaan CPNS 2018 sebanyak 200 ribu lebih seluruh Indonesia, dari Kemenpan RB. “Mekanismenya tetap sama. Artinya pengajuan dilakukan dari OPD (organisasi perangkat daerah) terkait kepada Biro Organisasi. Setelah itu kami akan memfasilitasi pengiriman data via online ke Kemenpan RB,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (6/3).
Sesuai arahan Kemenpan RB, setelah ada permohonan proses analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dari OPD terkait, pihaknya akan menginput data tersebut melalui sistem e-Formasi. “Kalau data Anjab dan ABK yang kita sampaikan tahun ini, kemungkinan untuk penerimaan CPNS tahun 2019. Kalau untuk tahun ini belum ada informasi akan ada penerimaan CPNS. Cuma informasi yang saya dengar di Kemenpan RB, kemungkinan di Agustus (formasi CPNS turun, Red),” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan 200 ribu lebih CPNS seperti disampaikan Menpan RB Asman Abnur, difokuskan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan itu mengingat sebanyak itu pula PNS yang memasuki masa pensiun.
Kaiman sebelumnya menuturkan, jika proses permohonan Anjab dan ABK cepat terealisasi, maka kemungkinan Juni 2018 permohonan CPNS bisa diteruskan ke Kemenpan RB. Setelah itu pusatlah yang menentukan berapa banyak formasi untuk Sumut. “Misal ada OPD membutuhkan satu tenaga operator, datanya kita sampaikan ke kementrian. Nantinya kan digabung berapa kebutuhan di seluruh OPD dan tunggu petunjuk pusat,” katanya.
Gubernur Sumut Erry Nuradi mengatakan, akan mengecek kebutuhan rekrutmen CPNS 2018 ke BKD. Erry tak mau berandai-andai berapa kebutuhan Pemprovsu akan tenaga PNS tahun ini. “Saya cek dulu ke BKD. Takutnya nggak pas (informasinya),” katanya di kantor Gubsu, Jl. Diponegoro Medan, kemarin.
Disinggung mengenai sinyal formasi dari pusat terkait kebutuhan CPNS untuk Pemprovsu tahun ini, Erry belum mengetahui. “Belum, belum tahu. Nanti saya cek lagi ya,” bilangnya lagi.
Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu, Syafruddin sebelumnya menyebutkan data yang masuk ke pihaknya untuk penerimaan CPNS pada 2019. “Kalau berdasarkan PermenPAN RB, yang kita terima itu untuk perekrutan CPNS 2019. Bisa saja tahun ini ada penerimaan tetapi bukan dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang kita lakukan saat ini,” ujarnya
Dijelaskan dia, saat ini proses Anjab dan ABK telah selesai dilakukan pihaknya. Bahkan saat ini telah diinput ke e-Formasi untuk selanjutnya diverifikasi Kementerian PAN RB, untuk menentukan quota penerimaan untuk masing-masing provinsi.
Verifikasi itu akan memakan waktu sekitar enam bulan. “Kemungkinan bulan tujuh atau bulan delapan nanti penetapan quotanya dilakukan KemenPAN RB. Jadi sepanjang waktu verifikasi ini kita juga melakukan validasi apakah data-data yang kita punya itu sudah layak atau belum. Kalau belum bisa, kita perbaiki,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemenpan RB tahun ini berencana membuka lowongan CPNS. Selain itu, kementerian tersebut juga memiliki skema baru dalam pembiayaan dana pensiun PNS. Menpan-RB Asman Abnur menuturkan, seluruh kementerian dan daerah akan membuka pendaftaran CPNS, khususnya dalam bidang utama seperti kesehatan dan pendidikan. ”Jumlah yang pensiun 200 ribu lebih. Jadi kita ambil maksimal 200 ribu,” tuturnya.
Pihaknya kini tengah mengatur waktu untuk memulai pendaftaran hingga seleksi. Namun dia meyakinkan jika skema seleksi yang digunakan masih sama seperti seleksi CPNS sebelumnya. Sebab seleksi sebelumnya terbuka dan dianggap tidak memungkinkan ada permainan di belakang. ”Kita berharap pilih yang pintar,” bebernya.
Kemenpan-RB memang tidak ingin menerima PNS terlalu banyak. Sebab pihaknya tengah mengembangkan e-government yang akhirnya nanti tidak tergantung dengan individu. Perlahan, menurut Asman, jumlah PNS akan diatur. Sehingga akan ditemukan jumlah ideal PNS yang dibutuhkan. ”Sekarang jumlahnya 4.000.300,” imbuhnya.
Pembatasan jumlah PNS ini dianggap juga akan mengoptimalkan peran masing-masing individu. Sebab Asman telah mengiming-imingi tunjangan kinerja bagi mereka yang dinilai bagus. Evaluasi kinerja memang dilakukan berkala. Pengaturan jumlah PNS itu juga berkaitan dengan sistem dana pensiun yang baru. Asman mengatakan, jika pihaknya akan mengubah model dana pensiun yang selama ini didanai APBN. Mulai tahun ini diberlakukan fully funded. (prn)