Mobil memasuki gerbang tol Sei Rampah, belum lama ini. Lebaran tahun ini, Tol Sei Rampah-Tebign akan dibuka sejalur.
SUMUTPOS.CO – Jelang persiapan menghadapi arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pembangunan jalan tol Medan-Tebingtinggi, khususnya seksi 7 dikebut agar dapat digunakan saat mudik Lebaran. Meski sulit, namun setidaknya diupayakan agar bisa dilalui satu jalur.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Hj Nurhajizah Marpaung mengatakan, saat ini progres pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi diperkirakan baru dapat selesai dalam waktu dekat. Meskipun begitu, sempat ada persoalan pembebasan lahan untuk seksi 7, Sei Rampah-Tebingtinggi.
“Untuk lebaran mudah-mudahan sudah bisa digunakan sampai ke Tebingtinggi. Kalaupun tidak bisa semua, setidaknya satu jalur bisa dibuka untuk sistem satu arah,” ujar Wagub, Minggu (6/5).
Nurhajizah menyebutkan, berdasarkan informasi dan laporan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumut, kemungkian untuk pembukaan jalur Sei Rampah-Tebingtinggi (seksi 7) dan Tanjung Morawa-Perbarakan (seksi 1) akan dilakukan selama kurang 8 hari. Yakni pada H-4 lebaran dan H+4 lebaran.
“Laporan ke saya, kemungkinan jalur Tanjung Morawa-Tebing Tinggi bisa kelar sebelum H-4. Jadi kalaupun tidak kelar semua, akan diupayakan sekurang-kurangnya, paling tidak bisa dibuka untuk satu jalur. Sebelum lebaran dari arah Medan ke Tebingtinggi, dan setelah lebaran, dibuka arah sebaliknya,” jelas Nurhajizah.
Dirinya juga menerima laporan tentang masalah pembebasan lahan untuk jalur Sei Rampah-Tebingtinggi. Masalah itu karena masih ada sekitar tiga kelompok pemilik tanah yang belum selesai kesepakatan ganti rugi. Namun Wagub meyakini persoalan tersebut sudah menemui jalan yang akan segera diselesaikan prosesnya. “Soal pembebasan lahan sudah, tinggal pembayaran ganti rugi. Jadi semuanya sedang dikebut. Paling lama Desember semua sudah kelihatan,” sebutnya.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Ditjen Bina Marga, Kementerian PU-Pera, Paul Ames Halomoan mengatakan, hingga kini, progress pembangunan jalan tol Binjai-Medan-Tebingtinggi sudah mencapai angka 90 persen lebih. Namun dari ruas tersebut, untuk Seksi 1 Binjai-Medan dan Seksi 7 Tanjung Morawa-Tebing Tinggi hampir dipastikan tidak akan dapat selesai menjelang lebaran Idul Fitri tahun ini.
“Jadi tadi kepala proyeknya sampaikan ke kita, untuk dua seksi itu tidak bisa selesai. Alasannya pembebasan lahan, belum seslesai juga. Karena semua itu masalahnya ada di pembebasan lahan,” ujar Paul.
Menurutnya, kendala terbesar pembebasan lahan adalah karena pemilik tanah masih belum bersedia melepaskan tanah miliknya untuk digunakan sebagai sarana kepentingan publik seperti jalan tol. Bahkan ada dugaan bahwa persoalan ini seperti dipengaruhi pihak yang tidak bertanggun jawab.
Sedangkan untuk Seksi 1 Tanjung Morawa-Perbarakan lanjut Paul, kemungkinan besar sudah bisa digunakan. Meskipun begitu, pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan ruas sepanjang lebih kurang 10,75 km itu diresmikan Presiden RI. Karena itu, untuk rencana penggunaanya, akan ada peninjauan lebih lanjut soal itu.’
“Kalau Tanjung Morawa (Perbarakan) tinggal menunggu peresmian Presiden saja. Untuk pengggunaannya, nanti kalau mau lebaran kita akan tinjau langsung ke lapangan,” katanya.
Dengan demikian, penggunaan ruas tol tersebut akan dapat mengurai padatnya kendaraan khususnya dari Kota Medan menuju Tanjung Morawa hingga Lubuk Pakam. Padatnya arus kendaraan antara Medan hingga Sei Rampah pada saat Lebaran akan dapat dikurangi dengan jalur mulai dari Belawan hingga ke Sei Rampah melalui beberapa pintu tol seperti KIM-Tanjung Mulia-H Anif-Bandar Selamat-Amplas-Tanjung Morawa-Kualanamu-Lubuk Pakam-Teluk Mengkudu dan Sei Rampah. Selain itu, jalur alternatif juga dapat digunakan dari Lubuk Pakam ke Tebing Tinggi melalui jalur Galang-Dolok Masihol.
Kaji Ulang Kontraktor
Sementara, lambannya progres proyek nasional pembangunan jalan tol Medan- Tebingtinggi juga mendapat perhatian dari Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Robi Anugrah marpaung SH MH. Dia menilai, jika pengerjaan terus diundur, perlu dikaji ulang kontraktornya. “Ini harus serius dikerjakan, karena infrastruktur merupakan fokus perhatian pemerintah Presiden Jokowi,” kata politisi muda asal Sumatera Utara ini kepada wartawan di Medan, Minggu (6/5).
Menurutnya, hal yang berkaitan dengan teknis harusnya bisa diatasi semaksimal mungkin tanpa menghambat proses pembangunan infrastruktur. Persoalan pembebasan lahan harus menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi, khususnya kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan daerah yang akan dibangun proyek nasional. “Oleh karena itu, perlu upaya bersama meyakinkan masyarakat akan dampak positif dari pembangunan. Inilah cara cara membujuk masyarakat. Peran gubernur dan khususnya pemerintah kabupaten/kota berkomunikasi itu penting agar masyarakat mau membebaskan lahannya. Kita berharap proyek jalan tol ini serius dikerjakan karena Jokowi sangat konsen dengan programnya ini,” kata Alumni Fakultas Hukum UISU.
Apalagi menjelang lebaran 2018, harus dituntaskan agar arus mudik berjalan lancar dan tidak terhambat. “Persoalan macat di lebaran kerap terjadi, makanya kita harus diatasi. Seandainya ini tidak bisa teratasi percepatan pembangunan jalan tol, maka perlu menyiapkan jalur alternatif,” tegasnya.
Disinggung frekuensi pengguna jalan tol Kualanamu – Lubukpakam-Sei Rampah masih sunyi dan ada kesan akibat mahalnya tarif tol, Robi menyarankan regulasi tarif tol sebaiknya harus dilihat dari efek kepentingan masyarakat. Artinya, kewajiban pemerintah menyiapkan kepentingan umum namun harus disesuaikan dengan kesiapan penduduknya. “Sudah sejauhmana pendapatan masyarakat dan disesuaikan dengan penghasilan rata-rata sehingga tidak ada kesan dibebankan kepada masyarakat,” ucapnya.
Disisi lain, tambah advokat muda ini, tarif tol yang terkesan mahal hendaknya dibarengi dengan fasilitas fasilitas yang lengkap seperti tersedianya toilet yang tidak sedikit serta rest area (tempat istirahat). “Pembangunan ini sifatnya saling menguntungkan, artinya masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan sebaiknya pemerintah dapat keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan, ” jelasnya.
Satu sisi masyarakat diwajibkan membayar retribusi tol, pemerintah Juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. “Rest area penting untuk mengantisipasi kecelakaan,” tegasnya.
Seperti diketahui seksi terakhir jalan tol yang ditargetkan rampung Desember 2018 yakni Seksi VII (Sei Rampah-Tebing Tinggi) sepanjang 9,3 kilometer, progres tanahnya 84,5 persen dan konstruksi 12,3 persen. Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) yang merupakan bagian akhir dari ruas tol MKTT ditargetkan rampung pada Desember 2018 dari jadwal yang sebelumnya pada bulan Oktober.
Adapun penyebab minimnya kendaraan yang menggunakan ruas tol Lubukpakam-Tebingtinggi, menurut pengguna jalan tol, karena tingginya tarif yang ditetapkan misalnya ruas tol Kualanamu-Sei Rampah Rp41.000 dan Lubukpakam – Sei Rampah Rp29.000. Tapi hal itu tidak sepenuhnya karena soal tarif, melainkan belum terkoneksinya ruas tol Belmera dengan Tebingtinggi.
Tarif tol yang ditetapkan pihak JMKT tinggi karena tingginya biaya pembangunan ruas tol tersebut. Untuk membangun ruas tol jembatan (layang) mencapai Rp 120 miliar per kilometer (km) sedangkan ruas tol tidak layang atau biasa antara Rp80 miliar/km hingga Rp90 miliar/km. (bal/ila)
Tol Binjai-Medan-Tebingtinggi yang Belum Rampung
Proyek Jarak Progres
Seksi I Tol Helvetia-Tanjungmulia 7,5 Kilomter Pembebasan Lahan Warga
Seksi I Tol Tanjungmora-Perbarakan 10,75 Kilometer Tunggu Peresmian Presiden
Seksi VII Tol Sei Rampah-Tebingtinggi 9,3 kilometer pembebasan lahan 84,5 persen