JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kehadiran Ruhut Sitompul di kubu Ahok-Djarot dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang Partai Demokrat. Apalagi, hingga kini Partai Demokrat belum juga mengambil keputusan tegas terhadap sikap Ruhut yang membelot di Pilkada DKI Jakarta.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada pembiaran yang dilakukan Partai Demokrat atas tindakan Ruhut Sitompul. Pembiaran itu menurutnya, terlihat dari belum adanya sanksi yang dijatuhkan Partai Demokrat tehadap Ruhut. Padahal, Ruhut jelas-jelas memilih sikap berseberangan dengan keputusan partai, bahkan masuk dalam tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura itu.
Pembiaran ini, dinilainya bisa menimbulkan persepsi bahwa Ruhut memang ditugaskan Partai Demokrat untuk masuk dalam tim Ahok-Djarot. “Bisa dicitrakan, Ruhut memang ditugaskan Demokrat di Timses Ahok,” ujar Hendri, kemarin.
“Kalau didiamkan oleh Demokrat kan wajar bila publik ada yang memandang begitu,” lanjut dia.
Hendri mengatakan, Demokrat perlu mempertimbangkan sanksi bagi kader-kader yang membelot terhadap keputusan partai. “Tapi yang harus dipertimbangkan Demokrat adalah sisi karisma partai di mata rakyat dan pemilihnya bila mendiamkan isu Ruhut ini. Karena bisa saja langkah Ruhut diikuti tokoh Demokrat lain di daerah selain Jakarta,” kata Hendri.
Meski demikian, ia berpandangan, sanksi yang dijatuhkan jangan sampai berupa pemecatan. Sanksi ini dinilainya akan menjadi bumerang bagi Demokrat dan justru menaikkan popularitas Ruhut.
“Minimal teguran keras. Tapi saya rasa tidak akan sampai ke pemecatan. Bila sekarang dipecat, maka nama Ruhut akan menjulang karena dianggap dizalimi. Bila mau dipecat, sebaiknya nanti saat kondisi politik lebih tenang dan adem, usai Pilkada,” ujar Hendri.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai, kehadiran Ruhut sebagai juru bicara di tim sukses akan merugikan pasangan Ahok-Djarot. Sebab, Ruhut dikenal sebagai politikus plin-plan.
“Semua orang tahu, 10 tahun bersama SBY, hari ini menyerang keluarga SBY. Jadi orang akan berpikir, apakah orang ini cocok mewakili Ahok? Saya kira merugikan Ahok,” kata Boni, Kamis (6/10).
Padahal, menurut Boni, seorang juru bicara merupakan sosok yang tidak kontroversial dan bisa diterima semua kalangan. Orang yang berpikir rasional, kata Boni, akan mempertanyakan kredibilitas dan kapabilitas Ruhut.
Kendati demikian, lanjut Boni, Ruhut juga memiliki sisi positif, yaitu orang Partai Demokrat yang melihat sosoknya sebagai pahlawan di masa lalu. Sehingga ada potensi akan ada kader Demokrat lainnya yang ikut denganya mendukung Ahok-Djarot.
Boni menuturkan, seorang juru bicara harus mampu menjual karakter Cagub-Cawagub serta visi-misinya. Misalnya, juru bicara harus mampu menyampaikan Ahok sebagai pembaharu, Anies Baswedan sebagai intelektual dan Agus tokoh muda dengan prestasi cemerlang di militer.
Untuk itu, Boni menegaskan, juru bicara harus mampu membahasakan sosok Cagub-Cawagub kepada masyarakat. “Bukan cuma banyak cuap-cuap kayak Ruhut,” kata Boni.
Boni menambahkan, tidak menjadi persoalan seorang juru bicara bukan dari kalangan yang terkenal. Menurut Boni, yang terpenting dia memiliki latar belakang yang baik dan tidak kontroversial.
Sementara, Ruhut Sitompul, tidak mau ambil pusing dengan anggapan bahwa dia menjadi orang titipan SBY di kubu Ahok-Djarot pada Pilkada DKI 2017. “Sekarang begini saja, orang lihat Ruhut ini, gimana Pak SBY enggak senang sama Ruhut? Juga, kalau begitu kan, Pak Jokowi enggak senang, Pak Ahok juga enggak senang, itu saja. Tapi, itulah, Pak SBY tahu hatiku yang paling dalam pada dia dan keluarga. Begitu juga Pak Ahok dan Pak Jokowi,” kata Ruhut kepada wartawan, Kamis (6/10).
Ruhut sendiri berpikir ada faktor lain yang membuat dirinya masih belum dipecat oleh Partai Demokrat. “Aku belum dipecat-pecat karena Pak SBY sayang sama aku, itu saja,” tegas Ruhut.
Ruhut menerangkan, selama berada di Partai Demokrat hingga saat ini, dia selalu bekerja maksimal dan tulus. Begitupun kini, ketika sudah memutuskan bergabung dengan tim pemenangan Ahok-Djarot, hal yang sama akan dia lakukan agar bakal calon petahana bisa menang pada Pilkada 2017.
Keputusan Ruhut mendukung Ahok-Djarot salah satunya karena dia baru tahu Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, diusung sebagai bakal calo gubernur DKI pada detik-detik terakhir. Selain itu, dia tidak sepakat dengan partainya yang mengusung Agus karena kariernya di bidang militer masih panjang.
Bahkan, menurut Ruhut, Agus bisa disiapkan lebih baik lagi untuk ikut Pilpres tahun 2024 ketika sudah menyandang pangkat yang cukup tinggi sebagai anggota TNI.
Sementara Komite Pengawas (Komwas) DPP Partai Demokrat tengah memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. “Ruhut masih diproses di Komwas. Saat ini jadi Jubir Ahok, tentu keinginan beliau sendiri,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).
Diakui Agus, proses penyelidikan yang dilakukan Komwas molor. Sebabnya, Ruhut Sitompul mangkir pada panggilan pertama. Kini Komwas mempersiapkan panggilan kedua Ruhut.
Menurut Agus, Komwas berhak memutus sesuai AD/ART perkara Ruhut jika yang bersangkutan mangkir hingga tiga kali. “Komwas berwenang memutuskan kalau ada pelanggaran kode etik,” ucap Agus.
“Ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Dia sudah pernah dapat sanksi ringan, yaitu dinonaktifkan jadi koordinator jubir. Kalau ringan, walau dua kali pasti ada penilaian Komwas,” imbuh Agus. (bbs/adz)