SUMUTPOS.CO – Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan datang ke Sumut membawa misi percepatan implementasi proyek Badan Otorita Danau Toba di kawasan Sinisa, Tobasa, seluas 605 hektar (Ha). Selain target optimalisasi pengelolaannya, juga disinggung soal penataan Keramba Jaring Apung (KJA) yang terus jadi persoalan.
Dengan mengejar optimalisasi pengelolaan lahan otorita dan faktor pendukung proyek strategis nasional, Luhut berharap tahun ini penggunaan lahan seluar 605 Ha yang dikelola Badan Otorita Danau Toba, dapat segera dituntaskan. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) dengan agenda pembahasan perkembangan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional, Danau Toba di kantor Badan Otorita Danau Toba, Medan, Jumat (6/10).
Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sumut Dr H Tengku Erry Nuradi, Wagub Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo dan sejumlah unsur SKPD Sumut.
“Jadi nanti masalah penggunaan lahan 605 Ha itu tahun ini kita harapkan dapat selesai terutama terkait dengan proses Amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan). Ini harus kita percepat. Saat ini sudah ada lima investor dari Singapura, Tiongkok, Jepang dan Korea yang bersedia membangun hotel, convention centre dan golf disana,” ujar Luhut.
Luhut juga menyebutkan, dari 605 Ha luas lahan otoritatif BPODT, yang akan digunakan atau dibangun hanya 50 persen atau sekitar 300 Ha. Sementara di luar itu, akan digunakan sebagai fungsi hutan.
“Untuk lahan kebun bunga hingga saat ini masih dalam proses, dan kita harapkan awal tahun depan juga harus sudah selesai, lokasinya juga kita harapkan tidak jauh dari airport,” katanya.
Begitu juga dengan sektor pendukung pengembangan kawasan otorita Danau Toba seperti pembangunan infrastruktur, disampaikan Luhut bahwa dalam waktu dekat, Selasa (10/10), operasional Jalan Tol Kualanamu-Sei Rampah akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo. Dukungan pengembangan lainnya yakni rencana beroperasinya Bandara Silangit sebagai bandara internasional yang akan dimulai 28 Oktober mendatang. Begitu juga akses jalan umum sepanjang 60 km menuju kawasan otoritatif, akan digenjot.
“Jalan tol Medan-Tebingtinggi nanti akan kita lanjutkan hingga ke Parapat, begitu juga jalur kereta api juga kita harapkan dapat dibangun hingga Parapat,” terang Luhut yang mengharapkan seluruh stakeholder di Sumut bersinergi agar berbagai proses dapat dijalankan dengan cepat.
Sedangkan soal Keramba Jaring Apung (KJA) yang masih menuai persoalan baik lingkungan maupun sosial masyarakat, Luhut mengaku pihaknya masih menunggu hasil kajian terhadap Danau Toba, oleh World Bank.
“Jadi sekarang kita masih menunggu hasil kajiannya dari World Bank, sehingga nanti kita akan tahu berapa banyak jumlah keramba di sana, berapa keramba yang dibolehkan hingga di lokasi-lokasi mana saja yang dibolehkan. Hal ini sangat penting karena ini terkait dengan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” jelas Luhut.
Sementara Gubernur Sumut Dr Ir HT Erry Nuradi mengatakan, dari rapat tersebut menunjukkan sudah banyak kemajuan seperti proses administrasi, proses Amdal dan pembahasan kawasan lainnya. “Jadi sesuai keinginan kita, kawasan otorita Danau Toba itu seluas 605 ha, namun yang mendapatkan rekomendasi hanya 386 ha, selebihnya tetap menjadi hutan lindung. Begitu pun, ini sebenarnya sudah lebih luas dari Nusa Dua Bali yang hanya 260 ha,” ujar Erry.
Terkait usulan Buapti Taput untuk lahan tambahan taman bunga seluas 254 Ha lanjut Erry, yang diberikan rekomendasi hanya 81 Ha, sebab yang lainnya lahannya masih berada di hutan lindung. Begitu juga untuk lahan taman bunga di Humbang Hasundutan seluas 1.564 Ha, yang disetujui seluaa 533 ha. “Jadi kalau kita lihat luas lahan untuk otorita Danau Toba ini ada sekitar 1.000 an Ha,” jelas Erry.
Karena itu kata Erry, saat ini yang dipercepat adalah proses administrasi terkait amdal dan lainnya. “Untuk proses Amdal Sibisa ditargetkan akan selesai akhir Oktober ini, selanjutnya proses administrasi tahapan pembangunan dan investor sudah bisa membangun daerah tersebut sesuai dengan master plannya,” terangnya.
KA Siantar-Danau Toba Segera
Sebelumnya, PT KAI dan Pemkab Simalungun sudah menandatangani Memorandum of understanding (MoU) pembebasan lahan untuk jalur rel kereta api. MoU ditandatangani Bupati Simalungun JR Saragih mewakili Pemkab Simalungun dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mewakili PT KAI. Kesepakatan kerjasama pengembangan kawasan Danau Toba dan pemanfaatan lahan tanah Kabupaten Simalungun dilaksanakan di Gedung Diklat Juanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/9) lalu.
“Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan kawasan Danau Toba dengan mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah melalui pembangunan rel kereta api,” ucap Bupati Simalungun JR Saragih.
Sementara itu, Kepala Humas PT KAI Agus Komaruddin mengatakan, kerjasama ini masih dalam tahapan pembahasan soal pemanfaatan lahan dan pengembangan kawasan Danau Toba. “Bentuk kerjasamanya belum tertuang, karena PT KAI hanya sebagai operator dan perjanjiannya seperti apa, belum tertuang. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama satu tahun,” ungkapnya.
Diakui Agus, untuk jalur lintasan kereta api pihak Pemerintahan Kabupaten Simalungun akan berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan yang nantinya pemerintah ikut serta dalam menentukan lokasinya.
“Yang pasti kerjasama ini adalah ingin menghidupkan destinasi wisata Danau Toba yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu destinasi prioritas,” lanjutnya.
Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten Simalungun Sarimuda Purba mengatakan, dalam kesepakatan nota kerjasama ini PT KAI mendukung pembangunan rel kereta api dari Siantar menuju Danau Toba. “Yang pasti pembangunan rel kereta api akan melewati Kabupaten Simalungun, sehingga destinasi wisata selain Danau Toba, juga bisa terekspose dengan baik,” tutupnya.
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan penyelesaian jalur kereta api dari Kota Medan menuju kawasan Danau Toba, akan selesai dan beroperasi pada 2020 mendatang. Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah II Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Muhammad Yusuf mengatakan, dengan adanya jalur tersebut, masyarakat dari Medan menuju Danau Toba hanya membutuhkan waktu 3,5 jam dalam sekali perjalanan menggunakan kereta api. PT KAI saat ini sedang melakukan trase, kalau feasibility study untuk penerapan trase sedang dilakukan di Jakarta. PT KAI telah mengusulkan peningkatan jalur kereta api untuk Medan-Danau Toba pada 2018. Usulan berupa pergantian rel yang saat ini 33 dan 42 campuran yang akan ditingkatkan atau diganti menjadi R15 bantalan beton.
“Kalau untuk saat ini jalur dari Medan ke Danau Toba belum tersambung, masih dari Medan ke Pematangsiantar. Nantinya akan disambung dari Pematangsiantar ke Danau Toba,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, jalur baru yang akan dibangun untuk Medan mengarah ke Danau Toba akan dimulai dari Pematangsiantar, yaitu dengan panjang mencapai 60 kilometer. Secara rinci, jarak tersebut dari Pematangsiantar ke Danau Toba.
“Akan ada tiga stasiun yang dibangun untuk jalur kereta api Medan-Danau Toba, yaitu stasiun di Danau Toba sendiri dan dua stasiun lagi akan dibangun per 10 kilometer sebelum sampai Stasiun Danau Toba,” tutur Yusuf.
Menurut Yusuf, beberapa hal menjadi kendala PT KAI dalam hal perencanaan pembangunan atau pengerjaan rel kereta api dari Medan menuju Danau Toba. Salah satunya adalah pembebasan lahan, karena hal ini masuk dalam kategori sulit.
Kendati kondisi geografis masih dapat diatasi, menurut dia, PT KAI saat ini beserta tim ahli sedang melakukan studi secara visual di lapangan. Sebab, kondisi geografis dari Medan menuju Danau Toba berbentuk pegunungan yang jalurnya sedikit lebih tinggi.
“Kita adakan seperti kajian teknis di lapangan, agar gradient dan sesuai standar serta peraturan kereta api bisa diterapkan,” pungkas Yusuf. (osi/int/esa/bal/adz)