PASAR_Seorang pekerja menyelesaikan peoyek pembangunan pasar Marelan di Jalan Marelan Medan, Selasa (6/3) Pembangungan pasar Merelan di perkirakan rampung akhir bulan maret 2018.
SUMUTPOS.CO – MESKI sudah dikeluarkan surat rekomendasi oleh Komisi C DPRD Medan untuk penghentian sementara (stanvas) pembangunan meja dan kios maupun lapak Gedung Baru Pasar Marelan, namun hal itu diacuhkan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan (P3TM) Marelan.
Ketua P3TM, Ali Geno mengatakan, tetap melaksanakan pembangunan lapak dan kios yang sedang mereka kerjakan. Adanya surat rekomendasi dari DPRD Medan tidak akan mengganggu pengerjaan yang sedang mereka lakukan.
“Saya kan membangun lapak dan kios dapat izin dari Pak Wali (Wali Kota,Red). Jadi yang bisa mengehentikan pekerjaan Pak Wali Kota Medan. Jadi, saya tetap kerjakan itu sesuai dengan prosedur, ” katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Marelan, Sukirman mengatakan, sejak dikeluarkannya rekomendasi status gedung stanvas, aktivitas di gedung baru Pasar Marelan masih berlangsung yang dilakukan oleh P3TM. “Kepada Dirut PD Pasar harus tegas melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang masih berlangsung. Artinya, rekomondasi Komisi C diacuhkan. Padahalkan sudah direkomondasikan stanvas,” tegas Sukirman.
Sukirman meminta agar surat rekomendasi yang dikeluarkan dapat mengevaluasi permasalahan yang terjadi di Pasar Maralen, salah satunya agar harga lapak dan kios yang telah ditetapkan P3TM untuk ditinjau ulang.”Kami ingin, harga kios dan lapak yang begitu tinggi untuk dievaluasi. Kami minta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk bisa menentukan harga yang wajar,,” pinta Sukirman.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya mengaku hingga kini dirinya belum ada menerima rekomondasi tersebut. Selain itu, rekomendasi biasanya diserahkan ke Pemko Medan. Kemudian, Pemko Medan yang menindaklanjutinya.” Apa perintah Pemko nanti. Pemko yang akan mengambil kebijakannya karena ini kebijakan eksekutif, ” kata Rusdi.
PASAR_Seorang pekerja menyelesaikan peoyek pembangunan pasar Marelan di Jalan Marelan Medan, Selasa (6/3) Pembangungan pasar Merelan di perkirakan rampung akhir bulan maret 2018.
Meski begitu, diakui Rusdi, pihaknya juga akan dilibatkan dalam rapat menanggapi rekomendasi itu. Selanjutnya, pihaknya akan melaksanan kebijakan itu. Sebab, PD Pasar merupakan Perusahaan sehingga kebijakan Pemko selaku pemilik Perusahaan yang harus dilaksanakan.” Kita menjalani kebijakan kita karena Ini perusahaan. Fungsi DPRD pengawasan, bugeting, anggaran dan Legislasi, ” ujar Rusdi.
Sementara itu, salah satu pedagang, T Sitorus mengaku, segala keputusan yang diambil alih oleh P3TM hanya membuat masalah baru dan merugikan sepihak pedagang. Alasannya, penentuan harga lapak dan kios yang ditentukan bukan hasil musyawarah, namun kebijakan sepihak.
“P3TM itu bukan bagian dari pedagang, itu wadah yang dibentuk sendiri. Makanya, kami pedagang keberatan dengan harga lapak dan kios yang ditentukan. Makanya, kami minta anggota dewan untuk memperjuangkan nasib pedagang yang telah dimonopoli,” tegas Sitorus.
Pedagang bumbu ini berharap, dengan adanya tindakan tegas dan pengawasan dari Komisi C DPRD Medan, berbagai masalah dari segi harga lapak dan kios serta relokasi pemindahan pedagang dapat mendukung dan memberikan kenyamanan kepada pedagang.
“Kami hanya minta harga lapak dan kios yang wajar. Semoga dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan DPRD, nasib pedagang dapat lebih baik dan bisa berjualan untuk kepentingan penataan kota Medan,” harap Sitorus. (fac/ain/ila)