Penumpang menunggu angkutan yang akan membawa mereka ke kampung masing-masing, pada mudik Lebaran tahun lalu.
SUMUTPOS.CO – Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran memang masih sekitar 38 hari lagi. Namun, berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat yang ingin mudik. Untuk menjamin keamanan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan ramp check kelaikan bus. Kemenhub juga menegaskan, tarif bus tidak akan dinaikkan.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tetap mendorong masyarakat yang ingin mudik agar menggunakan angkutan umum untuk mudik Lebaran nanti. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan, Kemenhub akan mengontrol tarif bus.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 36/2016, tarif per kilometer per penumpang sudah diatur. “Para pengusaha bus harus mematuhi peraturan tersebut. Tidak ada kenaikan harga (tarif, Red),” tegas Budi.
Apabila mendapati tarif lebih dari itu, penumpang bisa mengadukan ke pos-pos pengaduan yang tersebar di setiap terminal yang dikelola Kemenhub maupun pemda. Budi menegaskan, pihaknya segera menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran. Termasuk yang terkait dengan tarif bus.
Jika ada perusahaan bus yang bandel, sanksi siap dijatuhkan. Mulai teguran hingga pencabutan izin usaha. “Masyarakat harus proaktif. Jika ada pelanggaran, bisa dilaporkan di pos-pos pantau yang ada di setiap terminal,” ucap Budi.
Yang harus diwaspadai, menurut Budi, adalah calo. Sebab, para calo biasanya menaikkan harga tidak sesuai aturan. “Dua bulan lalu kami launching e-ticketing. Sehingga tidak perlu beli dari calo,” katanya.
Naik angkutan umum, menurut Budi, lebih aman dan nyaman. Sebab, jika lebih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, lalu lintas akan semakin padat. Kemacetan akan semakin parah.
Untuk jalur tol, Kemenhub memprediksi kenaikan tarif mencapai 85 persen dari hari biasa. Apabila pengguna kendaraan pribadi beralih ke bus atau angkutan umum lain, kepadatan lalu lintas akan menurun.
Untuk memastikan kelaikan armada bus, Kemenhub terus melakukan ramp check bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah. Sasarannya adalah bus angkutan reguler dan bus pariwisata. “Kurang lebih 30-40 persen yang kurang layak jalan,” ungkap Budi.
Menurut data Kemenhub, total bus yang beroperasi di Indonesia 49.613 unit. Bus yang tidak layak jalan, papar Budi, akan menjadi prioritas untuk dicek. Menurutnya, pengecekan bus umum lebih mudah dilakukan. Sebab, semua bus umum pasti melewati terminal setiap hari. Yang sulit justru bus pariwisata. Sebab tidak wajib masuk terminal.
Ada berbagai aspek yang dicek saat ramp check. Yang pertama adalah administrasi. Dilanjutkan dengan kondisi fisik kendaraan. “Lampu, ban gundul atau tidak,” tutur Budi.
Kemenhub memprediksi jumlah penumpang bus pada musim mudik Lebaran tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan 2017. Tahun ini penumpang bus diprediksi sebanyak 8,09 juta. Itu naik 1,76 persen daripada tahun lalu.
Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang bus, Budi berencana memisahkan penumpang yang memiliki tiket dan tidak. Rencana itu bisa segera terealisasi apabila terminal tipe A sudah dipindahtangankan ke pusat.
Hindari Naik Motor
Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap, masyarakat yang akan mudik Lebaran tidak menggunakan sepeda motor. Pemudik dianjurkan menggunakan angkutan umum untuk mencegah kecelakaan. “Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan mudik Lebaran. Saya melihat mudik Lebaran ini indah ya, banyak yang ingin menggunakan motor. Tapi, dengan segala kerendahan hati, saya menganjurkan tidak menggunakan motor,” kata Budi di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat No 3, Jakarta Pusat, Senin (7/5).
Budi mengatakan, dalam dua tahun terakhir, setidaknya angka kecelakaan dengan sepeda motor selama mudik Lebaran mencapai 75 persen. Ia berharap masyarakat yang hendak mudik menggunakan alat transportasi lain. “Dua tahun berturut-turut dicatat rekor kecelakaan itu 75 persen kendaraan motor. Jadi alangkah indahnya, saya mengimbau, jangan menggunakan motor karena sangat berbahaya,” sambungnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan menunjuk Korlantas Polri untuk mengatur jalannya mudik. Dia mempersilakan Kakorlantas Irjen Royke Lumowa membuat pos-pos kepolisian di semua jalur mudik. “Harapannya, leadership (kepemimpinan) yang akan kita berikan ke kepolisian untuk mengatur, termasuk saya tunduk pada Kakorlantas untuk mengatur bagaimana jalannya mudik Lebaran ini,” ujarnya.
Men PAN-RB Plin-plan
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Asman Abnur memberi keterangan berbeda soal penggunaan mobil dinas untuk mudik. Sebelumnya, Asman memperbolehkan mobil dinas dipakai mudik sepanjang biaya seperti bensin dan sebagainya ditanggung pribadi, tapi kini Asman menyebut mobil dinas tak boleh dipakai untuk mudik.
Awalnya, Asman ditanya tentang aturan penggunaan mobil dinas untuk mudik bagi PNS. Asman menyebut aturan itu tercantum dalam Peraturan MenPAN Nomor 87 Tahun 2005. “Nah, memang di situ (Permenpan Nomor 87 Tahun 2005) dinyatakan (mobil dinas) tidak boleh dipakai (mudik),” kata Asman dalam sesi tanya-jawab di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/5).
Namun Asman mengaku sedang mengevaluasi aturan tersebut terkait penggunaan bus dinas untuk para PNS mudik. Menurutnya, apabila nantinya bus boleh digunakan untuk mudik, maka dapat digunakan bagi PNS golongan I dan II. “Tapi untuk kendaraan bus yang sekarang dimiliki oleh kantor, saya akan mencoba melihat aturan ini, apakah bisa dipakai untuk pulang oleh pegawai golongan I dan II, karena daripada mereka pulang pakai motor, apakah bisa, ini lagi kita evaluasi aturannya,” ucap Asman.
“Karena dulu kan belum ada bus di kantor, sekarang sudah ada bus. Nah, khusus untuk bus saja, tapi untuk kendaraan pribadi tidak atau untuk kendaraan dinas pejabatnya tidak boleh,” imbuh Asman.
Pernyataan Asman itu berbeda dengan yang pernah disampaikannya pada Senin, 30 April lalu. Saat itu, Asman mengatakan mobil dinas boleh dipakai mudik sepanjang biaya pemakaiannya tidak dibebankan ke negara. “Selama ini mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi tahun ini saya bilang, sepanjang itu digunakan tidak menggunakan biaya kantor, silakan,” kata Asman.
Asman mencontohkan, mobil dinas bisa dipakai mudik tetapi bensinnya harus ditanggung sendiri, bukan dibebankan ke negara. Untuk menindaklanjutinya, Asman saat itu mengaku tengah menyusun aturan untuk urusan penggunaan mobil dinas untuk mudik tersebut. “Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Kan mobil itu melekat sama pribadinya. Yang penting jaga keselamatan,” ujar Asman. “Ini lagi saya susun aturannya. Pokoknya sebelum Lebaran sudah keluar,” imbuhnya.
2.000 Tiket Batam-Belawan Gratis
Sementara, tahun ini KM Kelud sebagai angkutan mudik lebaran kembali berpartisipasi dalam membantu pemudik kembali ke kampung halamannya. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Batam tahun ini kembali melayani mudik gratis bekerjasama dengan Pelindo.
“Kami hanya sebagai penyedia jasa saja, untuk tiketnya ditanggung Pelindo,” kata Manager Operasional Pelni Cabang Batam, Toro, Sabtu (5/5) lalu.
Dia menyebutkan, sesuai dengan rencana, tahun ini ada dua ribu tiket mudik gratis bekerja sama dengan Pelni Batam. “Untuk pemberangkatan ada dua tahap nanti. Kalau tak salah tanggal 9 Juni 2018 jadwal pertama khusus untuk Batam tujuan Belawan Medan,” sebutnya.
Dia menegaskan, tiket jadi wewenang dari perusahaan bukan PT Pelni Cabang Batam. Perusahaan mungkin memiliki mekanisme tersendiri agar calon pemudik bisa ikut dalam mudik gratis ini. “Itu sepenuhnya kewenangan mereka. Yang jelas Pelni Batam siap melayani pemudik,” bebernya.
Disinggung mengenai lonjakan pemesanan tiket mudik, Toro menjelaskan, hingga saat ini sudah ada pemesanan tiket. “Sudah mulai ada. Mungkin 15 persen adalah pemudik yang memesan tiket,” tambahnya.
Sementara itu, Humas Pelindo Fiona mengatakan, untuk tiket nanti calon pemudik harus memenuhi beberapa persayaratan seperti membawa KTP dan Kartu Keluarga. “Mudik gratis tidak hanya laut tapi darat juga ada. Yang laut kami berkerjasama dengan PT Pelni,” ujarnya.
Fiona mengaku, masih menyusun mekanisme untuk tiket mudik gratis ini. “Nanti kami informasikan lagi soal ini. Tahun ini itu ada sekitar 4.750 tiket mudik gratis laut dan darat dari Pelindo,” tutupnya. (lyn/c11/ang/yui/dhn/tor/jpnn)