Spanduk University Of Sumatera yang terpajang di kawasan SMP PGRI 3 Medan dicopot petugas kepolisan di Jalan Sekolah, Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Jumat (29/5/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah Kepala Sekolah Dasar (SD) Swasta ‘CD’ di kawasan Pancing, Medan, berinisial CH, yang diduga memakai ijazah S3 University of Sumatra, muncul beberapa nama baru. Sejumlah nama kepala SD Negeri dan SMP swasta diduga menggunakan ijazah dari kampus bodong tersebut. Bahkan, terdapat juga satu nama oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan (Disdik) Medan.
Munculnya beberapa nama tersebut diperoleh Sumut Pos dari seorang sumber yang enggan dikorankan namanya, sebut saja Adi, ketika ditemui akhir pekan lalu di salah satu tempat kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan.
“Ada dua nama kepala sekolah, yang satu SD Negeri dan satu lagi SMP swasta. Untuk kepala SD Negeri menjabat di salah satu sekolah di daerah Medan Labuhan, sedangkan kepala SMP swasta di Kabupaten Langkat. Kemudian, ada juga seorang PNS di Disdik Medan,” ungkap Adi.
Dijelaskannya, kepala SD Negeri di daerah Medan Labuhan itu berinisial D. “Dia (D) menggunakan ijazah S2-nya dari kampus bodong itu. Gelarnya Magister Manajemen (MM),” beber Adi yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik.
Adi melanjutkan, selain diduga menggunakan ijazah S2 dari kampus bodong tersebut, D disinyalir sebagai jaringan sang rektor University of Sumatra, Marsaid Yushar Yusuf. “Dia juga merekrut atau mencari orang yang ingin mendapatkan ijazah di kampus itu,” sebut Adi.
Ia mengungkapkan, D juga merupakan salah satu dosen di kampus ilegal tersebut. “Dia kenal Pak Marsaid sewaktu bertemu di salah satu tempat kawasan Petisah pada 2010 lalu. Saat bertemu mereka saling bercerita hingga akhirnya Pak Marsaid menawarkan D sebagai dosen di kampus bodong itu sekaligus koordinator di Kota Medan,” jelasnya.
Begitu juga dengan seorang oknum PNS di Disdik Medan berinisial S. Kata Adi, S adalah seorang pengawas di instansi pemerintahan tersebut. “S ini adalah istri dari D, yang mendapat gelar S2-nya, MM, di kampus tersebut. Dia (S) juga turut merekrut para calon mahasiswa di kampus University of Sumatra,” jabarnya.
Lebih lanjut Adi mengatakan, untuk Kepala SMP swasta yakni N, yang disebut-sebut sebagai Kepala SMP Swasta PGRI 32 Pulau Kampai, Kabupaten Langkat. N juga merangkap sebagai Kepala SD Negeri di kabupaten tersebut.
“Sasaran N untuk merekrut calon korbannya diutamakan para guru di PGRI. Namun belakangan, ternyata guru-guru salah satu SD Negeri di Pulau Kampai, Langkat, yang merupakan tempat mengajar N juga direkrutnya,” tutur Adi.
Menurutnya, N memiliki hubungan dengan tersangka Marsaid, yang sama-sama berorganisasi di Yayasan PGRI Sumut. N sebagai pengurus Yayasan PGRI Langkat, sedangkan tersangka Marsaid sebagai Sekretaris PGRI Sumut.
“Mereka (N dan Marsaid) sudah kenal lama. Namun, intensnya sejak 5 tahun (2010) terakhir,” ucapnya.
Sementara itu, ketiga nama tersebut, D, Kepala SD Negeri di kawasan Medan Labuhan, S, oknum pengawas Disdik Medan dan N, Kepala SMP PGRI 32 Pulau Kampai, Langkat, tak bersedia memberikan keterangan saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (7/6) sore. Bahkan, pesan singkat yang dilayangkan tak kunjung dibalas.
Sementara usai melakukan tabulasi ijazah milik PNS dijajarannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera meniliti keabsahan dokumen penting milik negara tersebut. Bila perlu, Pemprovsu siap bekerjasama dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumut dan instansi terkait lainnya. “Sekarang inikan kita masih mentabulasi ijazah-ijazah tersebut. Mulai dari S1, S2 bahkan S3. Nantinya setelah terkumpul tentu kita akan segera menelitinya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga kepada Sumut Pos, Jumat (5/6) di lobi kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan.
Selaku Ketua Tim Investigasi yang diamanahkan Gubsu, Hasban mengatakan bahwa usai mentabulasi ijazah-ijazah tersebut, pihaknya akan melayangkan himbauan ke seluruh instansi kab/kota untuk melakukan pengumpulan ijazah PNS. Di mana untuk kemudian dilakukan verifikasi atas keabsahan dokumen negara itu.
“Yang pasti metoda penelitian ada, dan seandainya palsu juga pasti ketahuan,” katanya.
Selain melibatkan pihak inspektorat, nantinya Tim Investigasi yang dipimpin Sekdaprovsu Hasban Ritonga ini, akan meminta pendampingan dari Kopertis atau instansi terkait lainnya guna menverifikasi nomor induk pada lembar ijazah tersebut. “Begitu juga dengan Satpol PP yang turut kita libatkan dalam hal pengawasan dan pengamanan. Karena kalau nanti hilang, kan bisa gawat,” ucapnya.
Lantaran pihaknya belum sampai pada tahap penelusuran ijazah, Hasban mengakui sejauh ini belum ada indikasi PNS Pemprovsu memakai ijazah palsu. Tetapi ia optimis, dengan metoda yang dipakai dan ada pendampingan dari pihak terkait seperti Kopertis, maka hal itu akan mudah terdeteksi. “Iya, pasti bisa diketahui. Cuma sejauh ini kita belum ditahapan penelusuran ijazah palsu, maka itu kita belum bisa pastikan keabsahannya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi belum lama ini telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2015 tentang pengumpulan ijazah milik PNS. Kebijakan baru ini diambil setelah terungkapnya pemakaian ijazah palsu asal kampus abal-abal oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Di Medan, Sumatera Utara, Polresta Medan berhasil mengungkap 1.200 ijazah palsu berasal dari University of Sumatera.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Pandapotan Siregar sebelumnya mengatakan, tim yang sudah dibentuk terdiri dari dinas teknis seperti Inspektorat, BKD dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pengawasan. “Saat ini kita tengah mentabulasi data atau memilah ijazah sarjana, S2 sampai S3 milik PNS kita,” katanya.
Diakuinya bahwa tim investigasi tersebut juga akan langsung turun ke perguruan tinggi terkait, yang disinyalir keabsahannya. Namun upaya itu baru akan mereka lakukan, usai tim investigasi memverifikasi ijazah milik PNS. “Nanti kita turun langsung ke universitasnya. Kita ikut meneliti dan menunggu mekanismenya,” ucapnya.
Sementara itu Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto mengaku siap jika diminta melakukan pendampingan oleh Tim Investigas Pemprovsu. Bahkan pihaknya bersedia membantu verifikasi ijazah milik PNS. (ris/prn/rbb)