JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya ‘tidak akan melindungi Basuki Tjahaja Purnama’ alias Ahok, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan pada calon gubernur petahana itu.
“Saya tegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Dan saya rasa rakyat perlu tahu, saya tak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk dalam proses hukum,” tegas Jokowi, usai bertemu Pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah, di hadapan wartawan, Selasa (08/11) di Gedung Dakwah Muhammadiyah.
Kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi akan mencampuri proses hukum ‘kasus Ahok’ ini sudah disuarakan oleh kelompok dan perorangan yang telah melaporkan Ahok kepada kepolisian terkait pernyataannya yang dianggap menista Alquran dan ulama.
Sebelumnya, Kapolri dan jajarannya juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa diintervensi siapapun dalam menyelidiki dugaan kasus penistaan agama tersebut.
Sejumlah pejabat kepolisian menyatakan mereka bersikap independen dalam mengusut kasus tersebut.
Menyambung pernyataan Jokowi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pun menegaskan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada Presiden karena telah memerintahkan Polri memproses ‘kasus itu (dugaan penistaan agama) dengan tegas, cepat dan transparan.’
“Saya berharap itu dilaksanakan dengan komitmen.
“Kami juga meminta umat Islam juga untuk terus mengembangkan suasana damai, sambil mengawal proses hukum secara demokratis dan konstitusional,” pungkas Haedar Nashir.
Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, kemarin, Senin (07/11) telah memeriksa Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Humas Polri mengungkapkan itu adalah ‘pemeriksaan terakhir’ Ahok. Selain calon Gubernur itu, Polri juga telah memeriksa 24 saksi lainnya.
JOKOWI LAMBAN?
Usai pertemuan tertutup selama satu jam dengan Muhammadiyah, Jokowi juga mengomentari tudingan bahwa dirinya lamban dalam melakukan komunikasi dengan organisasi Islam, sehingga demo besar 4 November tetap berlangsung.
“Saya kira itu sebuah masukan yang bagus. Yang belum baik kita perbaiki. Yang belum bagus saya benahi. Saya manusia biasa yang penuh kesalahan, yang penuh dengan kekurangan,” ungkap Presiden RI.
Muhammadiyah mengusulkan agar ke depannya dugaan penistaan agama tidak terjadi lagi, ‘tatanan kehidupan sosial politik dan kebangsaan harus berdasarkan etika bermartabat’.
“Sehingga tak ada elit yang boleh bertindak semaunya sehingga bertentangan dengan norma kolektif bangsa,” tutur Haedar Nashir.
Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, usai diperiksa Bareskrim terkait dugaan penistaan agama di Jakarta, Senin (7/11).
TIDAK HANYA MUHAMMADIYAH
Sebelumnya, Senin (08/11), Presiden Joko Widodo juga telah mendatangi organisasi Islam besar lainnya, Nadhatul Ulama atau NU.
Kepada Ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Aqil Siradj, Jokowi “berterima kasih” karena demo 4 November berlangsung ‘damai’, sebelum malamnya ricuh, juga karena kiprah NU.
“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus NU sampai ke daerah, yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana,” ujar Jokowi di hadapan wartawan.
Pernyataan Jokowi disambut Aqil Siradj yang meminta nahdliyin (pengikut NU) untuk percaya kepada proses hukum yang tengah dilaksanakan Polri terkait kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.
“Ada agenda lebih besar dari pada ini. Tantangan ekonomi, tantangan budaya, radikalisme, terorisme. Jauh lebih besar dari (Ahok), lah,” pungkas Said Aqil. (bbc)