MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ibarat masih jauh panggang dari api. Penanganan kasus-kasus HAM acapkali masih minim dari perhatian publik atau pun pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
Kasus-kasus pelanggaran HAM tidak hanya menyasar publik. Jurnalis juga kerap menjadi korbannya. Baik tindakan kekerasan, intimidasi dan masih banyak lagi jenis lainnya.
Kasus-kasus pelanggaran ini mestinya menjadi atensi para jurnalis yang notabene bertugas mengawal narasi publik. Jurnalis harus mengampanyekan penegakan HAM yang acapkali terjadi di tengah masyarakat. Jika tidak, maka pelanggaran akan menjadi kebiasaan dan pembenaran oleh para pelaku, baik secara kelembagaan atau pun oknum.
Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan ingin mulai menginisiasi jurnalis sadar HAM. PFI ingin para jurnalis dibekali dengan pemahaman tentang HAM. Ini dilakukan supaya kerja-kerja jurnalistik yang merupakan pengawal narasi publik lebih maksimal. Kampanye-kampanye soal kasus-kasus pelanggaran HAM juga bisa lebih intens dilakukan.
PFI Medan menggandeng Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara untuk sama-sama berbagi pemahaman soal HAM. Hal tersebut diungkapkan Ketua PFI Medan saat KontraS Sumut bersilaturahmi ke sekretariat mereka di Jalan Melinjo Raya, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (8/1/2021).
“Inisiasi harus terus kita suarakan. PFI Medan menginginkan para jurnalis memiliki pemahaman yang sama dalam memandang kasus – kasus pelanggaran HAM. Apalagi tidak jarang jurnalis menjadi korban,” ungkap Rahmad Suryadi.
Rahmad mengatakan, sinergisitas antara jurnalis dan organisasi masyarakat sipil harus terus dijaga. Begitu juga konsolidasi antar organisasi pers yang harus digalakkan.
Ke depan, Rahmat berharap, KontraS bisa menjadi mitra yang terus memberikan pemahaman tentang HAM dan permasalahan hukum. Sehingga kelak, ketika ada jurnalis yang menjadi korban kekerasan atau pun pelanggaran HAM memiliki sudut pandang yang sama untuk mendorong penyelesaiannya.
“Nantinya kita bisa menggelar diskusi rutin terkait HAM. Kita bisa berkolaborasi mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi khususnya di Sumut,” ungkap Rahmad.
Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis punya pandangan yang sama dengan PFI Medan. KontraS bersedia menjadi mitra para jurnalis yang ingin memahami lebih lanjut soal HAM dan berbagai bentuk pelanggarannya.
Amin berharap, PFI Medan bisa bersama-sama dengan KontraS Sumut melakukan monitoring dan mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Saya pikir ini gagasan yang menarik. Kasus-kasus pelanggaran sangat membutuhkan kampanye yang luas sehingga menjadi perhatian publik, pemerintah dan aparat penegak hukum. Kami mengapresiasi para jurnalis yang selama ini sudah intens dalam menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM,” ujar Amin.
Kata Amin, tanpa adanya tekanan dari publik dan media massa, mustahil kasus pelanggaran HAM bisa terselesaikan.
“Penegakan HAM harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Semoga inisiasi jurnalis sadar HAM ini bisa menjadi langkah yang baik untuk penegakan HAM di Sumut,” ungkapnya.
Sebagai titik awal, PFI Medan berencana menggelar diskusi rutin terkait HAM. Pesertanya pun tidak terbatas dari kalangan PFI Medan saja. PFI mengajak seluruh jurnalis untuk sama-sama memahami HAM. PFI juga akan menggandeng organisasi masyarakat sipil lainnya untuk sama-sama bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.(tri)