Diblokir : Warga menggelar tikar memblokir ruas Jalan Titi Pahlawan
Simpang Kantor Medan Labuhan, Selasa (8/8) kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan mengungkapkan, setiap tahun pembangunan Jalan Asam Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Medan sudah dialokasikan di APBN. Hanya saja memang pengerjaan jalan tersebut belum terlaksana sampai kini.
“Secara kewilayahan benar bahwa jalan itu berada di Medan. Namun statusnya merupakan jalan nasional. Itu terus masuk dialokasi APBN. Tanya kan ke balai jalan,” kata Kepala Bappeda Kota Medan Wiriya Alrahman kepada Sumut Pos, Selasa (8/8).
Sepengetahuannya, Pemko Medan sudah sering menyurati perbaikan jalan di kawasan itu ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II. Bahkan disebut Wiriya sudah beberapa kali menggelar rapat terkait hal tersebut. “Tinggal pengerjaan saja sebenarnya, sebab anggaran sudah ada. Balai Jalan sudah programkan itu,” ungkapnya.
Mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Medan itu menambahkan, Pemko Medan tidak memiliki wewenang atas perbaikan jalan dimaksud, lantaran alokasi digunakan dari APBN. “Masyarakat juga yang menjadi korban, mereka terkena dampak banjir setiap kali hujan turun. Kalau persoalan menyurati, sudah sering kita lakukan,” pungkasnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan Beston Sinaga mengaku heran dengan sikap pemerintah daerah setempat, yang tak kunjung memperbaiki jalan tersebut. Pihaknya pun mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan di jalan itu.
“Kalau bisa dibuatkan juga surat resmi kepada kami, agar bisa kami bawakan ke pak gubernur. Kita berharap dari situ nanti, pak gubernur bisa sampaikan ke pusat atau perwakilan instansinya di daerah,” katanya.
Ia mengatakan, melalui mekanisme administrasi seperti itu akan lebih cepat dan kuat mengawal aspirasi warga. Sebab sudah bolak-balik permasalahan ini disoroti namun belum ada bentuk realisasi. “Dua hari lalu saya lewat di situ, saya sudah sampaikan kepada masyarakat setempat untuk menyurati kami. Memang sudah parah kali jalan di sana,” katanya.
Politisi PKPI ini menambahkan, lantaran jalan itu berada di wilayah Kota Medan dan mayoritas masyarakat yang melewati jalan itu adalah warga Medan, Pemko Medan diminta proaktif menyampaikan aspirasi tersebut. Apalagi, tambah Beston, tidak sulit merealisasikan perbaikan jalan di sana sebab tidak harus melakukan pembebasan lahan dan sebagainya. “Jadi menurut saya ini hanya faktor kemauan saja. Kan tinggal diaspal saja jalan itu. Kemudian bukannya besar kali anggaran untuk itu,” katanya.
Disinggung akibat banjir yang kerap menggenangi jalan tersebut ada dua warga korban banjir meninggal dunia, dirinya menyebut hal itu mesti dipastikan kembali. “Apakah memang diarenya karena banjir yang selama ini dialami warga, atau memang bukan karena faktor itu. Tapi apapun ceritanya, pemerintah maunya bertindak preventif sebelum ada korban,” pungkasnya. (prn/ila)