Sejumlah petugas Kepolisian menurunkan ratusan tabung gas elpiji 3 kg dari truk pengangkut, sementara ratusan warga mengantri untuk mendapatkan gas elpiji tersebut di Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah yang disinyalir terjadi pelanggaran hukum sehingga Bareskrim Polri turun tangan, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Regional (MOR) I Sumbagut menyebut, hal tersebut belum terjadi di Sumut. Unit Manager Communication & CSR MOR I, Rudi Ariffianto menyebutkan, kelangkaan itu terjadi di wilayah Pulau Jawa.
“Kalau di Sumut sejauh ini belum ada,” kata Rudi Ariffianto kepada Sumut Pos, Jumat (8/12). Rudi mengaku, pasokan gas elpiji termasuk BBM (bahan bakar minyak) secara keseluruhan sejauh ini aman. Dengan kata lain, mencukupi hingga akhir tahun.
Namun demikian, Rudi belum mau membeberkan berapa pasokan yang ada saat ini. Sebab, kata dia hal itu terkait kesiapan Satgas Natal dan Tahun Baru. “Alhamdulillah, untuk Sumut belum ada kendala. Kami juga sedang mempersiapkan penambahan pasokan untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru. Nantinya akan ada satgas yang dibentuk dalam upaya mengamankan pasokan BBM dan elpiji secara nasional maupun kewilayahan di Sumatera Bagian Utara,” kata Rudi.
Ia menambahkan, di wilayah Sumatera sangat beruntung, karena depotnya banyak dan bisa dijadikan alternatif. Sehingga, tidak perlu khawatir sekalipun jalurnya cukup berat ditempuh tetapi sudah diantisipasi. “Mudah-mudahan pasokan aman selama itu tidak terjadi bencana. Insya Allah doain semoga kita aman-aman saja ya,” tandasnya.
Dinas Perdagangan Kota Medan juga mengungkapkan, ketersediaan gas elpiji 3 Kg di Kota Medan masih aman. Pun demikian, ke depan secara perlahan terus dilakukan sosialisasi dalam rangka peralihan ke gas 5,5 Kg. “Masih aman, tidak langka,” kata Kadis Perdagangan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (8/12).
Dia mengatakan, dari koordinasi pihaknya kepada PT Pertamina selaku leading sector, saat ini mulai sosialisasi pemakaian tabung gas 5,5 Kg yang diproyeksi menggantikan tabung gas melon. “Memang tidak semua dihapuskan. Jadi nantinya untuk gas 3 Kg akan benar-benar diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu,” jelasnya.
Hanya, mantan Kadishub dan Kadissosnaker Medan ini menuturkan, dalam rangka agar pendistribusian tabung gas melon tepat sasaran akan membuat perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina. “Sebab gas 3 Kg ini sendiri pun kami mendapat informasi, sudah masuk ke restoran-restoran. Makanya ke depan sudah saya bilang dengan mereka (Pertamina), untuk melakukan razia,” kata pria yang akrab disapa Bob ini.
Razia ke berbagai restoran sendiri belum bisa dilakukan saat ini. Menurut Bob, dalam hal ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pertamina. “Apalagikan kita belum ada MoU (perjanjian kerja sama) dengan Pertamina untuk gas 3 Kg ini. Jadi kami belum bisa bergerak, sebab leading sectornya mereka,” katanya.
Bisa saja menurut Bob, penentuan harga eceran tertinggi (HET) ditentukan Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan. Seperti yang dilakukan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat. “Saat saya bersama orang Dinas Perdagangan dari Kota Bandung, mereka bilang bisa dari dinas terkait yang tentukan HET tersebut, dan itu resmi. Nantinya ada peraturan sendiri dari kepala daerahnya, sementara usulan HET itu dari dinas terkait,” pungkasnya.
Anggota Komisi C DPRD Medan Hasyim mengingatkan agar Pemko Medan melakukan pengawasan intens terhadap ketersediaan gas melon ini. Dia menegaskan, jangan sampai distribusi gas melon mengarah pada kalangan ekonomi menengah ke atas. “Namanya gas inikan bersubsidi, ya harus dikasih sama rakyat kurang mampu. Janganlah sampai sama alamat, masak restoran atau ada hotel pun pakai gas 3 Kg,” katanya.
Pihaknya mengaku akan tetap melaksanakan pengawasan, sebagaimana tupoksi sebagai legislatif. “Apabila kedapatan ada yang melakukan kecurangan di lapangan, silahkan membuat pengaduan atau surat ke kami agar bisa kami proses. Ataupun langsung laporkan saja ke polisi,” tegasnya.
Sementara, meski pasokan gas di Sumut masih aman, namunPolda Sumut terus melakukan pemantauan distribusi gas elpiji 3 Kg, termasuk juga sejumlah barang kebutuhan pokok lainnya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengakui, untuk saat ini keberadaan gas bersubsidi itu masih aman dari tangan para penimbun atau pengoplos gas. Kepada masyarakat, Rina menekankan stok gas hingga akhir tahun cenderung terpantau aman.
“Pada dasarnya tim untuk melakukan ada ya, tidak pun ada perintah dari Bareskrim, pengawasan di Sumut secara berkelanjutan terus dilakukan,” ujar Rina Sari Ginting kepada Sumut Pos Jumat (8/12).
Dia juga menyebut, pihaknya belum menemukan spekulan-spekulan nakal yang berupaya melakukan penimbunan gas elpiji 3 kg di Sumut. “Ya kalau ada pasti sudah kita tangkap. Begitupun nanti akan saya monitor ke Ditreskrimsus, karena tim pengawasannya ada di sana,” terang Rina.
Soal apakah ada arahan dari Bareskrim Mabes Polri kepada Polda Sumut untuk saat ini fokus dalam melakukan pengawasan gas elpiji 3 kg, dirinya mengaku belum mendapat kabar. Tapi yang jelas, katanya, tim terus melakukan pemantauan. “Tim terus memantau, kita kerjasama dengan dinas terkait. Mudah-mudahan hingga akhir tahun tak ada masalah, stok elpiji 3 kg aman,” pungkas Rina.
Menurutnya, memang menjelang hari-hari besar kegamanan, spekulan nakal acapkali bermain untuk menimbun barang komoditi utama. Namun, dia menekan hal itu akan menjadi perhatian serius Polda.
“Jadi sebenarnya tidak hanya menjelang hari besar, tiap bulan malah tiap pekan pemantauan sejumlah barang komoditi terus dilakukan. Laporan terakhir belum ada ditemukan penimbunan gas 3 kg dan saya dengar stok juga masih aman,” katanya mengakhiri.(ris/prn/dvs/adz)