Wacana Hak Angket Digulirkan

Desakan serta kritikan pedas terus dialamatkan sejumlah pihak, terutama anggota DPRD Sumut, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang memutasi 136 pejabat struktural di lingkungan Pemprov.
Setelah hak angket kandas, wacana penggunaan hak angket anggota DPRD Sumut terus menguat. Anggota dewan ingin menyelidiki kebijakan Gatot yang dinilai bertentangan.

Tidak hanya soal mutasi seperti tertuang dalam SK No. 82123/2096/2011, malah melebar pada keinginan mengoreksi kebijakan-kebijakan Gatot yang lain.

“Kalau arah kepemimpinan dan pemerintahannya jelas, anggota dewan siap mengawalnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan, mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan yang tidak jelas, anggota dewan lah hadapannya. Muslim Simbolon juga harus dihadapi,” tegas anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Muslim Simbolon.

Ditegaskannya, kebijakan mutasi 136 pejabat yang 26 diantaranya dinonjobkan, bertentangan dengan imbauan atau instruksi Mendagri antara lain, Plt Gubsu harus melanjutkan kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang ada. Kedua, melakukan konsolidasi internal dan ketiga kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan Mendagri. “Ketiga instruksi ini, tidak satu pun yang dilakukan,” tegas papar Simbolon.

Anggota DPRD Sumut lain, Isma Fadly Ardhya Pulungan, melihat secara kasat mata, kebijaka mutasi ini merupakan hal yang tidak semestinya. “Bila kebjakan Gatot tidak bertentangan dengan aturan, tidak mungkin Mendagri memberi kecaman,” ujar kader Partai Golkar Sumut ini.

Terkait wacana hak angket, Isma Fadly menjawab dengan diplomatis. “Itu hak setiap anggota dewan, dan itu wajar.
Namun, tetap pada kenyataannya akan dibahas pada rapat fraksi. Nah, dari rapat itu baru bisa diketahui seberapa besar peluang untuk diberlakukan atau tidaknya,” terang Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini.(ari)

Pejabat Struktural yang Dinonjobkan

Desakan serta kritikan pedas terus dialamatkan sejumlah pihak, terutama anggota DPRD Sumut, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang memutasi 136 pejabat struktural di lingkungan Pemprov.
Setelah hak angket kandas, wacana penggunaan hak angket anggota DPRD Sumut terus menguat. Anggota dewan ingin menyelidiki kebijakan Gatot yang dinilai bertentangan.

Tidak hanya soal mutasi seperti tertuang dalam SK No. 82123/2096/2011, malah melebar pada keinginan mengoreksi kebijakan-kebijakan Gatot yang lain.

“Kalau arah kepemimpinan dan pemerintahannya jelas, anggota dewan siap mengawalnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan, mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan yang tidak jelas, anggota dewan lah hadapannya. Muslim Simbolon juga harus dihadapi,” tegas anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Muslim Simbolon.

Ditegaskannya, kebijakan mutasi 136 pejabat yang 26 diantaranya dinonjobkan, bertentangan dengan imbauan atau instruksi Mendagri antara lain, Plt Gubsu harus melanjutkan kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang ada. Kedua, melakukan konsolidasi internal dan ketiga kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan Mendagri. “Ketiga instruksi ini, tidak satu pun yang dilakukan,” tegas papar Simbolon.

Anggota DPRD Sumut lain, Isma Fadly Ardhya Pulungan, melihat secara kasat mata, kebijaka mutasi ini merupakan hal yang tidak semestinya. “Bila kebjakan Gatot tidak bertentangan dengan aturan, tidak mungkin Mendagri memberi kecaman,” ujar kader Partai Golkar Sumut ini.

Terkait wacana hak angket, Isma Fadly menjawab dengan diplomatis. “Itu hak setiap anggota dewan, dan itu wajar.
Namun, tetap pada kenyataannya akan dibahas pada rapat fraksi. Nah, dari rapat itu baru bisa diketahui seberapa besar peluang untuk diberlakukan atau tidaknya,” terang Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini.(ari)

Pejabat Struktural yang Dinonjobkan