Wali Kota Medan Terpilih, Drs HT Dzumi Eldin S MSi, di ruang paripurna, Gedung DPRD Medan, Rabu (27/1/2016). Eldin akan dilantik sebagai Wali KOta Medan, Rabu pekan depan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masa kepemimpinan Pj Wali Kota Medan Randiman Tarigan bakal berakhir, Selasa (16/2), pekan depan. Pasalnya, Rabu (17/2), pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih, Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution akan dilantik bersama sejumlah kepala daerah di Sumut yang memenangkan Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pelantikan pasangan bupati/wali kota gelombang pertama dilaksanakan serentak pada 17 Februari 2016, termasuk pelantikan pasangan Wali Kota Medan terpilih Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution. Dengan SK pengangkatan nomor 131.12.355; & 131.12.356; & 131.12.357 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016.
“Pelantikan pasangan bupati/wali kota terpilih gelombang pertama dilakukan di ibukota provinsi masing-masing dan dipimpin langsung gubernur atau wakilnya pada Rabu (17/2),” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut Tjahjo, pelantikan dapat dilakukan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik pasangan gubernur terpilih hasil pilkada 2015 di Istana Negara hari ini, Jumat (12/2). Pelantikan gubernur dan bupati di Bulan Februari ini merupakan gelombang pertama. Selanjutnya pelantikan gelombang kedua akan kembali dilaksanakan Maret mendatang.
Untuk gubernur, ada tujuh pasangan yang akan dilantik di gelombang pertama. Masing-masing Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan wakilnya Rusdi Resnawan. Gubernur Jambi, Zumi Zola dan wakilnya Fachrori Umar. Kemudian, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan wakilnya Nasrul Abit. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan wakilnya Steven Octavianus. Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani dan wakilnya, Nurdin Basirun.
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Basire dan wakilnya Udin Hianggio. Terakhir adalah Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan wakilnya Rohidin Mersyah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Pasal 163, pelantikan Gubernur berlangsung di Istana Negara.
Sementara itu pada pelantikan bupati/wali kota pada 17 Februari, antara lain meliputi 21 pasangan kada dari Sumatera Utara. Karena dari 23 daerah yang menggelar pilkada di Sumut, hasil dari dua daerah belum dapat ditentukan. Masing-masing pilkada Simalungun dan Siantar. Pasangan terpilih dari kedua daerah kemungkinan akan dilantik pada Maret mendatang.
Usai dilakukan pelantikan, dalam waktu dekat kata Tjahjo, seluruh kepala daerah akan diundang ke Istana Negara. Mereka diundang guna memeroleh pengarahan dari Presiden Joko Widodo, serta sejumlah kementerian/lembaga terkait. Sehingga jalannya pemerintahan daerah ke depan dapat lebih baik dan seirama dengan visi misi pemerintah pusat.
“Setelah itu para kepala daerah ini akan diundang ke Istana Negara untuk mendapat pengarahan dari Presiden dan sejumlah kementerian terkait,” ujar Tjahjo.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga berharap pada pelantikan nantinya, pasangan kada terpilih tidak membawa rombongan besar. Karena misalnya untuk Sumut, kalau masing-masing pasangan calon sampai membawa rombongan minimal sepuluh orang, maka diperkirakan ratusan orang akan hadir memenuhi tempat penyelenggaraan. Itu belum termasuk undangan resmi lain.
Tjahjo berharap yang hadir cukup pasangan terpilih beserta istri, sekretaris daerah dan pimpinan DPRD setempat. “Jangan bawa rombongan banyak-banyak,” imbau Tjahjo.
Sementara, Kepolisian Resort Kota Medan belum menyiapkan rencana pengamanan untuk pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih. Kabag Ops Polresta Medan, Kompol Hamam mengaku, belum ada pemberitahuan resmi untuk Pelantikan tersebut. Hal
“Memang sudah ada kita diberitahu KPU untuk pelantikan pada 17 Februari 2015. Namun masih pemberitahuan lisan saja. Biasanya rencana pengamanan disiapkan setelah ada pemberitahuannya,” ungkap Hamam saat dihubungi via telepon, Rabu (10/2).
Hamam juga mengatakan, pemberitahuan lisan itu juga tidak menyebut tempat pasti pelantikan itu, karena belum ditetapkan. Menurutnya, pemberitahuan kepanya Polresta Medan ada dua tempat pelabntikan, yakni antara Kantor Gubernur Sumatera Utara atau Gedung DPRD Sumut.
“Makanya kita belum dapat menyiapkan rencana pengamanan. Selain itu, untuk rangkaian Pilkada, biasanya Polda yang menetapkan. Untuk itu, kita akan menunggu dari Polda juga. Pengamanan itu biasa akan melibatkan Brimob dan TNI juga,” tandas Hamam.
Sementara Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Helfi Assegaf sebelumnya menyebutkan, pengamanan pelantikan kepala daerah terpilih sudah disusun bersama pengamanan Pilkada serentak 2015 lalu. Dijelaskan Helfi, rencana pengamanan pihaknya, disusun untuk dilaksanakan mulai dari sebelum Pilkada, distribusi ligistik Pilkada, pemungutan suara, saat penghitungan dan pelantikan. (gir/ain/adz)