Hari Ini Pasar Mini Marelan Beroperasi

SUMUTPOS.CO – Pembongkaran lapak milik pedagang Pasar Marelan Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan akhirnya berjalan tertib, Senin (12/3). Meski awalnya sempat mendapat penolakan dari pedagang.

Namun pedagang akhirnya pasrah karena melihat personel dari kepolisian dan Satpol PP memaksa pedagang untuk membongkar lapaknya. Pedagang akhirnya pasrah. Penertiban ini dilakukan menyusul akan dioperasikannya gedung baru Pasar Marelan pada hari ini, Selasa (13/3).

Selain petugas PD Pasar Kota Medan, pembongkaran kios turut dibantu personel Satpol PP beserta unsur Muspika Kecamatan Medan Marelan. Sejumlah alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan juga diturunkan guna mendukung kelancaran proses pembongkaran tersebut.

“Jangan gusur kami. Kalau semua masalah sudah selesai, pasti kami pindah. Sampai saat ini, lapak saya yang lama belum diganti rugi, makanya saya tidak mau pindah,” teriak Dian.

Dikatakan pria berusia 59 tahun ini, dirinya dijanjikan lapak jualan yang lama akan dibayar sebesar Rp7,5 juta. Namun, hingga kini belum juga ada pergantian rugi dari pihak PD Pasar.

“Kami mau aja pindah, tapi gedung baru itu pun belum selesai. Lihatlah semua lapak meja dan kios belum semuanya selesai. Selain itu airnya tidak ada dan tempat pembuangan limbah tak ada,” kata Dian.

Di sela – sela itu, ada sebagian pedagang yang telah diganti rugi lapak, dengan sendirinya memindahkan barang dagangannya ke gedung baru. Proses relokasi terjadi pro dan kontra dari pedagang, PD Pasar tetap memaksa pedagang untuk menempati gedung baru.

“Kalian PD Pasar jangan semena – mena! Kami ini pedagang jangan kalian bodoh – bodohi. Jangan tahu kalian untungnya aja, jangan suka kalian jual beli meja. Apapun ceritanya kami menolak pindah kalau semua masalah belum selesai,” teriak seorang pedagang wanita yang menolak direlokasi.

Seluruh petugas Satpol PP yang berada di lokasi hanya bisa menunggu perintah pembongkaran.Sedangkan alat berat yang disiagakan tidak digunakan, mengingat suasana pedagang masih memanas.

Direktur Operasional PD Pasar, Osman Manalu mengatakan, sebelumnya pihak PD Pasar telah memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada para pedagang agar segera mengosongkan lapak atau membongkar sendiri lapaknya. Ditambah lagi pembongkaran yang dilakukan itu pun atas prakarsa maupun inisiatif para pedagang agar akses masuk menuju Pasar Mini Marelan terbuka lebar.

“Pembongkaran berjalan dengan lancar meski sebelumnya sempat ada penolakan. Namun setelah ditelusuri ternyata yang menolak itu pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di pinggiran Jalan Marelan Raya. Tapi setelah kita lakukan pendekatan persuasif, termasuk oleh pedagang yang mendukung penuh dilakukannya pembongkaran tidak ada masalah,” kata Osman.

Osman menyebutkan, proses pembongkaran berjalan dengan lancar dimulai sekitar pukul 14.30-17.00 WIB. “Yang membongkar pedagang langsung, kita sifatnya hanya melakukan pengawasan saja, termasuk Satpol PP maupun usnur Muspika Kecamatan Medan Marelan. Begitu pedagang terlihat kesulitan, barulah kita membantu,” ujarnya.

Diutarakan Osman, dengan pembongkaran yang dilakukan akses jalan masuk menuju Pasar Mini Marelan pun kini terbuka lebar. Sebab, sudah banyak kios maupun lapak milik pedagang yang telah dibongkar dan rata dengan tanah. Namun demikian, ada yang belum terbongkar adalah kios milik pedagang yang selama ini berjualan dengan menggunakan mesin serta peralatan yang cukup banyak.

“Pembongkaran akan dilanjutkan kembali besok (hari ini, Red), sebab para pedagangnya sudah menandatangani setuju dilakukan pembongkaran. Ditambah lagi tempat mereka pun belum siap sepenuhnya dan masih dalam pengerjaan. Kita upayakan dalam sepekan ini pembongkaran dan pembersihan selesai dilakukan. Apalagi kita diukung penuh alat berat dari Dinas PU,” paparnya.

Lebih lanjut Osman mengatakan, para pedagang yang kiosnya telah dibongkar, mereka selanjutnya akan menempati tempat di lantai satu Pasar Mini Marelan. Di lantai satu itu terdapat sekitar 170-an kios/lapak.”Jadi, besok (hari ini, Red)  langsung kita uji coba pengoperasian Pasar Mini Marelan. Dengan demikian para pedagang yang kiosnya telah dibongkar langsung dapat berjualan,” bebernya.

Kepala Cabang III PD Pasar, Ismail Pardede dikonfirmasi mengaku telah mendapat izin dari pimpinan untuk segera merelokasi pedagang, mengingat kondisi akses ke gedung baru agar segara dibuka untuk ditempati.”Kami tetap relokasi pedagang, karena semua sudah sesuai prosedur. Relokasi akan kita lakukan bertahap, tahap awal kita buka jalan dulu, lalu dilanjutkan ke pedagang lain untuk dipindahkan,” kata Ismail.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya menyatakan, bahwa pembangunan pasar tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan, kata Rusdi, pasar Mini Marelan segera beroperasi. “Mulai besok (hari ini,Red) sudah beroperasi kok, dan kita tidak mau diganggu oleh oknum-oknum,” ujarnya.

Disinggung mengenai rekomendasi Komisi C DPRD Medan untuk distanvaskan, Rusdi menyebutkan hal itu bukan urusan mereka. “Enggak ada, enggak ada urusan Komisi C, oknum di situ. Jangan dia mencampurilah karena itu domainnya eksekutif. Jadi jangan mencampurilah,” ucapnya.

Diutarakan Rusdi, ia tetap tegas dan konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu, pihaknya tidak bisa diintervensi oleh mereka.”Kalau mereka bilang P3TM tidak kompeten, tidak kompeten apa? Orang yang dikerjakan meja, lapak dan kios saja kok jadi apa sulitnya. Jadi, kalau mereka bilang tidak kompeten, enggak rasional lah. Kecuali, kalau membangun hotel atau ruko mungkin sulit. Saya rasa itu ada ‘ajangnya’ yang tak terpenuhi, dan jangan intervensi,” tegasnya.

Kata Rusdi, izin pembangunan yang dilakukan P3TM bukan dari Wali Kota, namun dari PD Pasar. Jadi, P3TM melakukan swadaya untuk membuat meja dan lapak. “Pembangunan itu tidak menggunakan anggaran kami. Kalau kami yang membangun meja, lapak dan kios bukan dari anggaran kami, maka hal ini bisa disebut pungli (pungutan liar),” tegasnya lagi.

Dari gedung dewan Kota Medan, rekomendasi penghentian pembangunan (stanvas) meja dan kios Pasar Marelan belum diputuskan oleh pimpinan DPRD Medan. Padahal, surat rekomendasi tersebut sudah diserahkan Komisi C DPRD Medan.”Surat rekomendasinya sudah kita serahkan dan kita masih menunggu keputusan. Jadi, sekarang tinggal tergantung keputusan pimpinan dewan,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS, Senin (12/3).

Menurutnya, pembangunan meja, lapak dan kios yang dilakukan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan (P3TM) Marelan tidak berkompeten. “Kalau mereka masih terus melakukan pembangunan, berarti menyalahi prosedur. Biarkan saja masih berlanjut, mungkin mereka merasa dibekingi oleh oknum pejabat Pemko,” cetus Hendra DS.

Hendra menuturkan, selain menunggu putusan pimpinan DPRD Medan, pihaknya juga tengah menunggu Badan Pengawas tentang laporan pembangunan itu. “Kami harap rekomendasi ini sama-sama kita jalankan. Jadi, aktivitas pembangunan agar distanvaskan dulu,” tegasnya.

Hendra menambahkan, pengundian meja atau kios agar diulang. Sebab, hal itu menjadi hak semua pedagang untuk mendapatkannya di Pasar Marelan.

Sementara, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang dikonfirmasi mengenai surat rekomendasi itu tak ada memberikan jawaban. Ketika dihubungi berkali-kali nomor ponselnya tak bersedia mengangkat. Bahkan, pesan singkat yang dikirim berisi tentang bagaimana keputusannya terhadap rekomendasi stanvas Pasar Marelan, Henry Jhon juga tak menjawab.

Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe kecewa dengan sikap PD Pasar yang telah merelokasi pedagang. Sebab, PD Pasar dianggap telah ingkar dengan kesepakatan hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.

“Pembohong itu Dirut PD Pasar! Silahkan saja bongkar, tapi selesaikan dulu kesepakatan yang telah ditetapkan. Kalau sudah dijalankan kesepakatan itu, pasti pedagang akan pindah sendiri,” tegas pria akrab disapa Bayek.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi C ini, dari hasil kesepakatan RDP yang disepakati oleh PD Pasar, DPRD dan pedagang dirumuskan bahwa, gedung stanvas dengan tidak ada kegiatan pembangunan di gedung baru Pasar Marelan.

Selanjutnya, kata Bayek,  sebelum gedung rampung dan diresmikan, seluruh pedagang belum boleh direlokasi. Kalau belum deal harga lapak dan kios sesuai kesepakatan, pedagang belum bisa direlokasi.  Kemudian, relokasi dapat dilakukan apabila seluruh masalah telah selesai dan akan dilakukan relokasi secara keseluruhan.

“Jadi jelas hasil kesepakatan kemarin dizolimi Dirut PD Pasar, sudah jelas Dirut PD Pasar arogan. Dirut PD Bukan malah menyakiti dan menindas pedagang, tapi harusnya badan usaha milik daerah ini mensejahterakan pedagang atau pemasyarakat,” tegas Bayek.

Dibeberkan Politisi Partai Golkar ini, PD Pasar sebagai pengawas, pembina dan pengendali untuk pedagang dinilai tidak berpihak untuk kepentingan pedagang, karena, adanya penekanan harga pembuatan meja dan kios oleh PT3M diduga mendapat dukungan dari PD Pasar.

“Semua sudah jelas, ada konspirasi antara PD Pasar dengan P3TM untuk memperoleh keuntungan pribadi. Makanya selaku dewan kita tetap awasi ini, kita tahu PD Pasar adalah perangkat daerah yang merupakan pembantu kepala daerah, kalau Dirut PD Pasar kangkangi kesepakatan kemarin, berarti Dirut PD Pasar telah melawan pimpinan daerah, ini akan segera ditindaklanjuti,” tegas Bayek.

Wakil rakyat Dapil V ini dengan kesal mengatakan, pihaknya dari Komisi C DPRD Medan akan mempertanyakan langsung kepada Wali Kota, apakah  sikap PD Pasar yang telah merelokasi pedagang mendapat izin dari Wali Kota.

“Ingat, Satpol PP pun tidak ada hak membongkar paksa pedagang lama, karena ini belum tuntas, kalau ada tindakan dari Satpol PP, kita akan somasi. Jadi, Satpol PP jangan main – main, masalah ini bisa dipidana,” tegas Bayek.(ris/fac/ila)