PEMBUKAAN MusreNbang: Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, dan para pejabat instansi vertikal, menekan sirine sebagai tanda pembukaan Musrembang RKPD Provinsi Sumut 2020.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kembali keinginan menaikkan gaji guru honorer pada tahun anggaran 2020. Hal ini disampaikannya dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut TA.2020, di Hotel Santika Dyandra Medan, Jumat (12/4).
Dikatakannya, kenaikan gaji guru honorer ini bagian dari upaya peningkatan dan pemenuhan akses di bidang pendidikan. Edy menegaskan, Sumut butuh sumber daya manusia berkualitas yang dimulai sejak dari bangku sekolah.
“Juni 2019 ini gaji guru honorer per jam sudah kita naikkan Rp90 ribu. Saya mau 2020 nanti sudah naik menjadi Rp120 ribu. Tolong jangan diributi ini. Saya butuh SDM berkualitas. Guru harus berkualitas. Memang benar dari Rp40 ribu dinaikkan Rp90 ribu per jam, itu tuntutannya sampai Rp250 miliar. Tapi kita memikirkan jangka panjang. Supaya tenaga pendidik kita ada kesejahteraannya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan seluruh tamu undangan.
Tak hanya itu, Edy juga mengaku akan mengalokasikan uang insentif bagi guru-guru terbang yang menurutnya menjadi prioritas dalam peningkatan akses pendidikan. “Mungkin nanti ada guru-guru terbang dari Polri dan TNI yang akan saya siapkan uang insentif. Pemertaan guru perlu untuk diperhatikan. Guru matematika tak mau dipindahkan ke Nias, tetapi anak-anak di Nias perlu belajar matematika. Itu juga harus kita siapkan dalam bidang pendidikan,” ujarnya.
Tentang sistem ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas RKPD 2020, Gubsu bakal menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sumut untuk membuka kelas bahasa Jepang. Hal ini menyusul kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke negeri Sakura itu.
“Saya cerita ini bukan mau pamer kalau sudah ke Jepang. Tapi saya pamer bahwa negara itu hebat. Setiap pagi orang-orangnya sudah sibuk dengan aktivitas kerja ke tempat masing-masing. Saya akan buka (kelas) bahasa Jepang ini. Dengan syarat dia masuk tiga tahun ke sana, begitu kembali sudah jadi. Tolong ini disiapkan bapak bupati dan wali kota ke depan. Sebab saya butuh potensi 14,6 juta penduduk Sumut berapa orang yang bisa kerja,” katanya.
Begitupun di bidang kepariwisataan, kepala daerah se-kawasan Danau Toba, harus mampu mengelola danau terbesar di Asia Tenggara itu dengan maksimal. Terlebih sekarang sudah ada bandar udara bertaraf internasional di kawasan tersebut.
“Saya diperintah (pemerintah pusat) mampu mendatangkan wisatawan mancanegara 1 juta orang tahun ini. Kalau satu juta wisatawan ke sini mau ngapai. Apa yang mau dilihat? Danau Toba itu sudah ada dari dulu. Tapi kalau tidak diatur dan dikelola maksimal, tidak akan mungkin pariwisata kita bisa maju. Jangan bupati ribut aja soal bagi hasil, tapi apa yang sudah kalian bikin untuk mengembangkan Danau Toba,” tegasnya.
Musrembang ini, imbuh Edy, harus direncanakan dengan baik. Ditekankannya, ke depan antara seluruh kepala dinas baik tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota, harus bersinergi dengan masing-masing kepala daerahnya. Selanjutnya usulan kebutuhan pembangunan di daerah bersangkutan, menurutnya harus dari bawah ke atas.
“Ini yang mau kita ubah ke depan dan sekarang sudah bisa dimulai. Sehingga, kepentingan daerah menjadi keputusan untuk mewujudkan membangun desa, menata kota. Biar sedikit rencana itu tapi dikerjakan. Bukan banyak tapi gak nyambung-nyambung dia. Bagi kadis di kabupaten/kota yang tidak proaktif, Bappeda-nya saya minta tidak lagi anggarkan usulan program kerja dia,” katanya.
Kepala Bappeda Sumut H Irman mengatakan, prioritas pembangunan Sumut lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, akan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur dan agraria.
“Untuk sektor pertanian seperti penyediaan bibit, bantuan pakan ternak. Sektor pendidikan seperti renovasi infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru honorer. Bidang infrastruktur berbagai akses jalan kabupaten yang susah dilalui untuk dibantu oleh pemerintah provinsi,” katanya kepada wartawan usai acara.
Pada musrembang 2020 ini, lanjut Gubsu, dari 6.000 usulan pembangunan yang masuk dan pihaknya verifikasi, terdapat sekitar 3.200 yang telah disepakati lebih lanjut. “Sekarang ini kita juga sudah menggunakan e-Musrembang dalam menampung semua usulan dari daerah sampai pada tingkat paling bawah, yakni lingkungan atau dusun. Kita harapkan melalui usulan secara online ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif terhadap kebutuhan pembangunan di daerahnya,” katanya.
Turut hadir dalam acara, Dirjen Keamanan Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, mewakili Menteri Bappenas Supandi, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, sejumlah kepala daerah, Forkopimda Sumut, dan pimpinan OPD di wilayah Sumut. Acara juga dirangkai dengan penekanan sirine oleh Gubsu didampingi para kepala daerah dan pejabat di Sumut, sebagai tanda pembukaan Musrembang RKPD 2020. (prn/ila)