MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belakangan, Bobby menyebutkan, program beasiswa untuk 300 calon mahasiswa tersebut, diketahui bukan merupakan program Pemko Medan, melainkan program pribadinya, yang bekerja sama dengan Unpri.
“Ini kemarin kami bicarakan, karena Unpri mau memberikan bantuan melalui Dana CSR (Corporate Social Responsibility) mereka. Calon mahasiswa dampak pandemi Covid-19 yang diutamakan. Serta yatim piatu yang tak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, itu diutamakan,” ungkap Bobby, usai meninjau pelaksanaan ujian beasiswa di Kampus Unpri Jalan Sekip Medan, Kamis (11/11) lalu.
Bobby pun kembali memastikan, program beasiswa tersebut bukan program Pemko Medan, dengan kata lain, kegiatannya tidak menggunakan anggaran Pemko Medan.
“Ini bukan kebijakan atau program Pemko Medan. Nanti jangan tanya, uangnya dari mana? Kenapa Unpri? Dan segala macam. Itu kalau menggunakan uang pemerintah harus jelas landasannya. Kalau ini kan pribadi, Bobby Nasution. Kami kerja sama dengan Unpri,” bebernya.
Karena itu, dia juga membuka kesempatan bagi kampus lain di Kota Medan untuk melakukan hal serupa.
“Yang mau beri diskon untuk beasiswa, misalnya satu orang untuk satu semester biayanya Rp5 juta. Nah, Unpri mau kasih diskon jadi Rp2 juta sampai Rp2,5 juta, itu yang saya mampu bayar. Kalau ada kampus lain mau memberikan diskon, silakan,” imbau Bobby.
Sementara dalam pelaksanaan ujian beasiswa tersebut, Bobby menegaskan, dilakukan dengan menegakkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Sebab program beasiswa ini, diikuti lebih dari 900 orang. Nantinya, ujian akan dilakukan secara bertahap.
“Kan Medan masih suasana Covid-19. Tadi juga di dalam (ujiannya) berjarak. Karena yang mendaftar ada 900 lebih. Maka tesnya akan dilakukan bertahap, dan tetap mengikuti prokes,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan Bobby, Ketua Komisi 1 DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong, mengaku heran.
“Awalnya banyak yang bingung, itu program Pemko Medan atau program siapa? Kalau program Pemko Medan, anggarannya dari mana? Soalnya (program beasiswa) itu tak ada dibahas sama sekali dalam P-APBD 2021 ini. Tapi sekarang saudara Wali Kota justru bilang, beasiswa itu program pribadinya. Nah, sekarang saya malah tambah bingung jadinya,” katanya, Jumat (12/11).
Pasalnya, menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu, jika program beasiswa tersebut memang merupakan programnya secara pribadi, seharusnya Bobby tidak boleh membawa-bawa instansi Pemko Medan dan perangkat yang ada di jajaran Pemko Medan, dalam program itu.
“Ini yang kita lihat di mana-mana, di flyer beasiswa itu, foto Bobby justru menggunakan seragam (wali kota). Ditambah lagi ada logo Pemko Medan dalam flyer itu. Seharusnya saudara Bobby bisa membedakan, mana Bobby secara pribadi, dan mana Bobby selaku Wali Kota Medan. Kalau itu program pribadi dan bukan program Pemko Medan, seharusnya tidak boleh ada logo Pemko Medan dalam flyer itu. Karena yang bekerja sama dengan Unpri adalah Bobby secara pribadi, bukan Pemko Medan,” tegas Rudiyanto.
Selain itu, sambung Rudiyanto, dalam flyer itu juga tertulis, masyarakat Kota Medan yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa Unpri, yang difasilitasi dari program beasiswa itu, harus mendaftarkan diri di kantor-kantor sesuai dengan domisili pendaftar.
“Ini lagi yang buat kami bingung. Programnya bukan program Pemko Medan, tentu anggaran beasiswa ini, pun bukan anggaran Pemko Medan. Lantas apa hubungannya dengan kecamatan? Kenapa mendaftarnya ke kecamatan? Sejak kapan kecamatan mengurusi program beasiswa ataupun program yang bukan milik Pemko Medan?” sergahnya.
Atas hal ini, dia pun meminta Bobby untuk lebih bisa memahami tertib administrasi.
“Untuk itu, saudara Wali Kota harus paham tertib administrasi. Untuk program pribadi, ya tidak perlu membawa-bawa Pemko Medan dan memanfaatkan kewenangannya dengan menugaskan jajarannya, seperti pihak kecamatan, dalam teknis pelaksanaan programnya secara pribadi,” kata Rudiyanto lagi.
Pun begitu, secara pribadi Rudiyanto mengaku, mendukung niat baik Bobby dalam memberikan beasiswa kepada masyarakat Kota Medan, yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Bahkan menurutnya, akan lebih baik jika Bobby secara pribadi dapat memberikan beasiswa jenjang sarjana kepada lebih banyak lagi masyarakat Kota Medan. Dengan demikian, kualitas pendidikan masyarakat Kota Medan akan jauh lebih baik. Namun begitu, Bobby diharapkan tetap harus sesuai aturan.
“Kalau bicara niat baik, tentu saya acungi jempol Pak Wali Kota Medan ini. Bahkan, Allah Subhanahu wa Taala selalu memandang segala sesuatunya itu dari niatnya dulu. Secara pribadi, saya tentu mendukung niat baik saudara Wali Kota ini. Bahkan kalau bisa 300 beasiswa itu bukan untuk se-Kota Medan, tapi untuk satu kecamatan, atau satu kelurahan, supaya semua orang bisa kuliah. Tapi sekali lagi, beasiswa di Unpri ini bukan program Pemko Medan, harusnya kesalahan seperti ini tidak perlu terjadi,” pungkasnya. (map/saz)