Kepala Lingkungan Saprizal (40) memperlihatkan kondisi kuburan tepat diatas bekas got (parit) yang telah di timbun di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Tuba IV Lingkungan 13, Tegal Sari Kec Medan Denai, Kamis (14/5). Warga berharap adanya penambahan lahan untuk pemakaman umum yang layak.
Lahan perkuburan di Kota Medan semakin sempit. Ibarat hotel berbintang, kondisi perkuburan saat ini sudah hampir tujuh tingkat. Pesatnya pembangunan properti di kota ini, tak sebanding dengan pembangunan ataupun perluasan lahan untuk ‘rumah masa depan’ alias perkuburan.
—————————–
Pran Hasibuan, Medan
—————————–
Saat ini, bagi masyarakat yang ingin mengebumikan jenazah, baik itu keluarga maupun jiran tetangga, terlebih dahulu harus menanyakan ke pihak pengelola kuburan. Artinya harus order tempat sebelum menyemayamkan mayat.
Kondisi ini terjadi hampir di banyak kecamatan di Kota Medan. Salah satunya di perkuburan muslim Jalan Kemiri, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota.
“Sarana tanah wakaf di perkuburan Jalan Kemiri sudah memprihatinkan. Kondisi (jenazah, Red) sudah bertimpa-timpa. Jadi, sebelum kita mau mengebumikan jenazah, harus menanyakan siapa keluarganya dulu ke pihak pengelola,” ungkap Agus Erwanto, warga Jalan Air Bersih dalam reses I 2016 anggota DPRD Kota Medan Drs Hendra DS di Jalan Santun Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (11/3).
Lebih dari tiga kelurahan menggunakan perkuburan muslim di Jalan Kemiri tersebut. Bahkan warga yang dari Kelurahan Teladan Barat juga memakai tanah wakaf itu. “Jadi memang sudah sangat tidak memungkinkan lagi tempat (perkuburan) di Jalan Kemiri,” ungkapnya.
Agus Erwanto memohon agar permasalahan ini menjadi perhatian serius Pemko Medan. Selain itu kepada anggota DPRD Medan Hendra DS, ia juga minta dapat membawa masukan tersebut ke pihak eksekutif atau melalui sidang paripurna.
“Kami mohon perhatian Pak Hendra DS soal ini. Mungkin dapat diparipurnakan atau bahkan bentuk kegiatan lain di DPRD Medan. Yang penting persoalan ini bisa sampai dan didengar oleh pemerintah kota. Karena ibaratnya harus order dulu sebelum masuk,” keluh Agus lagi.
Hendra DS mengamini kondisi tersebut. Bahkan politisi Hati Nurani Rakyat itu mengaku perkuburan muslim Jalan Kemiri sudah begitu familiar, sehingga warga dari kelurahan lain ikut memakai areal perkuburan tersebut. Tak hanya di perkuburan Kemiri, Hendra menyebut hampir di semua wilayah di Kota Medan mengalami keluhan serupa. Makanya menurut dia, persoalan ini penting disikapi dengan serius oleh pemerintah kota.
“Memang sudah tidak ada ruang lagi. Satu kuburan di Jalan Kemiri sudah ditimpa 6 sampai 7 mayat. Bahkan yang dari Kelurahan Teladan Barat ikut menggunakan areal itu. Kita gak bisa larang juga apabila ada masyarakat yang ingin memanfaatkan areal tersebut, karena nama perkuburan Kemiri sudah sangat terkenal di kelurahan lain,” kata anggota Komisi C DPRD Medan ini.
Menurut Hendra, Dinas Pertamanan memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) menyiapkan areal perkuburan. Melalui reses tersebut Hendra berharap keluhan warga ini bisa segera dicarikan solusi. Disamping keluhan soal sempitnya tanah perkuburan, dalam reses tersebut juga terungkap kurangnya saluran pembuangan air di wilayah Kelurahan Sudirejo.
Seperti diutarakan Syahrudin Hasibuan dan P Sinaga. Keduanya mengharapkan agar di sekitaran Jalan Santun ada saluran pembuangan atau drainase. Sebab parit yang ada saat ini tidak berfungsi maksimal akibat mengalami kedangkalan.
“Infrastruktur di kelurahan kita ini sudah sangat baik, seperti jalan yang sudah diaspal beton. Namun pembuangan air yang kurang sehingga menyebabkan tidak bisa mengalir. Parit yang ada sudah dangkal akibat dipenuhi sampah juga,” beber P Sinaga seraya mengapresiasi Pemko Medan dan dukungan Hendra DS memperjuangkan pengaspalan di Jalan Santun seperti sekarang ini, serta turut menghimbau warga jangan buang sampah sembarangan.
“Kalau hujan Jalan Santun ini pasti banjir. Dan kita susah melewati jalan menuju apalagi yang menuju Masjid Al Watib,” timpal Syahrudin.
Warga juga mengeluhkan kurangnya lampu jalan di kelurahan tersebut. Di mana beberapa lampu yang ada merupakan hasil swadaya masyarakat. “Saya juga mempertanyakan tentang mekanisme pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), setelah ditandatangani camat akan diambil ke mana? kata Syahrudin lagi.
Menanggapi hal tersebut, Camat Medan Kota Syahrul, menegaskan tidak ada dipungut biaya sepeser pun kepada warga untuk pengurusan SIUP termasuk membantu mempermudah prosesnya.”Sampai saat ini kurang lebih 800 SIUP sudah saya teken. Dan itu tidak ada dipungut biaya,” kata Syahrul.
Sedangkan perwakilan Dinas Pertamanan Kota Medan, Syawaluddin, mengaku pihaknya berkewajiban akan perawatan/pemeliharaan lampu jalan. Ia meminta warga mendata kebutuhan di wilayahnya, serta melaporkan hak itu kepada pihaknya untuk segera ditinjau dan dipasang. “Kami selalu mensurvey di daerah mana saja lampu penerangan jalan ini yang sudah tidak berfungsi. Setelah itu kita mengangarkan untuk perawatan atau pemeliharaannya,” sebutnya.
Berkenaan soal infrastruktur, sebelum menutup acara reses itu, Hendra DS mengaku sangat penting direalisasikan Pemko Medan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau infrastruktur tidak beres pasti masyarakat tidak sejahtera. Masyarakat memang masih terkendala soal ini. Kemudian masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Melalui reses ini nantinya saya coba akomodir untuk menyampaikan ke Pemko Medan,” tegasnya. (prn/ije)