MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan jalur kereta api (KA) yang menuju Danau Toba dinilai akan menjadi transportasi yang bakal diminati wisatawan. Namun, proyek yang digarap Balai Perkeretaapian ini perlu memperhatikan persoalan pembebasan lahan yang menjadi kendala.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara RE Nainggolan menuturkan, sangat bagus sekali rencana pembangunan jalur kereta api itu. Akan tetapi, kata dia, dengan catatan kereta api yang nantinya digunakan harus bagus atau standar wisata. Dengan kata lain, nyaman dan jangan kereta api yang abal-abal.
“Dengan adanya moda transportasi kereta api tersebut nantinya akan sangat diminati. Sebab, jarak tempuhnya cepat dibanding kendaraan umum. Karenanya, diharapkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus baik,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (13/7).
Menurut mantan Sekda Pemprov Sumut ini, dengan adanya kereta api tersebut, harapannya tentu akan menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Namun begitu, rencana pembangunan infrastruktur ini harus memperhatikan juga aspek pembebasan lahan.
“Persoalan wisatawan selama ini yang ingin berkunjung ke sana selalu masalah akses. Mereka mengeluhkan jalan yang dilalui jelek, padahal pesona Danau Toba sangat indah. Makanya, persoalan pembebasan lahan perlu dipikirkan juga. Pemerintah tentunya harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan ganti rugi yang sesuai, sehingga tidak akan menolak,” katanya.
Lebih lanjut diutarakannya, tak hanya infrastruktur, dalam mengembangkan wisata Danau Toba juga harus melihat aspek budaya. Artinya, lokasi wisata dikembangkan dengan kebudayaan.
“Ketertarikan wisatawan terhadap suatu daerah wisata, 65 persen ditentukan oleh budaya. Sedangkan sisanya, dari alam dan potensi lainnya,” tandas RE Nainggolan.
Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, kehadiran KA hingga ke Danau Toba sudah pasti akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, pada intinya tujuan dari pembangunan jalur KA tersebut meningkatkan jumlah wisatawan.
Kendati demikian, dalam proyek ini pembebasan lahan memang kerap menjadi kendala utama. Umumnya diakali dengan menggunakan lahan milik pemerintah. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada lahan milik masyarakat disitu.
“Lakukan pendekatan yang maksimal, berikan ganti rugi yang sesuai. Sedangkan kepada masyarakat sebaiknya jangan hanya memposisikan diri dengan hitung-hitungan ganti rugi saja tetapi coba memahami bahwa pembebasan lahan ini juga terkait dengan kepentingan bersama. Dengan kata lain, manfaat yang didapat dari pembebasan lahan ini pada dasarnya jauh lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan hanya nominal ganti rugi,” bebernya.
Terkait adanya investor Tiongkok yang ingin membantu pembangunan proyek ini, kata Gunawan merupakan hal yang biasa dalam hal kerja sama bisnis. Diutarakannya, kehadiran investor dari negeri tirai bambu itu jangan dipolitisasi.
“Ini memperingan beban pemerintah, dan saya yakin ini hanya bermotif keuntungan. Jadi, jangan dibesar-besarkan dan melebar ke isu yang lainnya,” tukas praktisi ekonomi dari UIN Sumut ini. (ris/adz)