JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan Jumat (13/7), tim KPK berhasil mengamankan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, Jumat (13/7).
Eni dijemput KPK dari rumah Menteri Sosial, Idrus Marham. Ketua KPK Agus Raharjo membenarkannya.
Namun dia tak bersedia menjelaskan secara detail. “Ada kegiatan (OTT) di Jakarta. Tunggu konpers besok,” kata Agus kepada wartawan, Jumat (13/7).
Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan duit sebesar Rp500 juta. “KPK mengamankan uang Rp 500 juta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan pada konfirmasi terpisah.
Selain Eni, ada 8 orang yang diciduk KPK. Namun belum ada penjelasan siapa saja pihak yang dimaksud.
“Sore tadi KPK mengamankan 9 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR RI, staf ahli, sopir dan pihak swasta,” tutur Basaria.
Basaria menyebut OTT terhadap Eni Maulani Saragih berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota dewan. Eni merupakan Wakil Ketua Komisi VII yang berkaitan dengan energi.
“Kami duga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (13/7/2018).
Dicek dari situs resmi DPR, ruang lingkup Komisi VII DPR adalah energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Sedangkan mitra kerjanya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas).
Terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku kasus yang menjerat Eni belum ada kaitannya dengan Mensos Idrus Marham.
“Sejauh ini belum ada. Karena ini baru beberapa jam setelah kita amankan” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/7).
Setelah OTT selesai, tampak Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mendatangi kediaman Idrus. Adi datang pada pukul 19.17 WIB. Adi sempat berbincang dengan petugas yang berjaga di rumah Idrus.
Enam menit kemudian, Adi keluar dari rumah Idrus. Dia tidak menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Idrus.
“Nggak… nggak ada apa-apa,” ucap Adi kepada wartawan di lokasi, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Jumat (13/7) malam.
Pantauan wartawan sejak pukul 18.00 WIB, sudah tak ada lagi aktivitas di rumah Idrus. Hanya terlihat sisa dekorasi ulang tahun di depan pintu rumah Idrus.
Sementara, pihak Golkar menyebut KPK menjemput Eni dari rumah Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.
“Tidak ada OTT (operasi tangkap tangan) di rumah Mensos, namun lebih tepatnya KPK menjemput ES di rumah Pak Mensos,” kelit Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman dalam keterangannya, Jumat (13/7).
Eni dijemput saat menghadiri acara ulang tahun putri Idrus Marham. Kolega Idrus memang diundang datang ke rumahnya.
“Turut hadir di acara itu Mbak ES sekitar pukul 14.00 WIB sebagai tamu undangan beserta saya juga. Sekitar pukul 15.00 WIB datang petugas KPK menemui Mbak ES untuk ikut ke kantor KPK untuk dimintai keterangan dengan menunjukkan sprindik,” sambung Maman.
Namun, Maman mengaku belum mengetahui kasus yang diduga melibatkan Eni hingga harus dijemput KPK.
“Untuk lebih jelasnya terkait kasus ES, kita bisa menunggu keterangan resmi dari KPK,” kata Maman.
Saat ini status hukum Eni belum ditentukan KPK karena masih menjalani pemeriksaan intensif. Namun ditilik dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (13/7), Eni terakhir kali menyetor LHKPN pada 29 Desember 2014.
Saat itu, harta yang dilaporkannya senilai Rp 7.217.632.000 dan USD 20 ribu (atau dalam kurs saat ini Rp 288.366.000) sehingga totalnya kurang-lebih Rp 7.505.998.000.
Rincian harta Eni berupa 8 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 3.180.604.000. Selain itu, Eni memiliki 1 unit mobil Toyota Innova. Eni juga melapor memiliki simpanan logam mulia senilai Rp 2.939.100.000.
Politikus Golkar ini baru sekitar empat bulan menjabat wakil ketua komisi yang membidangi energi. Dilihat dari situs resmi DPR, meski dia tinggal di Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Eni terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur X meliputi Lamongan dan Gresik.
Dia merupakan alumni IKIP JAKARTA tahun 1994 dan memperoleh gelar magister di Universitas Tri Sakti pada 2013. Eni pernah memiliki berbagai jabatan di beragam organisasi, misalnya Bendahara Umum DPP KNPI periode 2002-2005, Wakil Bendahara Pengajian Al-Hidayah 2004-2009, dan Wakil Ketua Umum MKGR periode 2015-2019.
Selain aktif di berbagai organisasi, Eni menjabat komisaris di sejumlah perusahaan. Antara lain PT Raya Energy Indonesia pada 2011-2014 dan PT Nugas Trans Energy, juga pada tahun yang sama.
Eni telah bertugas di Komisi VII sejak awal periode 2014-2019. Meski demikian, Eni pernah dimutasikan ke Komisi II pada 2015.
Pada 2018, tepatnya Maret, Eni kembali masuk ke Komisi VII. Kali ini dia dipercaya oleh Fraksi Golkar sebagai wakil ketua. Ironis, kali ini Eni diamankan KPK.(jpc/bbs/ala)