Pengunjung melintasi banjir yang menggenang halaman RS Advent di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (8/2/2016). Dampak buruk saluran drainase di kawasan tersebut, mengakibatkan sejumlah tempat umum tergenang saat hujan mengguyur kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengatasi banjir di Medan tak cukup anggaran yang besar, apalagi hanya menyiagakan aparatur pemerintah dari tingkat kepala lingkungan, lurah dan camat (siaga banjir). Banjir di Medan karena pembangunan tanpa perencanaan (masterplan).
“Kalau dilihat dari anggaran yang disiapkan setiap tahun, seharusnya anggaran itu cukup. Kenapa masih banjir? Ini kesalahan pembangunan. Tanpa ada masterplan,” kata anggota Komisi D DPRD Medan Beston Sinaga, Selasa (13/9).
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan 2016 pada pos belanja langsung Dinas Bina Marga Kota Medan sudah disiapkan dana sebesar Rp278,263 miliar untuk pembangunan/pemeliharaan drainase di 174 titik di Kota Medan. Juga disiapkan dana sebesar Rp27,167 miliar untuk rehabilitasi talud/bronjong, dengan tujuan meningkatkan fungsi drainase.
Sementara dalam draf Plafon Perioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan, Pemko Medan menyebutkan peningkatan fungsi drainase sebagai prioritas. Prioritas pembangunan inftrastruktur jalan, jembatan, selokan, drainase dan peningkatan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di anggarkan Rp701,53 miliar.
Menurut Beston, pembangunan di Medan tanpa mempertimbangkan keberadaan resapan air dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Hilir drainase juga tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Dia mencontohkan, kawasan Perumahan Medan Martubung memiliki drainase sedalam hampir 2 meter. Namun ketika hujan, air justru meluap dari drainase. “Pembuangan tidak ada, resapan juga tidak ada, jadi air berputar di situ-situ saja,” katanya.
Medan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Medan juga dialiri 7 sungai, Sungai Belawan, Bedera, Sikambing, Sei Putih, Babura, Deli dan Sungai Sulang Saling. Geografis ini sangat memungkinkan Medan bebas dari banjir. “Sebenarnya bisa. Kalau ada kemauan. Pemimpin di Medan selama ini tidak ada kemauan,” katanya.
Mengatasi bajir di Medan harus dengan komitmen kuat dari semua pihak. Pemko dan DPRD Medan sebagai bagian dari pemerintah daerah berkomitmen agar pembangunan tidak menyalahi aturan. Pembangunan drainase bukan mengandalkan anggaran, melainkan dengan perencanaan tepat, baik dari sisi perioritas dan koneksi jaringan yang mampu menhgalirkan air secara cepat ke pembuangan.
Seluruh stakeholder, instansi pemerintah dan swasta juga tunduk pada perencanaan pembangunan. Penggalian untuk menanam kabnel tidak dilakukan sembarangan dan tidak mengganggu infrastruktur yang ada. “Kalau ini tidak dilakukan, Banjir di Medan akan semakin parah tiga tahun ke depan,” katanya.
Menurutnya, siaga banjir yang dicanangkan oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak akan menyelesaikan persoalan banjir di Medan. “Berjejer pun di situ sepuluh orang, kalau air datang mau buat apa? Air itu sifatnya mencari yang rendah. Jadi harus ditata,” katanya mengkritisi kebijakan Pemko Medan.
Dia juga tidak sepakat jika masyarakat yang disalahkan karena buang sampah sembarangan. Menurutnya jika drainase cukup lebar, dalam dan memiliki pembuangan, material 100 Kg sampah pun mampui dihanyutkan air.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga juga tidak sependapat jika hanya mengandalkan aparat pemerintah di jajaran Pemko Medan untuk mengatasi banjir. Menurutnya, pembangunan Medan harus memperioritaskan penanganan banjir di Medan.
“Mengatasi banjir bukan dengan siaga. Akan tetapi, pembangunan fisiknya. Sudah disiapkan dana ratusan miliar, seharusnya Banjir di Medan bisa teratasi,” katanya. (prn/ije)