GEDUNG DEWAN: Suasana dari depan gedung DPRD Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Simbolon mengakui, pengelolaan website lembaga legislatif itu tidak update, sehingga banyak sekali informasi yang perlu diketahui masyarakat, namun tidak dipublikasikan dengan baik.
Selain agenda kegiatan dan hasil pertemuan, produk hukum berupa rancangan peraturan daerah (ranperda) sekaligus hasil pengesahan perda, tentu menjadi kebutuhan masyarakat akan informasi sejauh mana wakil rakyat sudah bekerja bagi kepentingan masyarakat.
“Memang kita akui, informasi yang ada (website DPRD Sumut) tidak update,” ujarnya, Senin (13/10).
Sehingga menurutnya, perlu ada pengelolaan yang lebih baik dan profesional untuk bisa membuat salah satu media informasi publik yang dimiliki DPRD Sumut dapat memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik. Selain itu, hal ini juga bisa dijadikan ukuran sejauh mana legislator sudah bekerja dengan baik sesuai amanah dan aspirasi masyarakat.
“Perlu ada pengelolaan yang lebih baik. Caranya, tentu bisa saja menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu meningkatkannya, terutama update informasi,” kata Muslim.
Dirinya bahkan mengkritik keberadaan Humas Sekretariat DPRD Sumut yang letaknya di bagian belakang gedung DPRD Sumut. Tentu hal itu membuat citra lembaga legislatif sebagai tempatnya para wakil rakyat, bekerja untuk rakyat. Sebab menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, keberadaan bagian pengelola informasi publik di internal lembaga tersebut sangat diperlukan terutama untuk dikelola secara profesional.
“Harusnya kan Humas itu berada di bagian depan, agar informasi dari DPRD ini bisa cepat diakses dan disampaikan ke publik,” sebutnya.
Dengan demikian, ia mengaku akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat di DPRD sebagai tindak lanjut perbaikan pengelolaan informasi semakin baik. Sebab lembaga negara yang punya fungsi mengawasi, menganggarkan dan melegalisir ini sangat miris jika pengelolaan informasinya masih kurang.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum meminta agar DPRD Sumut secara lembaga, bisa lebih terbuka terhadap informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga, publik dapat mengukur seperti apa kinerja dewan. (bal/adz)