MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksin Virus Corona (Covid-19) segera tiba di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada Bulan November ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara, Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kepastian tibanya vaksin itu.
“KALAU dari koordinasi kita, tak lama lagi vaksin itu tiba di Sumut,” kata Alwi Mujahit Hasibuan kepada wartawan di Posko Satgas Penanganan Covid-19, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (13/11).
Menurut Alwi, pemberian vaksin akan segera dilakukan setelah ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Sesuai jadwal, sebutnya, vaksin memang direncanakan tiba bulan inin
Akan tetapi, bila terjadi halangan atau hambatan dalam pengiriman, bisa saja vaksin terlambat sampai di Sumut. “Nantinya ada 8,2 juta warga yang akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, berdasarkan perhitungan umur (penyuntikan vaksin) untuk usia 15-59 tahun,” ungkapnya.
Setelah mendarat di Sumut, vaksin akan langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota, berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing daerah meliputi umur dan kategori tersebut. “Semua daerah akan disalurkan vaksin ini,” ujarnya.
Mantan kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu ini menuturkan, saat ini para petugas medis yang akan menyuntikkan vaksin masih dalam tahap pelatihan. Adapun ini dilakukan, agar petugas tidak salah dalam menyuntikkan dan mengetahui bagaimana vaksin beraksi ketika disuntikkan nanti. “Saat ini petugas-petugas yang akan bertugas, masih dalam pelatihan. Dan sebelum dilakukan penyuntikkan, petugas akan meminta data masyarakat yang mau divaksin,” ujarnya.
Lalu kepada siapa persisnya vaksin itu disuntikkan? Disebut Alwi, kepada penduduk yang berusia produktif, seperti kelompok usia 15 tahun sampai 59 tahun. “Karena kelompok usia itu cenderung banyak pergerakan,” katanya.
Karena itu, sedang dikoordinasikan juga dengan Pemkab/Pemko di Sumut untuk pendataan kelompok usia produktif. Lalu setelah sinkron, barulah mulai dilakukan vaksinasi. Petugas medis adalah yang pertama mendapatkan vaksinasi. Karena mereka terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Seperti untuk kalangan karyawan atau pekerja, menjadi salah satu kelompok prioritas vaksinasi. “Ini misalnya agar pekerja saat dia pulang kembali ke rumah, bisa terminimalisirlah kemungkinan dia bawa virus corona ke anggota keluarga,” sebutnya.
Begitu juga untuk kalangan jurnalis, juga menjadi salah satu kelompok prioritas vaksinasi. Sebab, jurnalis juga dinilai rentan terpapar virus, mengingat mobilitas yang tinggi di lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pemerintah Siapkan Rp34 Triliun
Untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19, pemerintah mencadangkan dana Rp34 triliun. Perinciannya, Rp5 triliun untuk tahun ini dan Rp29,23 triliun untuk tahun depan. “Kalau kita lihat, totalnya mencapai Rp5 triliun plus Rp29 triliun untuk program vaksinasi tahun depan yang ini memang sudah di-earmark,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (12/11).
Ani –sapaan akrabnya– menjelaskan, anggaran itu bersumber dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan. Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah dengan bunga 0 persen.
Selain itu, pemerintah melakukan alokasi ulang untuk mempercepat akselerasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat program pengadaan vaksin. “Komposisi dari PEN mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi, kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang lain,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali memaparkan target penerima vaksin Covid-19 gratis. Tidak semua masyarakat bakal divaksinasi gratis. Hanya 60 juta di antara sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang divaksinasi tanpa dipungut biaya. Rencana itu telah dibahas dalam rapat bersama presiden. “Ada vaksin mandiri (bagi masyarakat di luar target 60 juta, Red). Mandiri berarti membiayai sendiri, terutama dari perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.
Siapa yang masuk kuota 60 juta tersebut? Muhadjir menyebutkan bahwa yang diutamakan adalah tenaga kesehatan (nakes). Itu pun tidak semua. Hanya mereka yang benar-benar kontak langsung dengan pasien. “Tidak harus semua,” kata mantan Mendikbud tersebut.
Sementara itu, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan rencana pemerintah membuat dua skema vaksinasi. Yaitu, vaksinasi yang disubsidi pemerintah dan vaksinasi mandiri. “Saat ini pemerintah menyiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri sehingga harga terjangkau dan bisa diakses masyarakat secara luas,” terang Wiku.
Selain itu, Wiku mengungkapkan bahwa pemerintah mempersiapkan linimasa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.
Pemerintah juga bertugas menginformasikan manfaat vaksin secara komprehensif kepada publik. Juga, membuat rencana detail dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalkan disinformasi dan penyebaran berita hoaks. “Termasuk bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin, khususnya yang terkait isu kehalalan vaksin,” katanya.
Terkait dengan uji coba kandidat vaksin Pfizer yang diklaim sukses, Wiku menuturkan bahwa pemerintah Indonesia belum berencana melakukan kerja sama pembelian vaksin. “Pada prinsipnya, kami terbuka pada kandidat vaksin yang cocok dan efektif. Namun, kami juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pendukung dan kandidat vaksinnya,” ujar Wiku.
Sementara itu, upaya mendapatkan vaksin dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Tiongkok yang berlangsung secara virtual kemarin. Dalam pidato dari Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyinggung pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan. “Saya mengapresiasi komitmen RRT untuk berpartisipasi dalam COVAX dan menjadikan vaksin sebagai barang publik global,” ujarnya.
Menurut presiden, harus ada kerja sama yang baik antarnegara dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dan vaksin Covid-19 di kawasan. Indonesia saat ini merupakan salah satu calon konsumen vaksin asal Tiongkok. Vaksin bikinan Sinovac, perusahaan farmasi Tiongkok, saat ini menjalani uji klinis tahap III di Bandung. Bila uji klinis itu berhasil, diharapkan vaksinnya bisa mulai digunakan pada kuartal pertama atau kedua 2021. (prn/jpc)