JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah tak tanggung-tanggung mewujudkan rencana menjadikan Danau Toba menjadi ‘Monaco of Asia’. Sejumlah langkah sudah diambil, bahkan proses pengerjaan kini mulai dilaksanakan demi mengembangkan Danau Toba menjadi objek wisata kelas dunia, sama seperti Bali. Untuk itu dibutuhkan kekompakan orang Batak untuk mewujudkannya.
“Kalau pemerintah bentuk, tapi masyarakat tak kompak, tak jadi. Makanya orang Batak jangan terus berkelahi. Harus kompak. Jadi mulai dari keamanan, ekonomi, mental, infrastruktur, harus sejalan,” ujar Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di depan Silaturahmi H3 (Horas, Halak, Hita) dengan tema “Menyongsong Pariwisata Danau Toba” di Balai Kartini, Sabtu (13/2).
Acara ini dimaksudkan menguatkan potensi pariwisata di Sumut. Dalam sesi foto bersama pada acara Silaturahmi H3 (Horas Halak Hita) yang diunggah oleh salah seorang Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Poltak Sihotang, di laman facebooknya, terlihat turut hadir beberapa Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK dan tokoh-tokoh muda Sumut.
Di antaranya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menkum HAM Yassona H. Laoly. Selain itu, ada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas Parulian Sihotang, Tokoh PDI Perjuangan Maruar Sirait, Musisi dan Penyanyi Senior Viktor Hutabarat, dan Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Poltak Sihotang.
Secara teknis, Luhut mengingatkan, selain jalan tol dan kawasan khusus seluas 500 hektar, pemerintah juga akan membangun jalan lingkar di seluruh kawasan Danau Toba.
“Infrastruktur sudah berjalan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) sudah setuju jalan lingkar Danau Toba akan menjadi jalan negara. Sehingga lebih lebar. Tahun ini mulai dikerjakan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Luhut, nantinya juga akan membersihkan kawasan Danau Toba. Keramba-keramba yang selama ini banyak mengotori air danau, akan ditertibkan. Namun polanya tentu dicari penyelesaian terbaik, sehingga masyarakat tidak dirugikan.
“Lalu revitalisasi Tanah Ponggol, akan dilebarkan untuk wisata cruise (pelayaran, Red). Jadi selama ini kan itu seperti kanal yang sempit. Lalu penataan kawasan hutan lindung di sekitar Danau Toba. Seperti TPL (perusahaan Toba Pulp Lestari, Red) kami ingatkan, jangan main-main,” ujarnya.
Perusahaan tersebut, kata Luhut, harus memperbaiki sistem penataan limbah. Selain itu juga harus menanam sendiri Hutan Tanaman Industrinya (HTI). Jangan menebang pohon-pohon yang ada di sekitar Danau Toba.
“Terhadap pak bupati saya ingatkan, jangan diservice sekali dua kali, langsung berubah (mau disuap perusahaan perusak lingkungan, Red). Ini program pemerintah, semua dijalankan. Jadi bukan sekadar wacana. Presiden sudah bilang setuju, makanya saya gas terus,” ujar Luhut.
Meski pembangunan sudah berjalan, tanpa kepedulian masyarakat, tujuan mempercepat pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba, kata Luhut, tak akan tercapai kalau masyarakat Sumut tidak kompak.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia tidak punya basis yang cukup untuk bangkit sekarang. ”Apa alasannya? Karena pada masa yang panjang kita sangat menikmati hasil pertambangan dan perkebunan,” ucapnya.
Padahal, lanjut Darmin, hasil pertambangan dan perkebunan ada siklusnya. Pada 2-3 tahun terakhir, ada siklus menurun yang dialami Indonesia pada sektor tersebut.
“Dalam situasi ekonomi yang sangat melambat ini, kita perlu pariwisata untuk menghasilkan devisa. Selain kita punya perikanan dan lautan,” ujar Darmin.
Danau Toba sendiri menurut Darmin selain memiliki keindahan juga memiliki sejarah yang hebat. “Danau Toba bukan hanya indah, tapi sejarahnya hebat. Bahwa pernah pada saatnya Danau Toba merubah dunia ini karena ledakannya, konon, debu Danau Toba itu ditemukan di India dan sebagainya,” imbuhnya.
Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebutkan pembangunan infrastruktur sudah dimulai. Seperti pembangunan jalan tol Kuala Namu yang direncanakan hingga ke Sibolga, tahap pertama Kualanamu-Tebing Tinggi progresnya telah mencapai 82 persen.
“Pada April ini diharapkan rampung seratus persen (Kualanamu-Tebing Tinggi, Red). Kemudian Pak Luhut (Menko Polhukam, Red) juga minta agar dari Tebing ke Siantar (jalannya diperlebar, Red), itu disetujui. Demikian juga dari Siantar ke Parapat diperlebar. Jadi saya ingin Kuala Namu-Parapat nantinya bisa ditempuh dalam dua jam,” ujar Arif di depan peserta silaturahmi ‘Horas Halak Hita’ yang digelar di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Selain infrastruktur jalan, pengembangan bandara juga dilakukan. Menurut Arif, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga telah setuju memperlebar runway Bandara Sibisa dan Silangit. Dari yang sebelumnya hanya 35 meter, menjadi 42 meter.
Dengan langkah ini maka pesawat-pesawat berbadan besar dapat mendarat di Tapanuli. Sehingga pengunjung yang ingin ke Danau Toba lewat udara, juga dapat lebih baik.
“Jalan tol Medan-Tebingtinggi-Siantar, disiapkan disiapkan untuk 2017. Ini bagus, asal tidak berantam,” ujar Arif.
Saat ditanya kapan pelaksanaan pembangunan akan selesai seluruhnya, Arif mengatakan tahun 2019 mendatang. Karena itu saat ini pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah strategis.
Seperti untuk pembentukan Badan Otorita Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Danau Toba, pemerintah mengupayakan Peraturan Presidennya telah terbit pada triwulan pertama di tahun 2016.
“Khusus Danau Toba, pemerintah membuatnya tersendiri. Jadi ada kawasan sekitar 500 hektar, nanti dikelola badan untuk kegiatan pariwisata. Badan otorita adalah perwakilan pusat untuk daerah. Untuk dewan pengarah nanti bisa diisi oleh menteri-menteri,” ujar Arif.
Untuk anggota badan pelaksana, Arief memohon pada masyarakat Sumatera Utara, agar memberinya kesempatan memilih orang-orang yang nantinya benar-benar punya kemampuan. Karena hal yang terbaik untuk Danau Toba, adalah yang terbaik untuk Indonesia secara keseluruhan.
“Untuk yang satu ini saya mohon kasih kesempatan untuk memilih yang terbaik. Berikan waktu empat tahun (bagi tim, Red) untuk bekerja. Untuk hal-hal yang otoritatif, kami minta diserahkan ke badan Otorita. Minimal seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), itu semua perwakilan dari kabupaten/kota dan provinsi ada di situ,” ujarnya. (gir/bbs/val)